PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika 

Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.

Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga sudah lumayan effektif. Ada jaringan SSB dan SOP. Poros SSB yakni Singapura, Solo, Bandung.

Sementara SOP, adalah poros Solo, Oligarki dan Parcok (Partai Cokelat). Singapura diinterpretasikan sebagai tempat berkumpulnya para Oligarki domestik yang berbeda kepentingan dengan presiden Prabowo.

Di Singapura ini mereka membahas strategi dan taktik pergerakan. Sedangkan di Bandung dimaksudkan wilayah kekuasaan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Parcok menunjuk komunitas Polisi yang committed terhadap pergerakannya.

Interpretasi atas substansi SOB dan SOP menunjuk sudah adanya subyek- subyek dan aktor-aktor yang berbeda komunitasnya dalam mendesign pergerakan.

Bahkan sudah memiliki target menjatuhkan dan merebut kekuasaan dalam waktu yg tidak terlalu lama lagi. Juga meng- aksentuasi lokasi sebagai cermin wilayah kekuasaan yg dimiliki para subyek pergerakan, baik dalam konteks semacam Posko maupun wilayah pendukung.

Inti pendapat Moch. Said Didu, bahwa sebenarnya pergerakan pada bulan Agustus yang lalu dan seterusnya nanti adalah program mantan Presiden RI sebelum sekarang.

Policynya saat menjabat Presiden yang diduga banyak menguntungkan lapis Oligarki, adalah penyebab utama masih banyaknya Oligarki cenderung mendukung Rencana politiknya khususnya untuk menempatkan Wapres saat ini menjadi Presiden. Jika memungkinkan sebelum 2029.

GERAKAN ANTISIPATIF.

Prediksi yang berkembang, Presiden sangat memahami kondisi ini. Meski masih ada suasana kebersamaan dalam konektivitas antara Presiden dan Mantan Presiden.

Di satu sisi peran Mantan Presiden cukup besar dalam memenangkan kursi Presiden saat ini. Disisi lain pihak Presiden dan Tim tentu ingin program- programnya saat kampanye Pemilu berhasil pelaksanaannya hingga akhir jabatan.

Keberhasilan dalam melaksanakan program-programnya sesuai kampanye akan mempengaruhi Presiden dan Timnya untuk maju lagi ke periode keduanya.

Maka yang terjadi banyaknya penyempurnaan dalam bentuk perubahan arah kebijakan pemerintah berdasarkan perkembangan dan pengaruh keadaan yang ada.

Misalnya, Pemerintah pernah menandatangani kesepakatan bersama pada Januari, 2026 dengan Amerika, Canada, Yordania dan negara lain dalam BOP (Board of Peace) diinisiasi oleh Presiden Amerika Trump.

Juga RI menandatangani kerjasama perdagangan dengan Amerika Serikat : ART (Agreement of Reciprocal Trade) pada Februari 2026 lalu.

Kesepakatan- kesepakatan yang dibuat itu kini bersamaan dengan perkembangan terakhir ada perubahan-perubahan.

PENGARUH LAHIRNYA KONFLIK. 

Dalam kalimat sederhana, saat ini sudah terjadi konflik kepentingan pasca keberhasilan dari Komitmen kedua Tim besar di 2024/2025. Salah satu yang menjadi pemicu konflik kepentingan saat ini, adalah pertanyaan atas konsistensi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang Politik/kekuasaan dengan segala konsekuensi logisnya.

Sehingga timbul pertanyaan masihkah pihak Oligarki dan komunitasnya diuntungkan atau malah lebih diuntungkan oleh kekuasaan saat ini ?! Atau para Oligarki kini sudah merasa dirugikan dan konsekuensi logisnya kedepan akan makin besar kerugiannya jika Kekuasaan sekarang memegang kendali lagi ?!

Begitu juga pihak-pihak luar negeri yang memiliki jaringan politik dan bisnis dengan pihak Swasta maupun pihak negara di Indonesia, tentu berkepentingan memberikan analisis penilaian berdasarkan kepentingan masing-masing pihak Terutama disektor ekonomi-bisnis.

Nah, manifestasi atas hasil penilaian sebagian kelompok masyarakat serta prediksi kedepannya, adalah pola dengan mewarnai pergerakan yang telah terjadi sejak Agustus 2026  lalu .

Berdasarkan kajian dan penilaian yang berkembang, baik dari kalangan politisi, pengamat Kampus dan Independen, aktivis sosial, maupun dari lembaga kemasyarakatan, disimpulkan bahwa yang berkepentingan untuk menggerakkan lahirnya “Revolusi Agustus 2026” di duga adalah pihak mantan pemegang kekuasaan.

Berkolaborasi dengan para oligarki dan’lapis’ birokrasi beserta anteknya yang mengkhawatirkan pola kekuasaan dengan yang  berubah berubah, khususnya terkait ekonomi-bisnis, dan pengelola ekonomi-bisnis yg mewakili elemen negara di luar. Serasi dengan analisis munculnya jaringan SSB dan SOP.

KREDIBILTAS PRESIDEN. 

Mayoritas analisis obyektif menilai bahwa pergerakan/demo, khususnya pada 27 Agustus 2026 didepan gedung DPR RI, yg dimotori komunitas AMPB (Aliansi Masyarakat Pati Bersatu) serta pergerakan lanjutan pada sore dan malam harinya yg dimotori berbagai kelompok massa dari Pejompongan, Palmerah dan Senayan diinisiasi oleh Gang Solo (Mantan Presiden). Dan tidak terlepas dari pengaruh Parcok dan Ormas tertentu. Targetnya agar kredibilitas Presiden melemah dan menurun.

Bahwa kemudian bisa saja masuk dalam demo 27 Agustus 2026 kemarin berbagai rombongan lain sampai menimbulkan keributan, kekerasan, penangkapan oleh Polisi dan pembunuhan atas nyawa beberapa orang, adalah sebuah realitas adanya berbagai aktivitas “lanjutan” yang memanfaatkan momentum tersebut.

Ya, Skenario pergerakan 27 Agustus 2026, baik sebelum dan sesudahnya nanti, tidak mungkin tanpa design dan designer yang memiliki target kongkrit.

Maka tidak bisa ditolak jika salah satu target utama pergerakan ini adalah untuk merendahkan kredibilitas Presiden agar segera terjadi perubahan kekuasaan.

Dengan melihat fenomena yang ada disekitar pergerakan 27 Agustus 2026 , dapat disimpulkan tangan asing tidak terlepas sama sekali.

Pergerakan kemarin tidak jauh juga khususnya dari kepentingan “business conflict” 2 negara besar yakni Amerika dan Cina terus berusaha memanfaatkan potensi bisnis Indonesia. Khususnya bisnis kekayaan alam dalam segala bentuk di area hulu dan hilir, dalam konteks transisi energi dunia.

Adalah relevan menjadikan tiga momentum paling baru yang dilakukan Pemerintah sebagai bingkai analisis pengaruh asing, disektor ekonomi-bisnis.

Pertama, penolakan bantuan asing dari IMF, dan kedua ditandatanganinya kesepakatan pinjaman luar negeri dari RRC dan ketiga terlibatnya Indonesia dalam forum EEF (Eastern Economy Forum) ke 11 di Rusia.

Ketiga momentum ekonomi-bisnis tersebut membuktikan adanya perbedaan kepentingan dari dua kubu: Presiden dan Mantan Presiden.

Bersamaan dengan itu isue program “dedolarisasi” makin memiliki relevansi yg mengiringi pergolakan di bumi Nusantara.

Maka terbukti kepentingan kekuasaan domestik bersentuhan dengan kepentingan global.

) Kristiya Kartika, Mantan Ketua Presidium GMNI dan Ketua DPP KNPI. Juga mantan Sekjen Partai MKGR dan DPP PDI P.

Pada awal-2 tahun 2000 aktif dilembaga profesional.

2001-2004 Ketua Umum DPN Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia), Sekjen. LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Kostruksi Nasional), Kementerian PUPR, serta sampai tahun 2026.

Serta mendapat tugas Vice President TCDPAP (Technical Consultancy Development Program for Asia and the Pacific). Sampai 2023, melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Menteri PAN-RB.

Menulis dan menerbitkan lima buku. Buku terakhir berjudul “Negeri Tanpa Mimpi”. –