Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2025.

Capaian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum Nomor M HH. 2.HN.03.05 Tahun 2026 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Anggota JDIHN Tahun 2025. Hasil penilaian tersebut disampaikan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penilaian kinerja JDIHN dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum agar semakin lengkap, akurat, transparan, serta dapat diakses masyarakat secara cepat dan mudah.

Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaporan dan Penilaian Kinerja Anggota JDIHN Nomor PHNHN.03.05-81 Tahun 2025. Indikator tersebut menjadi acuan dalam mengukur kualitas tata kelola serta pelayanan informasi hukum yang diselenggarakan oleh anggota JDIHN.

Dengan memperoleh nilai 94 dan predikat AA (Istimewa), JDIH Kabupaten Pesisir Selatan dinilai telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan dokumentasi serta penyebarluasan produk hukum daerah kepada masyarakat.

Capaian ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menghadirkan pelayanan publik di bidang hukum yang informatif, terbuka, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wadah pelayanan publik yang menyediakan berbagai dokumen dan informasi hukum daerah secara terintegrasi. Keberadaan JDIH diharapkan dapat membantu masyarakat, aparatur pemerintah, akademisi, maupun pihak lainnya memperoleh informasi hukum yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Yudi Andri SY, SH., M.Si, mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi jajaran pengelola JDIH untuk terus mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum.

Menurutnya, predikat AA (Istimewa) yang diperoleh bukan menjadi akhir dari upaya peningkatan kinerja, melainkan menjadi dorongan untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan sesuai rekomendasi hasil evaluasi BPHN.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan sejumlah langkah perbaikan. Salah satunya berkaitan dengan penyediaan terjemahan produk hukum daerah sehingga informasi hukum dapat semakin mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain itu, pengelola JDIH juga akan melakukan pengembangan fitur pada platform JDIH. Pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang juga menjadi bagian dari tindak lanjut hasil evaluasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pengelolaan dokumentasi hukum yang lebih efektif, modern, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap capaian nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) dapat dipertahankan pada penilaian berikutnya. Evaluasi dan rekomendasi dari BPHN Kementerian Hukum RI akan menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH secara berkesinambungan.

Prestasi tersebut sekaligus memperkuat komitmen Kabupaten Pesisir Selatan untuk memberikan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, transparan, cepat, dan mudah diakses. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh produk serta informasi hukum daerah melalui sumber resmi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.***