Home » Headline » Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito 19 Okt 2026 6

NasionalPos.com, Jakarta- 

Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.

 

Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 19.30 WIB – 21.00 WIB yang di selenggarakan oleh Biru Voice (LSM Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup).

 

“Indonesia telah berkomitmen pada konferensi perubahan iklim COP26 untuk mencapai net zero emission di tahun 2050 atau lebih cepat, sehingga transisi energi menuju energi baru dan terbarukan perlu diprioritaskan dalam pembangunan nasional.” Ungkap Dr Natalis Situmorang yang juga penulis buku Transisi Energi di Indonesia.

 

Menurutnya, dalam jangka waktu lebih pendek, Indonesia bertujuan untuk mencapai pengurangan emisi sebesar 31 persen pada tahun 2030, oleh karena itu Proses transisi energi harus dilakukan secara cepat , terencana dan teratur karena perubahan tersebut kemungkinan akan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang cukup besar bagi Indonesia.

Baca Juga :  PPM-LVRI Berkolaborasi dengan PPIR, Ecclesia KB-FKPPI & ORARI Gelar Kegiatan Donor Darah Sebagai Ajang Tanamkan Nilai Kemanusiaan

 

” Untuk itu, selain dukungan teknologi dan investasi, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berdampak langsung kepada masyarakat juga berperan penting dalam proses transisi energi, terkhusus pada aspek sosial, jangan sampai transisi ini justru sama sekali tidak di dukung oleh masyarakat karena dianggap tidak ada manfaatnya untuk masyarakat lokal, sehingga perlu adanya penerapan Transisi Energi yang Berkeadilan sosial” ucap Dr Natalis Situmorang

 

Dr Natalis Situmorang juga mengungkapkan bahwa penerapan energi baru terbarukan dapat berhubungan negatif dengan keadilan sosial.

 

Hal ini dikarenakan praktik peningkatan partisipasi, keterjangkauan energi (daya beli dan tingkat kemiskinan), dan penanganan dampak kesehatan (pemaparan polusi) belum diaplikasikan dengan baik.

Baca Juga :  Lapas Kelas IIA Jember Terima Kunjungan Istimewa Dari Komandan Secaba Rindam Brawijaya Jember

 

Padahal Aspek sosial mencakup bagaimana transisi energi ini dapat mempengaruhi pekerjaan dan mata pencaharian serta bagaimana masyarakat secara umum merespons dan berpartisipasi dalam perubahan ini.

 

“Untuk melaksanakan transisi energi berjalan adil dan merata, maka di perlukan kesadaran bersama untuk berkolaborasi antara masyarakat, pemerintah, pengusaha, media, perguruan tinggi serta semua pihak yang memiliki kepentingan melakukan transisi energi tersebut agar energi yang terbarukan itu bisa bermanfaat bagi semua pihak” tukas Dr Natalis Situmorang.

 

Acara Webinar ini dipandu oleh Mikhail Adam dari Biru Voice, dan diikuti antara lain oleh Prof. Johny Wahyuadi dari Biru Voice dan Suryo Susilo, Ketua Biru Voice, beserta sekitar ratusan orang dari berbagai kalangan yang mengikuti Webinar ini.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

x
x