Home » Nasional » daerah » DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Gelar Kunker ke Dinas KPKP DKI

DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Gelar Kunker ke Dinas KPKP DKI

dito 16 Nov 2023 104

NasionalPos.com, Jakarta- DPRD Kabupaten Musi Bayuasin, Sumatera Selatan, menggelar kunjungan kerja (kunker) ke kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Kamis 16/11/2023.

Kunjungan kerja wakil rakyat ini diterima Kepala Bidang Pertanian Dinas KPKP DKI Jakarta, Muniajati di ruang kerjanya.

Ketua DPRD Kabupaten Musi Bayuasin, Sugondo mengatakan, kunjungan kerja ke Dinas KPKP DKI terkait peraturan daerah seputar ketahanan pangan dan implementasi yang telah dilakukan selama ini dalam membina para petani di Jakarta yang memiliki lahan terbatas.

Sementara, sambungnya, DPRD Kabupaten Muara Musi Banyuasin saat ini sedang mempersiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) perlindungan terhadap petani.

Baca Juga :  Perilaku Gibran di Debat Cawapres Kedua, Menafikan Adat Ketimuran Bakal Picu Gerakan Asal Bukan Gibran

“Kami ingin mendapatkan banyak masukan dalam penyusunan raperda terkait perlindungan terhadap petani di Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah daerah ingin program ketahanan pangan bisa terealisasi,” ujar Sugondo,

Ia menjelaskan, banyak lahan pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin saat ini beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.

“Raperda perlindungan terhadap petani diajukan agar ketahanan pangan di Kabupaten Musi Banyuasin tetap terjaga di tengah kondisi semakin kecil lahan pertanian. Kami ingin memberikan solusi yang tepat sasaran,” jelasnya.

Ia memaparkan, sejumlah aturan yang telah berlaku di Jakarta di antaranya insentif berupa penghapusan PBB P2 bagi warga yang menggunakan lahan kosong menjadi lahan pertanian, pemberian bibit dan pupuk serta program pangan murah bersubsidi bagi petani.

Baca Juga :  Trend Dukungan Bakal Capres Pasca Deklarasi Elektabilitas Ganjar Masih Teratas

“Program yang telah berlaku menjadi gambaran atau bahan yang akan diadopsi di dalam raperda tentang perlindungan terhadap petani di Kabupaten Musi Banyuasin,” paparnya.

Sementara Kepala Bidang Pertanian DKI Jakarta, Mujiati menambahkan, Pemprov DKI memiliki sejumah peraturan seputar pelaku pertanian perkotaan.

“Kami memberikan berbagai fasilitas berupa insentif di antaranya pembinaan, pemberian benih dan pupuk, penghapusan PBB P2 serta program pangan murah bersubsidi dan sebagainya kepada pelaku pertanian perkotaan di Jakarta sehingga bisa eksis hingga saat ini,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

SMAN 3 Painan Juara I Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Sumbar, Siap Wakili Provinsi ke Ajang Nasional

Primadoni,SH

01 Agu 2026

PADANG, Nasionalpos.com  – SMAN 3 Painan berhasil meraih Juara I Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan berhak mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional. Prestasi tersebut diraih setelah tim SMAN 3 Painan mengungguli SMAN 1 Padang dan SMA IT ICBS Payakumbuh pada babak final yang digelar di Hotel Santika Padang, Sumatera …

Bawaslu Pesisir Selatan: Distribusi X-banner PPID Dilanjutkan untuk Perkuat KIP

Primadoni,SH

31 Jul 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kini terus diperkuat oleh berbagai lembaga publik, termasuk satu di antaranya Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Menurut Anggota, Bambang Putra Niko, penguatan komitmen tersebut dibuktikan dengan dilanjutkannya pendistribusian _x-banner_ tata cara mengakses informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Sekarang kami …

PTUN Padang Nyatakan Gugatan Pilwana Kapuh Utara Tidak Diterima, Penggugat Dinilai Tak Memiliki Legal Standing

Primadoni,SH

30 Jul 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.PDG yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Putusan tersebut ditayangkan dilaman Informasi PTUN Padang, pada Kamis (30/7/2026). Berdasarkan informasi putusan yang dipublikasikan PTUN Padang, …

x
x