40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Oleh: Ridwan Umar
(Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)

NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam.

Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan sekadar menyatakan akan menindaklanjuti, melainkan memastikan bahwa persoalan tersebut memiliki ujung yang jelas: pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Sebab, pajak bukan milik pemerintah. Pajak adalah hak negara yang bersumber dari kewajiban hukum dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Ketika ada dugaan penerimaan negara yang tidak tertagih, publik berhak menuntut penjelasan.

Pemerintah Jangan Bersembunyi di Balik Pergantian Menteri

Pernyataan Purbaya dalam rapat dengan DPD RI pada 14 September 2026 bukan informasi yang boleh diperlakukan sebagai angin lalu. Dalam forum resmi tersebut, Purbaya menyinggung 40 pabrik baja asal China yang disebut tidak membayar pajak secara utuh, sekaligus mencurigai adanya permainan oknum dalam pengawasan perpajakan.

Purbaya menyebut bahwa satu perusahaan saja berpotensi memiliki kewajiban pajak ratusan miliar rupiah, bahkan bisa mendekati Rp1 triliun berdasarkan pemeriksaan yang lebih ketat. Angka tersebut masih merupakan dugaan yang memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan resmi.

Di sinilah tanggung jawab pemerintah diuji.

Apakah negara akan membiarkan informasi tersebut berhenti sebagai dugaan?

Ataukah pemerintah berani membuka proses pemeriksaan secara transparan dan memastikan setiap kewajiban pajak yang terbukti harus dibayar?

Publik tidak membutuhkan janji penertiban yang berulang. Publik membutuhkan bukti bahwa negara benar-benar bekerja.

Identitas Perusahaan Harus Dijelaskan, Bukan Disembunyikan

Tuntutan agar pemerintah membongkar identitas 40 perusahaan tersebut bukan tuntutan untuk menghakimi perusahaan tanpa proses hukum. Ini adalah tuntutan agar pemerintah memberikan kejelasan mengenai objek pemeriksaan, status kewajiban, dan hasil penegakan hukum.

Jika identitas perusahaan belum dapat dibuka karena ketentuan kerahasiaan perpajakan, pemerintah harus menjelaskan batasan hukumnya secara terbuka.

Namun, kerahasiaan perpajakan tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menghilangkan akuntabilitas negara.

Pemerintah tetap dapat menyampaikan informasi agregat mengenai jumlah perusahaan yang diperiksa, total potensi kekurangan pembayaran, jumlah yang telah ditagih, serta tindakan terhadap pelanggaran yang terbukti, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum.

Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi wajib pajak tanpa batas. Transparansi berarti memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, melalui mekanisme yang sah.

Pengusaha Domestik Jangan Jadi Korban Ketidakadilan

Masalah ini juga menyangkut persaingan usaha.

Purbaya menilai perusahaan domestik dapat dirugikan apabila perusahaan asing tidak memenuhi kewajiban pajak secara penuh. Ia menyebut situasi tersebut menciptakan persaingan yang tidak adil.

Jika dugaan itu terbukti, pemerintah harus memastikan adanya perlakuan hukum yang setara.

Pengusaha Indonesia tidak boleh merasa bahwa kepatuhan mereka justru menjadi beban, sementara pelanggaran perusahaan tertentu tidak mendapatkan tindakan yang sepadan.

Negara harus menjamin bahwa investasi asing dan perusahaan domestik sama-sama tunduk pada aturan perpajakan.

Bukan karena perusahaan itu berasal dari China, melainkan karena tidak ada modal yang boleh ditempatkan di atas hukum.

Presiden Prabowo Harus Pastikan Kasus Tidak Hilang

Pergantian Menteri Keuangan tidak boleh menghapus tanggung jawab kelembagaan pemerintah.

Apabila terdapat pemeriksaan yang telah diperintahkan, pemerintah perlu menjelaskan kelanjutannya. Apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum pajak, proses pemeriksaan internal dan penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi tentang 40 perusahaan tersebut tidak dipolitisasi untuk menyerang atau melindungi pihak tertentu.

Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan:

Apakah perusahaan-perusahaan itu telah diperiksa? Berapa kewajiban pajak yang terbukti? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pembiaran? Dan kapan negara memastikan kewajiban pajak dibayar?

Pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Itu adalah bagian dari pengawasan publik terhadap penggunaan kewenangan negara.

Negara Harus Membuktikan Keberaniannya

Kasus 40 perusahaan baja asal China menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa kebocoran penerimaan negara akan ditutup. Pemerintah harus menunjukkan proses, hasil, dan pertanggungjawaban.

Jika perusahaan terbukti tidak memenuhi kewajiban pajak, kewajiban tersebut harus ditagih sesuai hukum. Jika terdapat oknum yang melindungi pelanggaran, mereka harus diperiksa. Jika dugaan tidak terbukti, pemerintah juga wajib menyampaikan klarifikasi.

Publik tidak boleh dibiarkan hanya mengetahui dugaan, sementara penguasa menyimpan seluruh jawaban.

Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan yang baru memiliki tanggung jawab untuk memastikan persoalan ini tidak berakhir dalam kesunyian birokrasi.

Sebab, uang pajak bukan milik pejabat. Bukan milik partai. Bukan milik pengusaha.

Pajak adalah kewajiban hukum yang hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

Dan ketika ada dugaan kewajiban pajak yang tidak dipenuhi, negara wajib membuktikan bahwa hukum masih menjadi panglima—bukan kepentingan yang bersembunyi di balik kekuasaan. (X)