Ketua DPR RI Puan Maharani Terima Gelar Doktor Honoris Causa (H.C.) dari Pukyong National University (PKNU), Korsel

NasionalPos.com, Seoul- Diperoleh informasi yang dilansir dari Kantor berita Korea Selatan (Korsel) Yonhap menyebutkan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani saat pidato ilmiah pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa (H.C.) dari Pukyong National University (PKNU), Korea Selatan, menjelaskan tentang rumusan susunan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila.

Lima prinsip dasar falsafah Indonesia itu yakni Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Sejak Proklamasi, 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa telah merancang pengelolaan kekuasaan negara yang demokratis dimana terdapat pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui fungsi-fungsi MPR RI, DPR RI, DPD RI, Pemerintah, serta Kekuasaan Kehakiman dengan tata pengelolaan kekuasaan yang menganut prinsip check and balances,” ucap Puan kepada pers Senin 7/11/2022 di Seoul Korea Selatan.

Adapun, sambung Puan, sistem ketatanegaraan dengan prinsip checks and balances di Indonesia merupakan wujud penyelenggaraan negara yang demokratis. Puan menerangkan, demokrasi di Indonesia berjiwakan pada Pancasila sehingga kebijakan negara diarahkan untuk mempersatukan seluruh rakyat, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, serta mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan, politik pembangunan Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila yang dapat menciptakan Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat adalah dengan Haluan Politik Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Meski begitu, tandas Puan, bukan berarti Indonesia anti budaya asing.

“Indonesia tidak dapat mengisolasi diri dari interaksi budaya asing sebagai bagian dari masyarakat dunia. Akan tetapi dengan kepribadian jiwa bangsa yang kuat, maka budaya asing yang positif akan kami saring dan apabila bersesuaian dengan kepribadian bangsa Indonesia akan kami larutkan dalam kebudayaan nasional,” terang Puan yang juga salah seorang cucu Bung Karno Sang Proklamator RI.

Kemajemukan budaya Indonesia yang tenteram dan damai disebut Puan dapat menyumbang inspirasi kepada dunia bahwa kemajuan bangsa dan kearifan tradisi Indonesia yang plural tidak saling menegasikan, apalagi meniadakan satu sama lain.

Puan juga menyatakan, perbedaan dan kemajemukan budaya lokal merupakan tamansari budaya dunia.

“Prioritas pada agenda Pembangunan Manusia Indonesia saat ini diarahkan pada upaya meningkatnya kualitas SDM yang meliputi akhlak, knowledge, skills, expertise, dan etos kerja, serta kapasitas IPTEK dan inovasi bangsa melalui perbaikan kinerja sektor kesehatan, pendidikan, R&D (penelitian dan pengembangan). Hal ini sangat penting karena pemulihan ekonomi dan transformasi struktural ekonomi hanya akan berhasil jika didukung oleh SDM  berkualitas serta kapasitas IPTEK dan inovasi yang mumpuni,” pungkas Puan. (*Red/Yonhap)