Home » Headline » Pj Gubernur Harus Cepat dan Berani Mereformasi Birokrasi Di Pemprov DKI Jakarta

Pj Gubernur Harus Cepat dan Berani Mereformasi Birokrasi Di Pemprov DKI Jakarta

dito 09 Jan 2023 149

NasionalPos.com, Jakarta- Sejak dilantiknya Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI, banyak sekali persoalan yang harus dibenahi dan juga berbagai hal yang harus diselesaikan, salah satu diantara permasalahan di Pemprov DKI Jakarta yang harus dibenahi adalah persoalan penataan birokrasi, diantaranya ketika di era Gubernur Anies Baswedan dianggap strategis adalah soal keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), namun realitasnya TGUPP justru menjadi sorotan publik, pasalnya keberadaannya tidak memberikan manfaat apapun bagi penyelenggaraan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Karena itu merupakan langkah baik dan juga berani bagi Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta, untuk meniadakan atau menghapus TGUPP, pasalnya TGUPP dinilai oleh banyak kalangan termasuk oleh DPRD DKI Jakarta sebagai Lembaga yang menghabiskan banyak anggaran, serta dianggap lebih berkuasa dari pejabat strukural atau satuan kerja perangkat daerah, demikian dikemukakan Amir Hamzah pengamat Perkotaan kepada pers, Senin, 9/1/2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta,

Baca Juga :  Perludem: KPU Harus Fasilitasi Pemilih Disabilitas Pada Pilkada 2024

Menurut Amir Hamzah, Langkah selanjutnya yang mesti dilakukan Penjabat Gubrrnur Heru Budi Hartono, selain membubarkan TGUPP, juga harus berani mereformasi birokrasi atau pejabat birokrat di lingkungan birokrasi, kebijakan tersebut sangat diperlukan karena banyak jabataan eselon II kosong, juga ada banyak pejabat “dikandangkan” gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, yang dinilai tanpa alasan yang jelas, semisal, mereka yang ditempatkan di Asisten Deputi Gubernur. Pejabat ini sebelumnya ada yang Asisten Sekretaris Sekda (Sekda), ada yang kepala dinas dan ada pula yang kepala biro.

“Bahkan pejabat ini sekarang seperti tidak ada induknya. Sebagai Asisten Deputi Gubernur bertahun tahun tetapi tidak ada deputi sebagai induknya. Lantas sebagai Asisten Deputi Gubernur untuk apa bila deputinya tidak ada atau kosong.”tukas Amir Hamzah.

Baca Juga :  Genangan Sejumlah Titik Wilayah Dusun di Pangandaran

Deputi Gubernur sudah kosong lama, tidak terisi, lanjut Amir, kecuali Deputi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan diisi Marullah Matali karena dicopot dari jabatan Sekda, selain itu, reformasi birokrasi atau pejabat perlu dilakukan karena banyak pejabat yang tidak sesuai kapasitasnya atau keahliannya dalam menempati jabatan tertentu, tambahan lagi, ada pejabat yang sebelumnya jadi bawahan sekarang menjadi atasan. Kondisi ini jelas tidak kondusif dan akan mengganggu kinerja karena bawahan adalah mantan atasannya.

“Hal-hal ini yang harus menjadi perhatian agar selaku penjabat baru, Heru tidak hanya mendapat dukungan politik dari DPRD DKI Jakarta tetapi juga dukungan penuh dari birokrasi. Dukungan kuat birokrasi sangat penting agar program pembangunan untuk masyarakat Jakarta berjalan baik”pungkas Amir Hamzah.

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Team PPI Siap Tegakkan Hukum Dukung Kapolri dan Polri Bersama Masyarakat

dito

07 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan adanya dugaan penyebaran berita hoax cenderung fitnah bahkan terkesan pembunuhan karakter terhadap pribadi Jendral Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Baru, maka Presidium Pemuda Indonesia telah membentuk team untuk menelusuri nya, demikian di katakan Rudy Darmawanto SH Ketua Presidium Pemuda Indonesia kepada wartawan, Rabu, 7/10/2026 di Jakarta.   “Kami sangat concern …

Umi Calon Kades Nomor Urut Satu Ingin Menjadikan Desa Padaasih Lebih Maju dan Kuat

ardi

07 Okt 2026

NasionalPos.com,Subang — Calon Kades Sumiati Agus SKM,MEM atau lebih akrabnya disapa sehari hari oleh warga masyarakat Padaasih Umi indung Lembur Padaasih mengikuti pengundian nomor urut Calon Kades desa Padaasih di Sekretariat Pilkades Desa Padaasih Subang Jawa Barat .Selasa (06/10/26). Dalam pengundian nomor urut calon kepala desa Padaasih Umi mendapatkan nomor urut Satu (1) dan disambut …

PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap pihak pihak yang Fitnah Kapolri Baru

dito

06 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Presidium Pemuda Indonesia (PPI) saat di hubungi wartawan, Selasa, 6/10/2026 di Jakarta, ia mengatakan pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merupakan langkah yang mengejutkan semua pihak yang di lakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebab di laksanakan dalam waktu singkat …

Poros Rawamangun siap Mengawal Tugas Amanah Kapolri Baru, Polri Bersama Rakyat

dito

05 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Keberlanjutan kepemimpinan di Korps Bhayangkara resmi bergulir usai Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026) lalu, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak 2021. Momen pergantian pucuk pimpinan ini disambut oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk …

x
x