Home » Headline » Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law 07 Agu 2026 111

Oleh: Ridwan Umar

(Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)

 

NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet.

Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah pergantian kabinet dilakukan sekedar kalkulasi politik  atau atas dasar kapasitas, kapabilitas dan integritas.

Di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku gagal menyusul kasus meninggalnya Yurizal Tri Chaerawan yang diduga akibat buruknya pelayanan kesehatan. Pengakuan gagal sang menteri hanyalah salah satu cermin bahwa masih ada jurang antara kebijakan pemerintah dan realitas pelayanan publik. Sehingga persoalannya tidak berhenti pada satu kementerian. Fakta ini membuktikan keberhasilan pemerintahan tidak pernah ditentukan oleh banyaknya program dan dana terserap, tetapi oleh kualitas negara dalam melayani rakyat.

Bila Presiden Prabowo berani melakukan reshuffle, maka ukuran utamanya tidak boleh berhenti pada loyalitas politik, keseimbangan koalisi, atau representasi partai. Tetapi harus lebih sederhana dan jauh lebih penting: siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, siapa yang menghasilkan perubahan, dan siapa yang justru menjadi beban pemerintahan.

Baca Juga :  Mulai Besok, KPU Verifikasi Dokumen Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Jika Presiden Prabowo menganggap kabinet adalah mesin utamanya, maka mesin itu tidak boleh diperlakukan sama dengan mesin yang kehilangan daya. Menteri yang gagal membangun koordinasi, lamban mengambil keputusan, lemah dalam eksekusi dan telah kehilangan kepercayaan publik harus diganti.

Mungkin Presiden sering menghadapi godaan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun, sejarah mencatat bahwa pemerintahan yang kuat justru lahir dari seorang presiden yang berani menempatkan kepentingan negara di atas kenyamanan politik.

Reshuffle karena pertimbangan politik mungkin mampu meredam gejolak elite untuk sementara. Namun jika basisnya kapasitas, kapabiltas dan integritas akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih mahal: kepercayaan publik. Dan dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan publik adalah modal politik yang nilainya bahkan melebihi stabilitas koalisi.

Memori public mencatat, Prabowo sejak awal membawa narasi tentang pemerintahan yang bekerja cepat, berpihak kepada rakyat, dan mengutamakan hasil. Narasi itu kini menunggu pembuktian. Reshuffle menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu pun jabatan yang kebal terhadap evaluasi, sekalipun diisi oleh tokoh berpengaruh atau berasal dari partai pendukung pemerintah.

Baca Juga :  Rayakan HUT ke-497 Kota Jakarta, Ketua DPRD Pras Ungkap Banyak Pencapaian Telah Diraih

Rakyat butuh kabinet yang menghadirkan rasa aman dan nyaman bukan kabinet yang nyaman bagi para menteri. Menteri tidak diangkat untuk mempertahankan kursinya, tetapi untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan Presiden dan rakyat.

Akhirnya, reshuffle bukan tentang siapa yang keluar dan siapa yang masuk. Namun, terpenting adalah pesan yang dikirimkan kepada seluruh jajaran pemerintahan: bahwa setiap jabatan publik adalah kontrak kinerja, bukan hak istimewa politik.

Saatnya Presiden Prabowo berani menjadikan meritokrasi sebagai dasar utama evaluasi kabinet, ini akan dikenang sebagai titik awal penguatan pemerintahan. Namun jika reshuffle jadi ajang kompromi antar-elite, maka publik akan melihatnya sebagai pergantian pemain dengan naskah sama yang berujung menguatnya delegitimasi.

Ini bukan soal berapa kali seorang presiden melakukan reshuffle. Sejarah hanya mencatat satu hal: apakah reshuffle itu membuat negara bekerja lebih baik atau sekadar membuat politik terasa lebih nyaman.

Kini di tangan Prabowo, reshuffle tidak sedang diuji oleh kepentingan partai dan para elit, tetapi oleh harapan rakyat. Sebab rakyat tidak memilih kabinet, rakyat memilih seorang Presiden yang berani memastikan setiap kursi menteri diduduki oleh mereka yang benar-benar bekerja untuk rakyat. (X)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x