Bawaslu Pesisir Selatan Hadirkan Akademisi UNP Reno Fernandes, Siswa SMAN 1 Koto XI Tarusan Antusias Ikuti Kelas Pemilu

Pessel , Nasionalpos.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan—Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kembali menggelar program Kelas Pemilu sebagai upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi generasi muda. Kegiatan Kelas Pemilu seri ketujuh berlangsung di Aula SMAN 1 Koto XI Tarusan, pada Kamis (13/08).

Siswa dan siswi SMAN 1 Koto XI Tarusan tampak antusias mengikuti kegiatan yang menghadirkan sejumlah materi kepemiluan dan demokrasi. Peserta merupakan perwakilan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) serta sejumlah siswa yang memiliki ketertarikan terhadap kepemiluan.

Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Bambang Putra Niko, ketika membuka kegiatan menyampaikan pendidikan politik merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian warga negara terhadap hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, pengawasan partisipatif, kata Niko, merupakan bentuk keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi sekaligus menyukseskan setiap tahapan Pemilu.

“Pengawasan Pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk ikut mengawasi dan memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan,” ujar Niko.

Ia menjelaskan, Kelas Pemilu di SMAN 1 Koto XI Tarusan merupakan kegiatan ketujuh yang dilaksanakan oleh Bawaslu Pesisir Selatan. Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di SMAN 3 Painan, MAN 2 Pesisir Selatan, SMAN 2 Painan, SMKN 1 Painan, STAI MA Bayang, dan STAI Balai Selasa.

“Upaya ini kami lakukan untuk menciptakan agen-agen muda pengawasan Pemilu. Kami berharap peserta yang mengikuti Kelas Pemilu dapat menjadi bagian dari masyarakat yang ikut menjaga kualitas demokrasi,” katanya.

Menurut Niko, Bawaslu Pesisir Selatan juga terus mengembangkan berbagai inovasi untuk memperluas pengetahuan masyarakat mengenai kepemiluan. Selain Kelas Pemilu, Bawaslu menjalankan program Bawaslu _Mangudara_ melalui Radio Langkisau FM serta _podcast_ “Baraja Pemilu” yang disiarkan melalui kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

“Yang paling mutakhir, kami juga akan meluncurkan majalah digital Suara Pengawasan. Sesuai rencana, majalah digital tersebut akan diluncurkan pada 17 Agustus 2026,” ujarnya.

Wakil Kepala SMAN 1 Koto XI Tarusan, Damril, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Kelas Pemilu. Ia mengatakan SMAN 1 Koto XI Tarusan memiliki 1.005 siswa, sementara peserta kegiatan merupakan perwakilan OSIS dan siswa yang tertarik dengan isu kepemiluan.

Damril mengimbau para siswa untuk tidak bersikap apatis terhadap Pemilu. Menurutnya, generasi muda perlu memahami pentingnya menggunakan hak pilih sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara.

Sementara itu, Dosen Universitas Negeri Padang (UNP), Reno Fernandes, yang menjadi narasumber mengupas isu demokrasi digital dalam kaitannya dengan pendidikan pemilih pemula melalui platform TikTok.

Reno menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari riset yang dilakukan bersama sejumlah pihak untuk melihat bagaimana pendidikan pemilih pemula dapat dikembangkan secara virtual melalui media sosial.

“Program ini sebelumnya merupakan kerja sama peneliti dengan KPU. Namun, pelaksanaan bersama Bawaslu ini menjadi yang pertama di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi langkah pencetus bagi kami dan Bawaslu ke depan,” ungkapnya.

Reno menjelaskan, demokrasi digital merupakan kondisi ketika teknologi digital turut memengaruhi cara warga memperoleh informasi, berdiskusi, berkampanye, hingga mengambil keputusan politik.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat pemilih muda memiliki ruang yang semakin luas untuk mendapatkan informasi politik. Namun, kondisi tersebut juga menuntut kemampuan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

“Demokrasi digital tidak hanya berbicara tentang penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana warga negara menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi,” pungkasnya.***