Home » Headline » Mahfud Sebut Jual Beli Kasus Marak: Saya Punya Bukti

Mahfud Sebut Jual Beli Kasus Marak: Saya Punya Bukti

dito 30 Nov 2023 152

NasionalPos.com, Jakarta- Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan, penegakkan hukum di Indonesia masih diwarnai berbagai transaksi. Menurutnya, praktik jual beli kasus dan vonis masih marak terjadi.

“Saya punya buktinya, banyak kalau minta buktinya. Vonis bisa dibeli, kasus bisa dibeli, bisa dipesan itu pasal-pasal, kalau ada kasus nanti ada mafianya datang,” katanya, Kamis, 30/11/2023.

Mahfud bahkan merinci cara kerja mafia kasus. Para mafia bahkan memesan mengatur jalannya proses hukum sedari awal.

Baca Juga :  Politisi Partai Golkar Minta Kemensos Lakukan 'Updating' Penerima Bansos

“Tolong ini pakai sekian saja dakwaannya, yang nangani nanti penyidiknya ini, udah dipesan lebih dulu. Nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi, itulah yang disebut mafia hukum,” ujarnya.

Ia menekankan, hal itu karena ada saja orang yang memandang hukum Indonesia sebatas norma dan pasal. Sehingga praktek kotor seperti jual beli hukum yang menimbulkan ketidakadilan masih terjadi.

Mahfud menekankan, hukum dapat menemui kesesatan, bila hanya dipahami sebatas hal tersebut. Sebab, suatu kasus bisa dilihat dari berbagai pasal yang berbeda.

Baca Juga :  Berantas Mafia Tanah Bukan Dengan Bentuk Satgas, Tapi Dengan Teknologi Geospasial

Lebih lanjut, Mahfud mengajak agar penegakan hukum juga berdasar pada etika dan moral. Penegakan hukum harus memaknai nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam butir-butir Pancasila.

Mahfud mengungkapkan itu saat menyampaikan orasi ilmiah. Orasi ilmiah disampaikan saat wisuda sarjana dan magister hukum Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Sorotan Publik Terhadap Sultan Madura, H.Her

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

NASIONALPOS.com | PAMEKASAN – Nama Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Haji Her, pemilik dari Bawang Mas Group, kini menjadi sorotan publik usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026. Pemeriksaan ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan selama ini dikenal getol memperjuangkan terbentuknya …

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Perkuat Seluruh Pos Keamanan serta Rest Area di PT Freeport Indonesia

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

  NASIONALPOS.com | Papua – Pascaserangan mendadak dan mematikan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI bahkan menyiagakan kendaraan tempur taktis, salah satunya panser Anoa Pindad, di sejumlah titik PT Freeport Indonesia. Dengan mengenakan senjata lengkap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyambangi Rest Area Mile 50 PT Freeport …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

x
x