Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Oleh: Ridwan Umar

(Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)

NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan.

Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah

Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah dengan negara. Perguruan tinggi harus mendukung agenda strategis nasional. Riset harus berdampak. Inovasi harus dihilirkan.

Akademisi didorong menjadi bagian dari solusi atas persoalan pangan, energi, kemiskinan, kesehatan, teknologi, dan pembangunan.

Semua terdengar masuk akal.

Tetapi ada satu pertanyaan yang tak boleh hilang: Seberapa dekat akademisi boleh berdiri dengan kekuasaan tanpa kehilangan nyali untuk mengatakan bahwa kekuasaan bisa salah?

Negara membutuhkan ilmu pengetahuan. Pemerintah membutuhkan para ahli. Pembangunan memang memerlukan kolaborasi kampus, pemerintah, industri, dan masyarakat.

Masalahnya bukan kedekatan.

Masalahnya adalah ketika kolaborasi berubah menjadi ketergantungan.

Ketika hibah pemerintah menjadi sumber utama penelitian, akses kepada pejabat menjadi modal karier, dan jabatan publik menjadi ukuran pengaruh akademik, independensi mulai memiliki harga.

Di titik itu, riset bisa bergeser secara halus. Pertanyaan yang dipilih menjadi pertanyaan yang aman. Kesimpulan dilunakkan. Kritik berubah menjadi rekomendasi. Penelitian yang semestinya menguji kebijakan justru berakhir sebagai dokumen pembenar kebijakan.

Lalu, kampus pun berisiko berubah menjadi laboratorium pembenaran. Padahal ilmu pengetahuan tidak selalu lahir dari pertanyaan yang disukai penguasa.

Mengapa kemiskinan tidak turun meskipun anggaran meningkat?

Mengapa program yang dinilai berhasil secara statistik gagal dirasakan sebagian masyarakat?

Mengapa pembangunan menghasilkan pertumbuhan sekaligus memperlebar ketimpangan?

Mengapa kebijakan atas nama kepentingan publik justru menyingkirkan sebagian warga?

Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin mengganggu pemerintah. Tetapi justru karena itulah ia penting.

Akademisi bukan oposisi dan juga bukan humas pemerintah

Tugas akademisi bukan mengatakan pemerintah selalu salah, melainkan memastikan bahwa pemerintah tidak selalu dianggap benar.

Jika kebijakan berhasil, katakan berhasil. Jika gagal, katakan gagal. Jika datanya kurang, katakan kurang.

Kebenaran ilmiah tidak boleh berubah mengikuti siapa yang sedang berkuasa.

Karena itu, independensi akademik bukan berarti kampus harus menjauh dari negara. Kampus boleh duduk satu meja dengan pemerintah. Akademisi boleh menjadi penasihat, anggota tim kebijakan, bahkan masuk ke dalam pemerintahan.

Tetapi ada jarak yang tidak boleh hilang: jarak intelektual.

Jarak itulah yang memungkinkan seorang akademisi bekerja sama dengan kekuasaan sekaligus mengkritiknya.

Maka solusinya bukan memisahkan kampus dari pemerintah dengan tembok tinggi. Yang dibutuhkan adalah pagar institusional yang tegas.

Pertama, pendanaan penelitian harus transparan. Publik perlu tahu siapa yang membiayai penelitian dan apakah ada kepentingan yang melekat di baliknya.

Kedua, konflik kepentingan wajib dibuka. Jabatan, hubungan kelembagaan, dan sumber pendanaan tidak boleh disembunyikan ketika seorang akademisi memberikan pendapat publik.

Ketiga, peneliti harus dilindungi ketika hasil penelitian bertentangan dengan kepentingan pemberi dana. Penelitian yang hanya boleh menghasilkan kesimpulan yang menyenangkan bukanlah penelitian, melainkan pesanan.

Keempat, kampus harus memberi penghargaan lebih besar kepada keberanian intelektual, bukan sekadar kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Dan yang paling penting: jangan biarkan seluruh ekosistem penelitian bergantung pada satu sumber kekuasaan.

Semakin beragam sumber pendanaan, semakin besar ruang bagi akademisi untuk berkata tidak.

Negara kuat butuh kampus Independen

Negara yang kuat membutuhkan kampus yang mampu menunjukkan kesalahannya sebelum kesalahan itu menjadi bencana.

Sebab kritik akademik bukan ancaman bagi pembangunan. Ia adalah mekanisme koreksi pembangunan.

Maka pertanyaannya bukan apakah akademisi boleh dekat dengan kekuasaan.

Boleh. Bahkan kadang perlu.

Tetapi setiap kali akademisi mendekati kekuasaan, ia harus membawa satu hal yang tidak boleh ditinggalkan di pintu kekuasaan: jarak kritis.

Sebab ketika kampus berhenti menguji kekuasaan dan mulai sibuk membenarkannya, yang runtuh bukan hanya independensi akademik.

Yang runtuh adalah salah satu benteng terakhir masyarakat untuk bertanya: apakah kekuasaan sedang melakukan hal yang benar? (X)