Home » Headline » Mangkir Pemeriksaan, Pengacara Bantah PG Takut Diperiksa Penyidik

Mangkir Pemeriksaan, Pengacara Bantah PG Takut Diperiksa Penyidik

dito 27 Jul 2023 61

NasionalPos.com, Jakarta: Terduga penistaan agama Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang (PG) mangkir pemeriksaan sebagai saksi hari ini, Kamis (27/7/2023). Namun, Pengacara PG, yakni M Ali Syaifudin tampak mendatangi Bareskrim Polri dan membantah kliennya takut menjalani pemeriksaan.

Dari pantauan awak media di Bareskrim Polri, Ali datang sekitar pukul 13.30 WIB. Sementara, pemeriksaan PG sebagai saksi terjadwal di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, pukul 10.00 WIB.

“Oh, beliau orang berpendidikan, ya, jadi tidak ada rasa takut apapun. Artinya adalah beliau kooperatif apapun yang dimintakan untuk hadir, atau untuk undangan klarifikasi, beliau cukup kooperatif,” kata Ali kepada awak media saat ditemui sebelum mengantarkan surat sakit PG di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Walaupun, kliennya hari ini mangkir dari pemeriksaan Tim Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. “Namun, kondisi saat ini belum memungkinkan, ya (PG diperiksa sebagai saksi penistaan agama, red),” ujar Ali.

Ali mengatakan, ketidakhadiran kliennya bukan karena sakit karena patah tangan. Pernyataan Ali di Bareskrim Polri, berbeda dengan keterangan Hendra Efendi, yang juga pengacara PG.

Baca Juga :  PERAK Desak Komjak Panggil Jampidsus, Soal Penanganan Dugaan Keterlibatan Politisi Nasdem di Kasus Suap Proyek Bakamla 2016

Sebab, Hendra juga memberikan konfirmasi mangkirnya PG saat dihubungi wartawan, Kamis pagi tadi. Hendra mengatakan, kliennya PG tidak dapat menghadiri pemeriksaan karena tangannya patah dan berada di rumah, Indramayu, Jawa Barat.

“(Patah tangan, red) itu, (sakit, red) yang sudah lama, itu juga penyembuhan. Namun, belakangan kalau di tangan itu, dirasa-rasa bisa untuk jalan,” ucap Ali.

“Namun, ini ada sakit kecapean, kesibukan begitu banyak. Maka, hari ini klien kami berhalangan hadir,” kata Ali.

Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, mengonfirmasi absennya PG dari pemeriksaan.

“Jadi, tadi saya mendapat informasi dari penyidik jam 09.30 WIB, kuasa hukum saudara PG mengantarkan surat sakit yang bersangkutan,” kata Brigjen Ramadhan saat dihubungi pers, kamis  (27/7/2023), pukul 12.50 WIB.

“Dan kuasa hukum PG meminta, pemeriksaan diundur, pada Kamis (3/8/2023) mendatang,” ujar Brigjen Ramadhan. Dia mengatakan, kuasa hukum hanya mengantarkan surat dokter sebagai keterangan terduga Panji Gumilang tidak dapat hadir.

“Kuasa hukum tidak diperiksa, karena hanya mendampingi kuasa PG,” ujar Brigjen Ramadhan. Brigjen Ramadhan mengatakan, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri mengamini permintaan penundaan pemeriksaan tersebut.

Baca Juga :  Hadapi Derasnya TKA di Jakarta, Afrudin Caleg PPP Siap Perjuangkan Perda Perlindungan Naker Lokal”

“Ya, penyidik konfirmasi pemeriksaan ditunda, Kamis (3/8/2023),” kata Brigjen Ramadhan. Sebelumnya, Brigjen Ramadhan juga mengatakan, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri membuat menjadi satu laporan polisi (LP) dugaan penistaan agama terduga PG.

Sebab, kata dia, juga terdapat satu LP sama di Jawa Barat, sedangkan dua LP dilakukan pelapor kepada Panji di Jakarta. Dua LP di Jakarta, yakni Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penistaan agama oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP), Jumat (23/6/2023).

Kemudian, PG juga dilaporkan oleh Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan, Selasa (27/6/2023). Panji Gumilang diduga melanggar Pasal 156a dan juga Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. PG juga diduga terlibat penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Ponpes Al Zaytun.

Kasus tersebut, juga sudah masuk dalam penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Sorotan Publik Terhadap Sultan Madura, H.Her

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

NASIONALPOS.com | PAMEKASAN – Nama Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Haji Her, pemilik dari Bawang Mas Group, kini menjadi sorotan publik usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026. Pemeriksaan ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan selama ini dikenal getol memperjuangkan terbentuknya …

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Perkuat Seluruh Pos Keamanan serta Rest Area di PT Freeport Indonesia

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

  NASIONALPOS.com | Papua – Pascaserangan mendadak dan mematikan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI bahkan menyiagakan kendaraan tempur taktis, salah satunya panser Anoa Pindad, di sejumlah titik PT Freeport Indonesia. Dengan mengenakan senjata lengkap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyambangi Rest Area Mile 50 PT Freeport …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

x
x