Poros Rawamangun Sorot Kualitas Kinerja Inspektorat Pemprov DKI Jakarta Terhadap Dua Proyek Pengadaan di DKI Jakarta

NasionalPos. com, Jakarta- 

Tekad Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono, untuk membersihkan di kalangan Pemprov DKI Jakarta dari tindak pidana korupsi, ternyata masih terganjal dengan adanya temuan dua kasus yang hingga saat ini belum ada penetapan tersangka nya, yakni Dua proyek pengadaan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang di temukan oleh BPK.

Kedua Proyek tersebut adalah Proyek Rehabilitasi Total Gedung Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Taman Sari

Merupakan proyek rehabilitasi bangunan kantor pajak daerah di kawasan Taman Sari bernilai Rp 31, 7 Milyar dengan APBD Tahun Anggaran 2024, serta Proyek Pembangunan Waduk Marunda Tahap II, Proyek pembangunan waduk pengendali banjir dengan nilai kontrak sebesar Rp84,4 miliar dengan APBD Tahun Anggaran 2023.

Terkait dengan dua proyek itu, kepada wartawan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Selasa, 27 Oktober 2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya menemukan dua dugaan kasus tersebut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan, yang hingga saat ini belum ada tersangka nya

“Saya mengendus ada nya dugaan ketidak beresan birokrasi di Pemprov DKI Jakarta, khususnya terhadap pelayanan penyerapan anggaran pada dua proyek pengadaan besar tersebut” ungkap Rudy Darmawanto SH.

Menurut Rudy, pihaknya menengarai adanya dugaan kejanggalan dalam pengawasan internal serta indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan fisiknya yang terjadi pada proyek  Rehabilitasi Total Gedung Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Taman Sari Jakarta Barat yang memiliki nilai pagu dan kontrak sebesar Rp31.775.911.361 (dengan nilai HPS Rp31.774.845.155,88) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. sehingga proyek rehabilitasi gedung tersebut di duga tidak sesuai perencanaan yang di setujui, akibat nya kualitas rehabilitasi gedung tersebut sangat buruk .

“Pada proyek tersebut kami pertanyakan kualitas dan kuantitas pengawasan internal Pemprov DKI Jakarta, sehingga hal itu bisa terjadi” tukas Rudy Darmawanto SH.

Tidak hanya itu, lanjut Rudy, pada Proyek Pembangunan Waduk Marunda Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp84,4 miliar untuk Tahun Anggaran 2023, adapun dugaan temuan adanya potensi pengaturan pemenang tender, yang pihaknya menduga ada keterkaitan mantan petinggi perusahaan pemenang dengan kasus hukum/suap, hingga indikasi penggunaan material ilegal.

“Sampai sekarang belum ada tersangka nya, padahal ke dua proyek tersebut menggunakan dana APBD, dana dari rakyat yang membayar pajak, kemudian harus di pertanggung jawabkan penyerapan nya oleh Pemprov DKI Jakarta, nah kalau tidak ada tersangka nya, lalu siapa yang harus bertanggung jawab, oleh karena itu harus di usut tuntas agar ada yang bertanggung jawab terhadap dugaan korupsi dua proyek tersebut” tandas Rudy Darmawanto SH

Lebih lanjut ia mengatakan jika pengawasan di internal Pemprov DKI Jakarta melemah, ya, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembenahan internal, bukan hanya sekedar mengganti pejabat nya, tapi sistem pengawasan yang harus di ganti, misalnya setiap ada lelang proyek harus terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat dan sebagai nya.

Tentu saja, imbuh Rudy, terkait masalah dua proyek tersebut, jika Inspektorat Pemprov DKI Jakarta tidak segera mengusut tuntas dengan menentukan siapa tersangka nya.

“Maka kami sebagai warga Jakarta, bakal melapor dan mendesak KPK atau kejaksaan untuk segera lakukan pemeriksaan dua kasus tersebut, kami tidak ingin dugaan kasus korupsi dua proyek itu di diamkan begitu saja, tanpa ada kasihan warga Jakarta sudah bayar pajak tapi duitnya di duga di selewengkan oleh birokrasi” pungkas Rudy Darmawanto SH