Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Oleh:

Ridwan Umar

(Sekjen Garda Bumiputera)

NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya.

Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs Israel-AS yang berdampak pada stabilitas keamanan domestik. Dalam situasi ini, persatuan atau soliditas sebagai anak bangsa menjadi syarat utama dalam menghadapi situasi dunia yang penuh ketidakpastian.

Opini publik yang mengaitkan isu agama pasca pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) tentang fakta konflik Poso dan Ambon ditambah konflik di Papua yang memanas menjadi tantangan tersendiri bagi Menteri Pertahanan RI yang saat ini dijabat Jendral (purn) Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam kajian analisis politik keamanan dan komunikasi publik menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada pengelolaan narasi, pencegahan disinformasi, serta menjaga stabilitas nasional tanpa memperkeruh sensitivitas identitas keagamaan.

Isu Agama Usai Pernyataan JK

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki sejarah panjang konflik sosial yang dalam beberapa kasus bersinggungan dengan identitas agama. Konflik di Poso dan Ambon pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an sering dipahami dalam kerangka konflik komunal yang melibatkan dimensi agama, meskipun faktor politik, ekonomi, dan keamanan juga sangat dominan.

Pernyataan tokoh nasional kerap menjadi rujukan diskursus publik, meski rentan mengalami distorsi dalam ruang digital. Dalam konteks kekinian, pernyataan atau pidato tokoh publik dapat diproduksi ulang di ruang digital dan diarahkan untuk membentuk opini tertentu.

Seperti pernyataan JK yang mengungkap fakta dibalik konflik Poso dan Ambon dalam sebuah ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 lalu.

Pernyataan JK terkait konflik masa lalu kerap dimaksudkan sebagai refleksi historis atau pelajaran kebijakan. Namun, dalam ekosistem media sosial, narasi tersebut berpotensi diedit (dipotong) dari konteks aslinya, diberi framing yang provokatif selanjutnya digunakan untuk memperkuat polarisasi identitas.

Fenomena ini sejalan dengan konsep Post-Truth Politics, di mana emosi dan persepsi lebih dominan dibandingkan fakta objektif.

Dalam kondisi Post-Truth Politics, maka terjadi penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, media dan akademisi karena fakta menjadi ‘relatif’, perdebatan di ruang publik tanpa standar kebenaran.

Akibatnya, kelompok masyarakat terbelah karena orang cenderung meyakini informasi berdasarkan keyakinan (echo chamber).

Dalam situasi ini, berita bohong (hoaks) lebih cepat menyebar karena kerap dirancang untuk memicu rasa marah, bangga dan ketakutan yang bisa perkeruh stabilitas sosial, politik dan keamanan.

Konflik Papua

Soal dinamika di Papua lebih kompleks karena berkaitan dengan isu politik dan separatisme, identitas etnis, dan ketimpangan pembangunan.

Terkait konflik Papua, Wakil Ketua DPD RI Yorris Yawerai menyatakan ada peningkatan eskalasi kekerasan sejak 2025 – April 2026. Pernyataan itu disampaikan kepada pers di gedung DPR RI, Selasa (21 April 2026).

Insiden terbaru pada April 2026 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah mengakibatkan 9 korban jiwa termasuk balita serta 7 orang lainnya mengalami luka berat.

Peristiwa itu memicu gelombang pengungsian dan ratusan warga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.

Konflik Papua tak pelak berdampak pada stabilitas nasional. Dampak sosial memunculkan polarisasi masyarakat, ketegangan antar kelompok pro dan kontra integrasi serta penduduk lokal dan pendatang.

Dampak sosial lainnya, meninggalkan trauma sosial atas kekerasan khususnya pada masyarakat sipil. Terjadi disrupsi kehidupan sehari-hari, terlihat dari terganggunya aktivitas pendidikan, ekonomi dan layanan publik.

Dampak stabilitas politik, yakni menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah terkait kesejahteraan dan keadilan.

Selain itu, konflik Papua jadi sorotan global terkait HAM merusak citra Indonesia. Kondisi ini potensi dimanfaatkan kelompok tertentu untuk perkuat tuntutan kemerdekaan (penguatan narasi separatisme).

Dampak keamanan, tingginya potensi konflik terbuka akibat meningkatnya aksi kekerasan dari kelompok bersenjata versus militer.

Dampak ekonomi, terhambatnya investasi dan pembangunan dan ketimpangan antarwilayah Papua dan daerah lainnya di Indonesia.

Tantangan Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan Jendral TNI (purn) Sjafrie Sjamsoeddin dalam menghadapi isu agama, konflik Papua dan penggiringan opini publik sangat kompleks dan multidimensional.

Adapun beberapa tantangan utama:

1. Menjaga Stabilitas Nasional di Tengah Sensitivitas Agama

Isu agama memiliki daya mobilisasi tinggi di masyarakat Indonesia. Sehingga kesalahan dalam merespons dapat memicu eskalasi konflik horizontal.

2. Masalah Disinformasi dan Propaganda Digital

Di era kekinian, disinformasi atau penyesatan informasi sangat efektif melalui media digital. Propaganda untuk pengaruhi opini publik atau persepsi dan perilaku publik.

Caranya, membuat narasi emosional dan provokatif agar viral, manipulasi fakta (dipotong atau dilebih-lebihkan untuk dikontekskan secra keliru), menggunakan akun palsu (bot) untuk perluas jangkauan, memanfaatkan algoritma media sosial untuk tetap eksis di linimassa, isu dimunculkan pada momen tertentu seperti krisis atau konflik.

Jika pemerintah tak mampu mengatasinya, maka gangguan stabilitas sosial, politik dan keamanan terancam.

3. Sinkronisasi Narasi Antar Lembaga

Sinkronisasi bukan sekedar menyamakan pesan, tetapi juga menyatukan cara pandang antarlembaga, membangun narasi yang kuat dan konsisten dan mampu bersaing dalam ekosistem informasi digital.

Terkait isu agama dan Papua bukan sekedar koordinasi teknis, tapi ini soal pertarungan framing, legitimasi dan kepercayaan publik.

Karena itu, perlu diperhatikan soal framing antar lembaga yang kerap menggunakan persepsi berbeda, seperti TNI cenderung menggunakan narasi stabilitas dan kedaulatan, Polri menekankan pada penegakan hukum, Kemenag pada narasi harmoni dan moderasi agama, dan Kemenkomdigi yang fokus pada pengendalian informasi digital.

Ingat, perbedaan narasi beresiko pesan pemerintah terlihat tidak konsisten di mata publik. Jika, narasi yang dibangun pejabat tampak bertentangan taruhannya legitimasi publik. Apalagi, jika menyangkut isu Agama dan Papua maka eskalasi konflik terpicu.

Dengan begitu, maka peran menteri bukan sekedar aktor pertahanan, tapi lebih sebagai orkestrator narasi strategis negara. Tanpa sinkronisasi narasi yang baik, maka kebijakan

sekuat apapun beresiko kehilangan legitimasi publik.

Solusi Strategis

Dalam konteks ‘Perang’ Framing di era digital untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, maka peran Menhan sebagai orkestrator komunikasi jadi penting.

Menhan bukan sekedar mengelola kekuatan militer, tapi mengelola persepsi untuk kepercayaan publik demi mempertahankan legitimasi publik.

Untuk itu, langkah yang dibutuhkan adalah membangun ‘Single Narative Command’ atau ‘Communication Task Force’ (Pusat koordinasi narasi lintas lembaga) dengan melibatkan Kemenhan, TNI, Polri, BIN, serta Kemenkomdigi.

Lembaga ini berfungsi menyusun narasi tunggal berbasis data, mengatur timing dan kanal komunikasi serta mencegah narasi yang tumpang tindih atau saling bertentangan.

Selain itu, bangun mekanisme real time monitoring untuk deteksi dini hoaks dan propaganda serta respon cepat berbasis data.

Langkah lain, lakukan pendekatan non militer (humanis) melalui dialog sosial, diskusi akademis, pemberdayaan masyarakat, dan rekonsiliasi.  Serta lakukan literasi digital masyarakat untuk tingkatkan daya kritis publik melawan hoaks dan propaganda.  (X)