Home » Headline » Mahfud Sebut Jual Beli Kasus Marak: Saya Punya Bukti

Mahfud Sebut Jual Beli Kasus Marak: Saya Punya Bukti

dito 30 Nov 2023 167

NasionalPos.com, Jakarta- Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan, penegakkan hukum di Indonesia masih diwarnai berbagai transaksi. Menurutnya, praktik jual beli kasus dan vonis masih marak terjadi.

“Saya punya buktinya, banyak kalau minta buktinya. Vonis bisa dibeli, kasus bisa dibeli, bisa dipesan itu pasal-pasal, kalau ada kasus nanti ada mafianya datang,” katanya, Kamis, 30/11/2023.

Mahfud bahkan merinci cara kerja mafia kasus. Para mafia bahkan memesan mengatur jalannya proses hukum sedari awal.

Baca Juga :  Bergantung Keterangan Mahfud dan Sri Mulyani, Pembentukan Pansus Transaksi Janggal Rp349 Triliun

“Tolong ini pakai sekian saja dakwaannya, yang nangani nanti penyidiknya ini, udah dipesan lebih dulu. Nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi, itulah yang disebut mafia hukum,” ujarnya.

Ia menekankan, hal itu karena ada saja orang yang memandang hukum Indonesia sebatas norma dan pasal. Sehingga praktek kotor seperti jual beli hukum yang menimbulkan ketidakadilan masih terjadi.

Mahfud menekankan, hukum dapat menemui kesesatan, bila hanya dipahami sebatas hal tersebut. Sebab, suatu kasus bisa dilihat dari berbagai pasal yang berbeda.

Baca Juga :  Aksi Mahasiswa Makassar Tolak Jokowi 3 Periode Ricuh

Lebih lanjut, Mahfud mengajak agar penegakan hukum juga berdasar pada etika dan moral. Penegakan hukum harus memaknai nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam butir-butir Pancasila.

Mahfud mengungkapkan itu saat menyampaikan orasi ilmiah. Orasi ilmiah disampaikan saat wisuda sarjana dan magister hukum Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Diduga Minta Uang Damai Rp50 Juta, Anggota Ditresnarkoba Polda Jatim Dilaporkan ke Propam

- Banyuwangi

05 Jun 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM – Dugaan praktik tangkap lepas dan pemerasan dengan “uang damai” yang melibatkan oknum Ditresnarkoba Polda Jatim kembali mencuat setelah Hp salah satu dari dua orang penyalahguna yang dibawa oknum anggota kepolisian dipakai untuk melakukan kejahatan. Adapun awal mula kejadian tangkap lepas dengan uang damai tersebut terjadi pada hari Kamis, 7 Mei 2026, sekira …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

x
x