- daerahMuslim M Yatim Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dalam Keberagaman
- HukumKeluarga Fujiyanto/Yanto/Petak nyatakan Komitmen Untuk Restorative Justice/RJ terkait kasus Sholeh, melalui Kuasa Hukumnya Adv. Sukindar, S.H.*
- HukumTIM HUKUM SUKINDAR LAW FIRM DAMPINGI PERKARA PERKELAHIAN DI DEPAN SWALAYAN BENANG RAJA SALATIGA
- Headline40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri
- HeadlineAkademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi
Oleh: Ridwan Umar
(Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)
NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet.
Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah pergantian kabinet dilakukan sekedar kalkulasi politik atau atas dasar kapasitas, kapabilitas dan integritas.
Di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku gagal menyusul kasus meninggalnya Yurizal Tri Chaerawan yang diduga akibat buruknya pelayanan kesehatan. Pengakuan gagal sang menteri hanyalah salah satu cermin bahwa masih ada jurang antara kebijakan pemerintah dan realitas pelayanan publik. Sehingga persoalannya tidak berhenti pada satu kementerian. Fakta ini membuktikan keberhasilan pemerintahan tidak pernah ditentukan oleh banyaknya program dan dana terserap, tetapi oleh kualitas negara dalam melayani rakyat.
Bila Presiden Prabowo berani melakukan reshuffle, maka ukuran utamanya tidak boleh berhenti pada loyalitas politik, keseimbangan koalisi, atau representasi partai. Tetapi harus lebih sederhana dan jauh lebih penting: siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, siapa yang menghasilkan perubahan, dan siapa yang justru menjadi beban pemerintahan.
Jika Presiden Prabowo menganggap kabinet adalah mesin utamanya, maka mesin itu tidak boleh diperlakukan sama dengan mesin yang kehilangan daya. Menteri yang gagal membangun koordinasi, lamban mengambil keputusan, lemah dalam eksekusi dan telah kehilangan kepercayaan publik harus diganti.
Mungkin Presiden sering menghadapi godaan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun, sejarah mencatat bahwa pemerintahan yang kuat justru lahir dari seorang presiden yang berani menempatkan kepentingan negara di atas kenyamanan politik.
Reshuffle karena pertimbangan politik mungkin mampu meredam gejolak elite untuk sementara. Namun jika basisnya kapasitas, kapabiltas dan integritas akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih mahal: kepercayaan publik. Dan dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan publik adalah modal politik yang nilainya bahkan melebihi stabilitas koalisi.
Memori public mencatat, Prabowo sejak awal membawa narasi tentang pemerintahan yang bekerja cepat, berpihak kepada rakyat, dan mengutamakan hasil. Narasi itu kini menunggu pembuktian. Reshuffle menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu pun jabatan yang kebal terhadap evaluasi, sekalipun diisi oleh tokoh berpengaruh atau berasal dari partai pendukung pemerintah.
Rakyat butuh kabinet yang menghadirkan rasa aman dan nyaman bukan kabinet yang nyaman bagi para menteri. Menteri tidak diangkat untuk mempertahankan kursinya, tetapi untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan Presiden dan rakyat.
Akhirnya, reshuffle bukan tentang siapa yang keluar dan siapa yang masuk. Namun, terpenting adalah pesan yang dikirimkan kepada seluruh jajaran pemerintahan: bahwa setiap jabatan publik adalah kontrak kinerja, bukan hak istimewa politik.
Saatnya Presiden Prabowo berani menjadikan meritokrasi sebagai dasar utama evaluasi kabinet, ini akan dikenang sebagai titik awal penguatan pemerintahan. Namun jika reshuffle jadi ajang kompromi antar-elite, maka publik akan melihatnya sebagai pergantian pemain dengan naskah sama yang berujung menguatnya delegitimasi.
Ini bukan soal berapa kali seorang presiden melakukan reshuffle. Sejarah hanya mencatat satu hal: apakah reshuffle itu membuat negara bekerja lebih baik atau sekadar membuat politik terasa lebih nyaman.
Kini di tangan Prabowo, reshuffle tidak sedang diuji oleh kepentingan partai dan para elit, tetapi oleh harapan rakyat. Sebab rakyat tidak memilih kabinet, rakyat memilih seorang Presiden yang berani memastikan setiap kursi menteri diduduki oleh mereka yang benar-benar bekerja untuk rakyat. (X)
Dhio Justice Law
19 Sep 2026
Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …
dito
18 Sep 2026
NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …
Andi Ledi Lubuk Linggau
17 Sep 2026
NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …
Dhio Justice Law
15 Sep 2026
NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …
dito
14 Sep 2026
Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis. Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …
Dhio Justice Law
13 Sep 2026
Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki) NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …
21 Nov 2024 2.364 views
NASIONALPOS.com II Banyuwangi, 20 November 2024 – Kasus penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan media Tribunnews kembali terjadi. Kali ini, pelaku yang diduga bernama Noviar Arya Putra, bersama dengan kontak bernama Tiara, berhasil menipu korban melalui aplikasi WhatsApp. Modus yang digunakan kali ini mengarah pada ancaman penyebaran video asusila yang direkam secara video call (VC). …
19 Sep 2025 1.812 views
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sukses digelar di Aula Kantor Camat Lengayang pada Kamis (18/9) siang. Acara tersebut dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan antar sesama insan pencak silat. Muskab kali ini …
17 Mei 2022 1.590 views
NasionalPos.com, Depok– Diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Pangdivif 1 Kostrad yang baru, Brigjen TNI Bobby Rinal Makmun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya menggantikan Mayjen TNI Dedy Kusmayadi akan masuki masa Pensiun, secara resmi di lantik langsung oleh Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam suatu upacara serah terima jabatan (Sertijab) …
28 Jul 2025 1.583 views
NasionalPos.com, Jakarta- Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Koperasi ini sungguh sungguh sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah pedesaan, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak serta rentenir, demikian di sampaikan Faris Galuh Pratama Koordinator Gerakan Masyarakat Berdikari …
23 Jul 2025 1.497 views
NasionaPos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol, Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan …
09 Jul 2025 1.464 views
NasionalPos.com, Jakarta- Totok Ketua Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi telah terjadi kekerasan itu terjadi bukan hanya sekali, namun berulang kali dialami warga pemilik dan penghuni Rusunami Gading Nias Residence, Kelapa Gading (hanya sekitar 10% warga sesuai klaim dari Pengurus PPPSRS), dan nampaknya kejadian itu sudah berlangsung …
31 Okt 2024 1.291 views
Banyuwangi – Nasionalpos.com ll Gerah terhadap pemberitaan yang menyudutkan Muhammad Murni (35) warga Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi dengan judul berita ” Aksi Koboy Warga Todong Menggunakan Senpi Ke Jukir” menggelar jumpa pers dengan beberapa awak media di Banyuwangi . Jumpa pers itu di geber , Kamis (31/10/2024) siang di warung Mbok Judges …



Comments are not available at the moment.