Home » Headline » Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Komisi III DPR RI

Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Komisi III DPR RI

dito 16 Des 2022 120

NasionalPos.com, Jakarta-Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta. Tim Komisi III yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun dan jajaranya.

Dalam sambutannya, Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya terkait capaian kinerja, Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pembangunan Zona Integritas serta pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Karena itu, Ahmad Sahroni memberikan komitmen dan dukungan untuk perbaikan dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.

Baca Juga :  Pembersihan Gereja Stasi Wuloni Sebelum Ibadah

“Saya berharap pelayanan Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terus ditingkatkan agar terwujudnya pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta pada Jumaat (16/12/2022). Hal penting yang turut diapresiasi yaitu kerja Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang berkinerja dengan baik dan minim masalah.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI tersebut juga mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Menurut Ahmad Sahroni ada beberapa permasalahan penting terkait yang dipaparkan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, yaitu Sumber Daya Manusia, Anggaran, serta Sarana dan Prasarana.

Baca Juga :  KGMBK Adukan Politisi Nasdem Ke Kejakgung RI

Politisi Partai NasDem Dapil DKI Jakarta III ini berharap Kepala Kanwil dan jajarannya dapat menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, baik terkait unit Pemasyarakatan maupun Imigrasi.  Pelayanan publik tegasnya, pun harus ditingkatkan untuk meminimalisasi keluhan dari berbagai aspek.

“Hal tersebut menjadi poin penting evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Kami akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan langsung ke UPT demi terwujudnya pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harapnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Kuasa Hukum, Keluarga, dan Sahabat Almarhum Karim Gelar Tabur Bunga di Permindo

Primadoni,SH

04 Apr 2026

Padang, Nasionalpos.com — Kuasa hukum, keluarga, serta sahabat almarhum Karim menggelar konferensi pers di kawasan Jalan Permindo, tepatnya di depan Trenshop, Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan aksi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan mengenang sosok almarhum Karim yang dikenal dekat dengan masyarakat sekitar. Dalam suasana haru, para sahabat dan rekan …

x
x