MBG : Jangan Jadi Karpet Merah Korporasi, Petani Banyuwangi Jangan Jadi Penonton

BANYUWANGI, MASIONALPOS.COM –

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi peluang ekonomi raksasa bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan Banyuwangi. Namun tanpa kebijakan tegas, peluang tersebut justru berpotensi menjadi karpet merah bagi korporasi dan distributor besar dari luar daerah. Pemkab Banyuwangi jangan sampai hanya menjadi penonton ketika uang program pemerintah mengalir keluar daerah.

Rantai pasok MBG harus dikunci dengan keberpihakan nyata kepada produsen lokal. Beras, sayuran, telur, susu hingga ikan semestinya diprioritaskan dari Gapoktan, koperasi, kelompok peternak dan nelayan Banyuwangi dengan mekanisme yang transparan serta harga yang layak. Pertanyaan kerasnya: apakah Pemkab berani memastikan MBG benar-benar menjadi pasar petani lokal, bukan ladang bisnis distributor besar?

Jangan sampai petani menanam, nelayan melaut dan peternak memproduksi, tetapi keuntungan terbesar justru berhenti di tangan pihak yang hanya menguasai distribusi. Jika rantai pasok tidak diproteksi, MBG berpotensi menjadi ironi: program untuk kesejahteraan rakyat, tetapi rakyat produsen pangan justru hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, Sabtu (15/08/2026).

Program Jagoan Tani juga harus keluar dari jebakan seremoni. Petani muda tidak membutuhkan sekadar panggung kompetisi dan penghargaan, melainkan akses modal, teknologi, pendampingan, kepastian pasar, hingga hilirisasi. Pemkab harus menjawab: apakah alumni Jagoan Tani benar-benar akan diinkubasi sampai menembus pasar modern dan ekspor, atau nasib mereka berhenti setelah kamera dan acara seremoni selesai?

Persoalan biaya produksi juga semakin menekan petani. Ketika harga pestisida dan fungisida non-subsidi melonjak, ditambah ancaman hama seperti tikus, margin petani semakin tergerus. Pemkab tidak boleh hanya berbicara tentang pupuk subsidi. Dinas Pertanian harus berani mencari intervensi konkret, termasuk pengadaan agen hayati atau pestisida organik secara kolektif berbasis desa untuk menekan biaya produksi.

Ancaman berikutnya adalah hilangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi menjadi perumahan maupun kawasan komersial. LP2B tidak boleh berhenti sebagai aturan di atas kertas. Sebab selama bertani tidak memberikan kesejahteraan yang sebanding, petani akan terus berada dalam tekanan untuk menjual tanahnya. Melarang petani menjual lahan tanpa memperbaiki kesejahteraannya adalah kebijakan yang timpang.

Karena itu, perlindungan LP2B harus disertai insentif nyata. Pemkab perlu mengkaji berbagai stimulus sesuai kewenangannya, termasuk keringanan PBB, bantuan benih, sarana produksi dan dukungan pasar bagi petani yang mempertahankan lahan pangan. Sawah tidak akan bertahan hanya dengan papan bertuliskan LP2B; sawah akan bertahan jika pemiliknya merasa hidup dari sawah jauh lebih menguntungkan daripada menjualnya.

Ancaman perubahan iklim dan kekeringan juga tidak boleh terus ditangani dengan pola pemadam kebakaran. Banyuwangi membutuhkan infrastruktur air yang terencana: embung, sumur bor, jaringan irigasi dan sistem pemantauan debit air berbasis teknologi. Pertanyaannya, seberapa serius anggaran daerah diarahkan untuk menyelamatkan lahan pertanian dari ancaman kekeringan sebelum petani kembali menjerit?

Seluruh persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pertanian Banyuwangi bukan semata produksi, melainkan siapa yang menikmati nilai ekonominya. Jika MBG dikuasai distributor luar, petani muda ditinggalkan setelah kompetisi, biaya produksi dibiarkan tinggi, sawah kehilangan perlindungan ekonomi dan air tidak tersedia, maka slogan ketahanan pangan hanya akan menjadi retorika.

Kini publik menunggu jawaban konkret Pemkab Banyuwangi. Jangan biarkan petani menjadi penonton di atas tanahnya sendiri. MBG harus menjadi pasar bagi produk lokal, Jagoan Tani harus melahirkan pengusaha pertanian berkelanjutan, biaya produksi harus ditekan, LP2B harus benar-benar dilindungi, dan infrastruktur air harus diperkuat. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar pendapatan petani, tetapi mas

(Tim)