PPP Makin Panas, Kubu Prof. Husnan Tolak SK Menkum Versi Terbaru

NasionalPos.com, Jakarta –  Langkah Kementerian Hukum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru tentang kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Ketua Umum Mardiono dan Waketum Agus Suparmanto, kini semakin memanaskan suhu internal partai Ka’bah.

Niat Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengeluarkan SK baru tersebut untuk menyikapi dualisme kepemimpinan PPP antara kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto.

Dalam SK tersebut, Supratman mengatakan Ketua Umum PPP akan tetap dijabat oleh Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, pesaingnya di Muktamar menjadi Wakil Ketua Umum.

“Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menkum yang baru di mana, Pak Mar tetap menjadi Ketum PPP dan Pak Agus Suparmanto jadi waketum dan Gus Yasin jadi Sekjen,” kata Supratman di kantor Kemenkum, Senin (6/10/2025).

Politikus Gerindra ini berharap, SK Menkum yang baru ini bisa membawa kesejukan di internal partai berlambang Ka’bah.

“Saya berharap sesegera mungkin diserahkan susunan kepengurusan yang lengkap dan tadi disampaikan PPP akan diselenggarakan mukernas dan waktunya akan sesegera mungkin,” katanya.

Sebelumnya. Menkum Supratman telah mengeluarkan SK kepengurusan yang diajukan Mardiono, namun mendapat penolakan dari kubu Agus dan juga kubu Prof. KH Husnan Bey Fananie.

Namun, SK Menkum yang baru itu bukannya mendinginkan suhu di internal PPP, tapi justru semakin memanas.

Calon Ketua Umum PPP Prof. Dr. KH. Husnan Bey Fananie tetap berkeras menolak.

Alasannya, klaim Mardiono dan Agus terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi itu cacat secara hukum, tidak konstitusional, dan telah mencederai semangat Fusi 1973 yang menjadi dasar berdirinya PPP.

“PPP bukan milik segelintir elit yang berebut legalitas, tetapi milik umat dan bangsa. Muktamar yang diselenggarakan tanpa legitimasi yang sah hanyalah panggung kekuasaan, bukan forum musyawarah umat,” tegas Husnan di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Karena itu, Husnan menolak gagasan “islah” antara dua kubu tersebut yang dinilai sandiwara politik untuk mempertahankan status quo. Baginya, islah hanya untuk mengembalikan marwah partai PPP saja yang dianggap mulia.

“Islah itu mulia jika dilakukan untuk mengembalikan marwah partai, bukan untuk bagi-bagi kursi. Karena itu saya menolak segala bentuk islah palsu yang menutup mata terhadap pelanggaran AD/ART dan nilai perjuangan PPP,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Husnan akan menempuh langkah hukum melalui somasi resmi kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan PPP secara tidak sah. Selain itu, juga menyiapkan langkah hukum lanjutan untuk mengembalikan PPP kepada fusi sejati tahun 1973, yang mempersatukan kekuatan Islam moderat di Indonesia.

“Cukup sudah PPP dipermainkan oleh kepentingan sempit. Kita harus kembalikan partai ini kepada niat sucinya: memperjuangkan Islam, keadilan, dan kebangsaan,” tambahnya.

Disisi lain, Husnan mengajak seluruh kader dan simpatisan PPP untuk tetap menjaga ketenangan. Ia menegaskan, gerakan yang Ia pimpin akan tetap konsisten menegakkan hukum, menjaga moral politik, dan membangun PPP yang berdaulat di bawah satu kepemimpinan yang legitimate. (dhio)