Home » Ekonomi » Politisi PDIP Desak Bapanas Segera Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional

Politisi PDIP Desak Bapanas Segera Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional

dito 16 Nov 2022 109

NasionalPos.com, Jakarta- Mengenai penanganan permasalahan carut-marut pangan di Indonesia, Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus berani dan tegas menyelesaikan permasalahan carut-marut pangan di Indonesia. Dikarenakan Bapanas adalah konduktor yang melahirkan kebijakan integrasi hulu hingga hilir setiap tahapan pangan di Indonesia, demikian ditegaskan Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu 16/11/2022.

“Ada keberanian revolusioner dan progresif dari seorang Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ada Badan Pangan Nasional ini. Saya ingin tegaskan Pak Arif, Badan Pangan Nasional ini dibentuk untuk membereskan seluruh carut-marut perpanganan nasional kita. (Bapanas) jadi kunci memainkan peran sebagai konduktor yang memimpin orkestra di bidang perpanganan nasional,” ungkap Ansy Lema, sapaan akrabnya,

Baca Juga :  Penunjukan Dirut PT Krakatau Steel Jadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI DIpersoalkan Legislator

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan Bapanas bukan berdiri sebagai lembaga paradigmatik saja. Akan tetapi, sebuah lembaga yang mewujudkan harapan kedaulatan pangan Indonesia. Baginya, salah satu kekuatan Bapanas adalah koordinasi dengan berbagai K/L terkait. Sehingga, wajar jika Bapanas menyatukan sekaligus mengawasi setiap berbagai program kerja pangan menuju pada sau tujuan yang telah ditetapkan.

“Bicara pangan itu hidup dan matinya sebuah negara. Saya punya harapan yang sangat besar terhadap badan ini. Badan ini berada langsung di bawah presiden, bertanggung jawab secara langsung terhadap presiden, dan saya memaknai badan ini memegang kendali penuh dalam sektor pangan nasional kita,” tegasnya.

Baca Juga :  Bantuan untuk Turkiye Operasi Kemanusiaan, Terbesar Indonesia

Melalui momentum ini, Ansy Lema bersama dengan para anggota Komisi IV DPR RI berupaya memastikan kerja Bapanas agar tetap pada paradigma kedaulatan dan kemandirian, bukan sekedar ketahanan dan ketersediaan pangan. Ia turut menekankan Bapanas bukan sekadar simpul yang menjalankan fungsi koordinatif, tetapi lembaga yang memiliki otoritas untuk memegang kendali.

“Apalagi dunia akhir-akhir ini khawatir akan krisis pangan. Menurut saya kita perlu serius karena ini soal pondasi (Bapanas), ini dasar. Kalau dasarnya rapuh, ya repot. Dasarnya harus kuat, supaya kita lihat betul ini visi, arah, orientasi (kebijakan Bapanas) ke depannya. Kehadiran Badan Pangan ini mendapatkan full support dari Komisi IV,” pungkas  legislator dapil Nusa Tenggara Timur II itu.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

Viviannne Vernetta Wangsa Memukau Panggung Awarding Banyuwangi Ethno Carnival, Suara Emas Generasi Muda Gaungkan Pesona Budaya Blambangan

- Banyuwangi

03 Agu 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM  – Penampilan penyanyi muda berbakat Viviannne Vernetta Wangsa menjadi salah satu sajian paling memikat dalam malam Awarding Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2026. Dengan membawakan lagu legendaris Banyuwangi “Grajagan Banyuwangi”, Viviannne sukses mencuri perhatian para tamu undangan, pegiat seni, pelaku budaya, serta masyarakat yang memadati lokasi acara. Di bawah sorotan lampu panggung, Viviannne tampil …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

x
x