Home » Headline » Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Komisi III DPR RI

Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Komisi III DPR RI

dito 16 Des 2022 148

NasionalPos.com, Jakarta-Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta. Tim Komisi III yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun dan jajaranya.

Dalam sambutannya, Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya terkait capaian kinerja, Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pembangunan Zona Integritas serta pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Karena itu, Ahmad Sahroni memberikan komitmen dan dukungan untuk perbaikan dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.

Baca Juga :  Pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP Diapresiasi Partai Nasdem

“Saya berharap pelayanan Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terus ditingkatkan agar terwujudnya pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta pada Jumaat (16/12/2022). Hal penting yang turut diapresiasi yaitu kerja Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang berkinerja dengan baik dan minim masalah.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI tersebut juga mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Menurut Ahmad Sahroni ada beberapa permasalahan penting terkait yang dipaparkan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, yaitu Sumber Daya Manusia, Anggaran, serta Sarana dan Prasarana.

Baca Juga :  KGMBK Adukan Politisi Nasdem Ke Kejakgung RI

Politisi Partai NasDem Dapil DKI Jakarta III ini berharap Kepala Kanwil dan jajarannya dapat menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, baik terkait unit Pemasyarakatan maupun Imigrasi.  Pelayanan publik tegasnya, pun harus ditingkatkan untuk meminimalisasi keluhan dari berbagai aspek.

“Hal tersebut menjadi poin penting evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Kami akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan langsung ke UPT demi terwujudnya pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harapnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
RUU Perampasan Aset Di Sorot Praktisi Hukum, Tekankan Kejelasan Kewenangan dan Pencegahan Penyalahgunaan

dito

01 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana kembali menjadi perhatian publik.   Kali ini, masalah tersebut di respon Praktisi hukum publik Andi Darwin R. Ranreng, yang kemudian kepada wartawan, ia mengatakan bahwa regulasi tersebut perlu dirumuskan secara komprehensif agar benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi, tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. …

Hasil Musyawarah AHWA Pilih KH Abdul Hakim Mahfud (Gus Kikin) sebagai Ketum PBNU masa khidmat 2026-2031, Muktamar NU Di Tutup Presiden Prabowo Subianto

dito

31 Agu 2026

NasionalPos.com, Jombang- Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan lima calon kandidat ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).   Kelima kandidat akan diajukan ke Rais Aam terpilih KH Miftachul Akhyar untuk mendapatkan izin tertulis dan selanjutnya diputuskan ke Ahlul Halli Wal Aqdi, Senin (31/8/2026).   Kelima nama tersebut sesuai dengan …

Harapan Warga Nahdliyyin, Muktamar ke-35 NU dan Kesiapan NU Songsong Indonesia Emas 2045

dito

29 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- NU adalah organisasi yg didirikan oleh Para Ulama kharismatik diantara Muassis yg waro adalah Hadrotusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, setiap diadakan Muktamar pasti banyak manfaat yg dihasilkan, disamping mengevaluasi masa khidmat 5 th terakhir, membuat Program strategis 5 th kedepan, dan Rekomendasi unt semua yg terkait dengan keumatan,   Sedangkan manfaat utama Muktamar …

Ratusan Buruh FPE KSBSI Gelar Aksi Unras di Kantor Pusat PT. NNI, Tolak PHK Sepihak dan Union Busting

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ratusan orang Massa pekerja/buruh dari Federasi Pertambangan Dan Energi filiasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI), menggelar aksi demo di Kantor PT. Nadesico Nickel Industry (NNI), di Gedung Noble House, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat , 28/8/2026.   Aksi demo tersebut dilatar belakangi, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak, yang dilakukan …

Sempat Kejar-kejaran di Kebun Sawit, Tim Tabur Kejari Pessel Akhirnya Berhasil Amankan DPO Terpidana Kasus Kehutan

Primadoni,SH

28 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Operasi penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana kasus tindak pidana kehutanan di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (28/8/2026), berlangsung menegangkan. Tim Tabur Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan harus melakukan pengejaran hingga ke area kebun sawit setelah terpidana Marsedes Pgl. Sedes melakukan perlawanan saat hendak dieksekusi. Seperti diketahui, …

Blokir Nomor rekening Bank Tidak Bisa Sewenang-wenang, Ada Aturannya, Jika di langgar, Rentan Di gugat

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Blokir rekening adalah tindakan pembatasan sementara terhadap akses rekening bank, sehingga kamu tidak bisa melakukan transaksi keluar seperti penarikan, transfer, maupun pembayaran.  Namun, saldo di dalam rekening tetap tercatat dan tidak serta-merta diambil alih oleh pihak berwenang.   Tujuan utama pemblokiran biasanya untuk mencegah aliran dana yang diduga terkait tindak pidana, sengketa perdata, …

x
x