Home » Nasional » daerah » DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Gelar Kunker ke Dinas KPKP DKI

DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Gelar Kunker ke Dinas KPKP DKI

dito 16 Nov 2023 113

NasionalPos.com, Jakarta- DPRD Kabupaten Musi Bayuasin, Sumatera Selatan, menggelar kunjungan kerja (kunker) ke kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Kamis 16/11/2023.

Kunjungan kerja wakil rakyat ini diterima Kepala Bidang Pertanian Dinas KPKP DKI Jakarta, Muniajati di ruang kerjanya.

Ketua DPRD Kabupaten Musi Bayuasin, Sugondo mengatakan, kunjungan kerja ke Dinas KPKP DKI terkait peraturan daerah seputar ketahanan pangan dan implementasi yang telah dilakukan selama ini dalam membina para petani di Jakarta yang memiliki lahan terbatas.

Sementara, sambungnya, DPRD Kabupaten Muara Musi Banyuasin saat ini sedang mempersiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) perlindungan terhadap petani.

Baca Juga :  PPP Makin Panas, Kubu Prof. Husnan Tolak SK Menkum Versi Terbaru

“Kami ingin mendapatkan banyak masukan dalam penyusunan raperda terkait perlindungan terhadap petani di Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah daerah ingin program ketahanan pangan bisa terealisasi,” ujar Sugondo,

Ia menjelaskan, banyak lahan pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin saat ini beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.

“Raperda perlindungan terhadap petani diajukan agar ketahanan pangan di Kabupaten Musi Banyuasin tetap terjaga di tengah kondisi semakin kecil lahan pertanian. Kami ingin memberikan solusi yang tepat sasaran,” jelasnya.

Ia memaparkan, sejumlah aturan yang telah berlaku di Jakarta di antaranya insentif berupa penghapusan PBB P2 bagi warga yang menggunakan lahan kosong menjadi lahan pertanian, pemberian bibit dan pupuk serta program pangan murah bersubsidi bagi petani.

Baca Juga :  Pakar UGM :Bukan Tanaman, tapi Obat Turunan Ganja Yang Bisa dilegalkan

“Program yang telah berlaku menjadi gambaran atau bahan yang akan diadopsi di dalam raperda tentang perlindungan terhadap petani di Kabupaten Musi Banyuasin,” paparnya.

Sementara Kepala Bidang Pertanian DKI Jakarta, Mujiati menambahkan, Pemprov DKI memiliki sejumah peraturan seputar pelaku pertanian perkotaan.

“Kami memberikan berbagai fasilitas berupa insentif di antaranya pembinaan, pemberian benih dan pupuk, penghapusan PBB P2 serta program pangan murah bersubsidi dan sebagainya kepada pelaku pertanian perkotaan di Jakarta sehingga bisa eksis hingga saat ini,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Muslim M Yatim Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dalam Keberagaman

Primadoni,SH

20 Sep 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Lebih dari 150 peserta dari berbagai paguyuban etnis dan kelompok masyarakat di Kota Padang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI, H. Muslim Muhammad Yatim, L.C., M.M., bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung di Aula HNI Cabang Padang, Jalan …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x