Home » Headline » Pj Gubernur Harus Cepat dan Berani Mereformasi Birokrasi Di Pemprov DKI Jakarta

Pj Gubernur Harus Cepat dan Berani Mereformasi Birokrasi Di Pemprov DKI Jakarta

dito 09 Jan 2023 132

NasionalPos.com, Jakarta- Sejak dilantiknya Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI, banyak sekali persoalan yang harus dibenahi dan juga berbagai hal yang harus diselesaikan, salah satu diantara permasalahan di Pemprov DKI Jakarta yang harus dibenahi adalah persoalan penataan birokrasi, diantaranya ketika di era Gubernur Anies Baswedan dianggap strategis adalah soal keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), namun realitasnya TGUPP justru menjadi sorotan publik, pasalnya keberadaannya tidak memberikan manfaat apapun bagi penyelenggaraan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Karena itu merupakan langkah baik dan juga berani bagi Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta, untuk meniadakan atau menghapus TGUPP, pasalnya TGUPP dinilai oleh banyak kalangan termasuk oleh DPRD DKI Jakarta sebagai Lembaga yang menghabiskan banyak anggaran, serta dianggap lebih berkuasa dari pejabat strukural atau satuan kerja perangkat daerah, demikian dikemukakan Amir Hamzah pengamat Perkotaan kepada pers, Senin, 9/1/2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta,

Baca Juga :  Komunitas Korban Proyek Pendirian Tower BTS Desak Jampidsus Segera Periksa Menkominfo Jhonny G Plate

Menurut Amir Hamzah, Langkah selanjutnya yang mesti dilakukan Penjabat Gubrrnur Heru Budi Hartono, selain membubarkan TGUPP, juga harus berani mereformasi birokrasi atau pejabat birokrat di lingkungan birokrasi, kebijakan tersebut sangat diperlukan karena banyak jabataan eselon II kosong, juga ada banyak pejabat “dikandangkan” gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, yang dinilai tanpa alasan yang jelas, semisal, mereka yang ditempatkan di Asisten Deputi Gubernur. Pejabat ini sebelumnya ada yang Asisten Sekretaris Sekda (Sekda), ada yang kepala dinas dan ada pula yang kepala biro.

“Bahkan pejabat ini sekarang seperti tidak ada induknya. Sebagai Asisten Deputi Gubernur bertahun tahun tetapi tidak ada deputi sebagai induknya. Lantas sebagai Asisten Deputi Gubernur untuk apa bila deputinya tidak ada atau kosong.”tukas Amir Hamzah.

Baca Juga :  Kompolnas Dukung Penuntasan Kasus Dugaan Pemerasan Oknum KPK

Deputi Gubernur sudah kosong lama, tidak terisi, lanjut Amir, kecuali Deputi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan diisi Marullah Matali karena dicopot dari jabatan Sekda, selain itu, reformasi birokrasi atau pejabat perlu dilakukan karena banyak pejabat yang tidak sesuai kapasitasnya atau keahliannya dalam menempati jabatan tertentu, tambahan lagi, ada pejabat yang sebelumnya jadi bawahan sekarang menjadi atasan. Kondisi ini jelas tidak kondusif dan akan mengganggu kinerja karena bawahan adalah mantan atasannya.

“Hal-hal ini yang harus menjadi perhatian agar selaku penjabat baru, Heru tidak hanya mendapat dukungan politik dari DPRD DKI Jakarta tetapi juga dukungan penuh dari birokrasi. Dukungan kuat birokrasi sangat penting agar program pembangunan untuk masyarakat Jakarta berjalan baik”pungkas Amir Hamzah.

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

PMKRI CABANG JAKARTA PUSAT DIPERCAYA MENJADI TUAN RUMAH KONGRES XXXV DAN MPA XXXIV PMKRI TAHUN 2028

dito

29 Jul 2026

Nasionalpos.com, Ruteng-   Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus resmi dipercaya menjadi tuan rumah Kongres XXXV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIV PMKRI Tahun 2028. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI yang dipimpin oleh Mandataris Terpilih Cristian A. D. Rettob, setelah forum memberikan kesempatan kepada …

x
x