Home » Nasional » Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi 07 Apr 2026 96

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM

Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit I Siber Polda Jawa Timur layak dipertanyakan. Ia menyebut proses hukum yang berjalan terkesan stagnan, bahkan cenderung “berputar di tempat”.

“Kami sudah melaporkan, saksi-saksi dari kami juga sudah dipanggil. Tapi sampai sekarang, pihak terlapor belum pernah disentuh,” ungkap Dhofir, Selasa (07/04//2026).

Pernyataan ini membuka dugaan adanya ketimpangan dalam proses penyidikan. Di satu sisi pelapor dimintai keterangan, namun di sisi lain terlapor belum juga dipanggil—sebuah kondisi yang memicu tanda tanya besar publik.

Baca Juga :  Indonesia Harus Menggunakan Ilmu Keseimbangan Dalam Kebijakan Menurut PROF KH SUTAN NASOMAL SH,MH

Tak hanya itu, Dhofir juga mengungkap pola jawaban yang menurutnya “itu-itu saja” setiap kali menanyakan perkembangan kasus.

“Jawabannya selalu masih proses profiling. Tapi anehnya, jeda waktunya bisa berbulan-bulan tanpa perkembangan jelas,” tegasnya.

Sorotan tajam juga diarahkan pada metode penyelidikan yang dinilai janggal. Ia menyebut penyidik berdalih kesulitan mengidentifikasi terlapor karena kualitas gambar yang dianggap tidak memadai.

“Katanya fotonya blur. Padahal kami sudah kasih bukti video yang jelas, tidak blur sama sekali. Ini yang kami pertanyakan, sebenarnya serius atau tidak menangani laporan ini?” ujarnya dengan nada kecewa.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya lemahnya keseriusan, minimnya prioritas, atau bahkan potensi kelalaian dalam penanganan perkara siber yang seharusnya bisa ditelusuri secara digital.

Baca Juga :  Legislator Serukan Kemenlu Pastikan Pertemuan LGBT Se-ASEAN Tidak Terlaksana

Apakah keterlambatan ini murni kendala teknis, atau ada faktor lain yang membuat kasus ini seolah “diparkir”?

Minimnya transparansi dari pihak kepolisian semakin memperkuat kesan bahwa laporan masyarakat tidak mendapat perhatian maksimal. Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan secara rinci kendala maupun progres penyidikan.

Dhofir pun mendesak adanya evaluasi internal dan campur tangan pimpinan agar kasus ini tidak terus berlarut.

“Kami hanya ingin keadilan. Kalau memang ada kendala, sampaikan secara terbuka. Jangan sampai laporan masyarakat seperti ini hilang tanpa arah,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum di ranah digital. Di tengah maraknya kejahatan siber, lambannya penanganan justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

(Tim)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Membaca Motif Politik di Balik Satgas Dasco

Dhio Justice Law

30 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI sulit dibaca semata sebagai langkah teknokratis. Dalam politik, terutama pada lingkar kekuasaan inti, hampir tidak ada penempatan strategis yang benar-benar netral dari kepentingan politik. Apalagi Dasco bukan hanya pimpinan DPR. Ia …

Pengurus DPD Gebu Minang Jawa Barat Periode 2026–2031 Dikukuhkan, Perkuat Sinergi Rantau dan Ranah

Suryana Korwil Jabar

30 Mei 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Jawa Barat resmi menggelar acara Pengukuhan Pengurus DPD Gebu Minang Jawa Barat periode 2026–2031 dengan mengusung tema “Sinergi Rantau dan Ranah dalam Menguatkan Ekonomi dan Budaya Minangkabau”, yang berlangsung di Balai Kota Bandung, Sabtu (30/5/2026). Acara pengukuhan berlangsung khidmat dan …

Di duga Sampah sebagai Bancakan Anggaran: Poros Rawamangun Kritik Keras Arah Kebijakan Pemprov DKI

dito

29 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Kritik keras terhadap arah kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mencuat. Ketua Umum organisasi masyarakat Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto, SH kepada wartawan, yang menghubungi nya, ia menilai kebijakan pemilahan sampah yang saat ini digencarkan Pemprov DKI Jakarta belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan pengelolaan sampah di ibu kota. “Kebijakan tersebut berpotensi hanya …

LA Connextion Kupas Ketahanan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik Global

dito

29 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sekelompok masyarakat yang pernah berkuliah di berbagai kampus di Kota Los Angeles dan berbagai kota lainnya di Amerika Serikat, menggelar Talkshow, Rabu 20 Mei 2026 lalu di peringatan hari Kebangkitan Nasional di ruang Jimbaran hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Acara ini di hadiri sebanyak 85 orang peserta Saat ini pada umumnya mereka yang …

Diduga Belum Kantongi Izin, Proyek Pembangunan di Benelan Kidul Disorot AWI Dpc Banyuwangi

- Banyuwangi

28 Mei 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Dugaan belum jelasnya perizinan pembangunan proyek di Dusun Padang Bulan, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, mulai menjadi sorotan publik. Aktivitas alat berat yang tampak beroperasi di lokasi proyek tersebut menuai perhatian dari berbagai pihak, termasuk Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Banyuwangi, Kamis (28/05/2026). Ketua AWI DPC Banyuwangi, Indra, menegaskan bahwa …

Kemitraan dengan Media Dipertanyakan, Wartawan Banyuwangi Sampaikan Kritik ke Polresta

- Banyuwangi

27 Mei 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com -Gelombang kekecewaan terhadap pola komunikasi dan kemitraan jajaran Polresta Banyuwangi mulai mengemuka. Sejumlah wartawan menilai institusi kepolisian di bawah kepemimpinan Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan belum sepenuhnya menjalankan hubungan yang sehat, terbuka, dan profesional dengan seluruh insan pers. Keluhan itu muncul setelah beberapa jurnalis mengaku mengalami perlakuan yang dinilai diskriminatif dalam akses informasi …

x
x