Home » Headline » 40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law 19 Sep 2026 130

Oleh: Ridwan Umar
(Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)

NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam.

Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan sekadar menyatakan akan menindaklanjuti, melainkan memastikan bahwa persoalan tersebut memiliki ujung yang jelas: pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Sebab, pajak bukan milik pemerintah. Pajak adalah hak negara yang bersumber dari kewajiban hukum dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Ketika ada dugaan penerimaan negara yang tidak tertagih, publik berhak menuntut penjelasan.

 

Pemerintah Jangan Bersembunyi di Balik Pergantian Menteri

Pernyataan Purbaya dalam rapat dengan DPD RI pada 14 September 2026 bukan informasi yang boleh diperlakukan sebagai angin lalu. Dalam forum resmi tersebut, Purbaya menyinggung 40 pabrik baja asal China yang disebut tidak membayar pajak secara utuh, sekaligus mencurigai adanya permainan oknum dalam pengawasan perpajakan.

Purbaya menyebut bahwa satu perusahaan saja berpotensi memiliki kewajiban pajak ratusan miliar rupiah, bahkan bisa mendekati Rp1 triliun berdasarkan pemeriksaan yang lebih ketat. Angka tersebut masih merupakan dugaan yang memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan resmi.

Di sinilah tanggung jawab pemerintah diuji.

Apakah negara akan membiarkan informasi tersebut berhenti sebagai dugaan?

Ataukah pemerintah berani membuka proses pemeriksaan secara transparan dan memastikan setiap kewajiban pajak yang terbukti harus dibayar?

Publik tidak membutuhkan janji penertiban yang berulang. Publik membutuhkan bukti bahwa negara benar-benar bekerja.

Baca Juga :  Wacana Ganjar-Airlangga, Komunikasi KIB ke PDIP Harus Dimulai Sejak Dini

 

Identitas Perusahaan Harus Dijelaskan, Bukan Disembunyikan

Tuntutan agar pemerintah membongkar identitas 40 perusahaan tersebut bukan tuntutan untuk menghakimi perusahaan tanpa proses hukum. Ini adalah tuntutan agar pemerintah memberikan kejelasan mengenai objek pemeriksaan, status kewajiban, dan hasil penegakan hukum.

Jika identitas perusahaan belum dapat dibuka karena ketentuan kerahasiaan perpajakan, pemerintah harus menjelaskan batasan hukumnya secara terbuka.

Namun, kerahasiaan perpajakan tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menghilangkan akuntabilitas negara.

Pemerintah tetap dapat menyampaikan informasi agregat mengenai jumlah perusahaan yang diperiksa, total potensi kekurangan pembayaran, jumlah yang telah ditagih, serta tindakan terhadap pelanggaran yang terbukti, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum.

Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi wajib pajak tanpa batas. Transparansi berarti memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, melalui mekanisme yang sah.

 

Pengusaha Domestik Jangan Jadi Korban Ketidakadilan

Masalah ini juga menyangkut persaingan usaha.

Purbaya menilai perusahaan domestik dapat dirugikan apabila perusahaan asing tidak memenuhi kewajiban pajak secara penuh. Ia menyebut situasi tersebut menciptakan persaingan yang tidak adil.

Jika dugaan itu terbukti, pemerintah harus memastikan adanya perlakuan hukum yang setara.

Pengusaha Indonesia tidak boleh merasa bahwa kepatuhan mereka justru menjadi beban, sementara pelanggaran perusahaan tertentu tidak mendapatkan tindakan yang sepadan.

Negara harus menjamin bahwa investasi asing dan perusahaan domestik sama-sama tunduk pada aturan perpajakan.

Bukan karena perusahaan itu berasal dari China, melainkan karena tidak ada modal yang boleh ditempatkan di atas hukum.

 

Presiden Prabowo Harus Pastikan Kasus Tidak Hilang

Pergantian Menteri Keuangan tidak boleh menghapus tanggung jawab kelembagaan pemerintah.

Baca Juga :  AGRAK Desak PPATK Usut Transaksi Mencurigakan Kasus Korupsi BTS Kominfo Diduga Libatkan Politisi Nasdem

Apabila terdapat pemeriksaan yang telah diperintahkan, pemerintah perlu menjelaskan kelanjutannya. Apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum pajak, proses pemeriksaan internal dan penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi tentang 40 perusahaan tersebut tidak dipolitisasi untuk menyerang atau melindungi pihak tertentu.

Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan:

Apakah perusahaan-perusahaan itu telah diperiksa? Berapa kewajiban pajak yang terbukti? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pembiaran? Dan kapan negara memastikan kewajiban pajak dibayar?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Itu adalah bagian dari pengawasan publik terhadap penggunaan kewenangan negara.

 

Negara Harus Membuktikan Keberaniannya

Kasus 40 perusahaan baja asal China menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa kebocoran penerimaan negara akan ditutup. Pemerintah harus menunjukkan proses, hasil, dan pertanggungjawaban.

Jika perusahaan terbukti tidak memenuhi kewajiban pajak, kewajiban tersebut harus ditagih sesuai hukum. Jika terdapat oknum yang melindungi pelanggaran, mereka harus diperiksa. Jika dugaan tidak terbukti, pemerintah juga wajib menyampaikan klarifikasi.

Publik tidak boleh dibiarkan hanya mengetahui dugaan, sementara penguasa menyimpan seluruh jawaban.

Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan yang baru memiliki tanggung jawab untuk memastikan persoalan ini tidak berakhir dalam kesunyian birokrasi.

Sebab, uang pajak bukan milik pejabat. Bukan milik partai. Bukan milik pengusaha.

Pajak adalah kewajiban hukum yang hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

Dan ketika ada dugaan kewajiban pajak yang tidak dipenuhi, negara wajib membuktikan bahwa hukum masih menjadi panglima—bukan kepentingan yang bersembunyi di balik kekuasaan. (X)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x