Home » Headline » Masyarakat Bisa Bantu Panglima TNI Tegakkan Netralitas Pemilu 2024

Masyarakat Bisa Bantu Panglima TNI Tegakkan Netralitas Pemilu 2024

dito 22 Nov 2023 239

NasionalPos.com, Jakarta- Panglima  TNI Agus Subiyanto usai dilantik oleh Presiden Jokowi, Rabu, 22/11/2023 di Istana Negara,  kepada awak media, menjawab kekhawatiran publik soal netralitas TNI menjelang pemilihan umum (pemilu).

Ia mengatakan TNI sudah melakukan kick off dan membuat posko pengaduan apabila ada oknum TNI yang diketahui tidak netral.

Menanggapi itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menerangkan masyarakat juga punya peran untuk bantu Panglima TNI jaga netralitas Pemilu 2024.

Menurutnya, netralitas bukan tantangan bagi Panglima TNI. Hal itu lantaran TNI sudah diikat oleh banyak aturan yang membatasi bahkan melarang keterlibatan baik secara personal maupun kelembagaan dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya pemenangan kontestan.

“DPR melalui mekanisme pengawasannya juga akan melakukan pengawasan. Jadi banyak pihak termasuk masyarakat akan membantu Panglima TNI menegakkan netralitas,” ujar Khairul kepada awak media di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Baca Juga :  Ratusan Personel Gabungan Kerja Bakti Bersihkan Kawasan JIS

Khairul membenarkan bahwa ada banyak opini yang menyiratkan kekhawatiran atas netralitas dan keberpihakan TNI di pemilu 2024 seiring pengusulan nama Jenderal Agus Subiyanto.

Tetapi, Khairul menilai setelah reformasi ini netralitas TNI dalam Pemilu jauh lebih teruji daripada aparatur-aparatur penyelenggara yang lain, termasuk aparatur penegak hukum.

“Jadi kalau dikhawatirkan kemudian terjadi keberpihakan atau keterlibatan TNI lebih jauh dalam skema pemenangan pemilu, saya kira tidak mungkin ada skema yang sangat mempertaruhkan marwah dan reputasi TNI,” tegasnya.

“Potensi aparat terlibat dalam mendukung pemenangan calon memang selalu ada. Tapi sekali lagi itu baru potensi dan belum tentu faktual,” tambahnya.

Ia pun mengakui penguasa selalu punya peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya melalui pengerahan aparatur. Tapi pada 2004 Presiden Megawati gagal terpilih kembali. Padahal rumor keberpihakan aparat juga sangat kuat. Kemudian di 2019, rumor keberpihakan aparat juga bergaung.

Baca Juga :  Operasi SAR Banjir Bandang Humbang Hasundutan Diperpanjang Tiga Hari

“Tapi mengapa baru sekarang sangat dirisaukan? Apakah para politisi itu terlambat sadar atau karena kepentingan yang berbeda?,” ucapnya.

Di sisi lain, kata Khairul, memang ada cukup banyak purnawirawan yang akan terjun dalam kontestasi Pemilu 2024 baik di pemilu legislatif melalui berbagai partai politik yang berbeda maupun di tim-tim pemenangan calon presiden.

Maka, Khairul mengingatkan agar selalu memberi peringatan, rambu-rambu atau batasan yang sedapat mungkin bisa menjadi “dinding api” yang memisahkan antara aktivitas politik para purnawirawan dengan kiprah normatif kelembagaan TNI.

Termasuk soal penggunaan simbol identitas dan penebalan latar belakang korps secara dangkal dalam kontestasi elektoral. Ini harus diingatkan agar jangan sampai menjadi ajang kebencian dan perselisihan yang berimplikasi negatif pada institusi,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Staf Ahli II Pimpin Rapat Evaluasi PB-PSWA dan Kerja Sama PT Linggau Bisa

Andi Ledi Lubuk Linggau

22 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Wiwin Eka Saputra, memimpin rapat evaluasi rutin Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) tahun 2026 pada BUMD Lubuk Linggau di Op. Room Lantai 3 Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (22/9/2026). Dalam rapat tersebut, HbWiwin …

Wako Ikuti Rakor Lintas Sektoral Penanganan Karhutla ‎

Andi Ledi Lubuk Linggau

22 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hjdayat menghadiri rakor lintas sektoral yang dilaksanakan Polres Lubuk Linggau dalam rangka pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah Kota Lubuk Linggau. Selasa (22/9/2026). ‎ ‎Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Catur Erwin Setiawan dalam arahannya menekankan, bahwa kasus pembakaran lahan akan dilakukan pemeriksaan tidak hanya kepada pemilik lahan, melainkan juga …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

x
x