Pemprov DKI Jakarta Berhentikan Kirim Sampah Ke TPST Bantar Gebang, Jakarta Terancam Darurat Sampah

NasionalPos.com, Jakarta-

Pemprov DKI bakal Stop kirim sampah ke Bantargebang adalah tindakan membahayakan sekali dan Jakarta Pasti Akan Darurat Sampah , mengapa demikian karena secara kesiapan kebijakan memilah Sampah dari sumber baru dimulai dan belum terasa hasilnya,

Yang kedua sarana pengelolaan Sampah modern baik RDF atau pun ITF belum dilaksanakan dan masih dalam tahap perencanaannya, dan baru bertumpu ke RDF yang ada di rorotan secara terbatas, demikian di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun kepada wartawan, Minggu, 19/7/2026 di Jakarta.

“Sebagaimana kita ketahui produksi Sampah Jakarta itu kurang lebih 9000 ton perhari, harusnya dikaji dan di hitung betul dari awal agar tidak terjadi darurat sampah, menghitung nya sebenarnya gampang, hitung kemampuan bantargebang, hitung kemampuan RDF yang di Rorotan dan hitung hasil kebijakan lainnya”Ungkap Rudy Darmawanto SH

Maka, lanjut Rudy, masyarakat bisa memastikan bahwa masih lebih dari 5000 ton sampah yang belum dapat jalan keluarnya, apalagi kebijakan per 1 Agustus 2026 Sampah di Stop untuk di buang ke Bantargebang, bisa berdampak semakin tambah kacau Jakarta, keberadaan sampah semakin tidak tertampung.

” Oleh karena itu, kami mohon agar kebijakan stop kirim Sampah ke Bantargebang di evaluasi dan bahkan mesti di kaji ulang karena kesiapan nya sangat tidak memadai, Lebih baik serta sudah seharusnya ikutin saja model roadmap dan time table kementerian lingkungan Hidup RI dalam menentukan kebijakan sampah jakarta pasca longsor beberapa bulan lalu” tukas Rudy Darmawanto SH.

Tidak hanya itu, sambung Rudy, pihaknya juga mendesak Pansus sampah DPRD DKI Jakarta agar sudah seharusnya lebih cermat melihat hal ini, sebab sampah Jakarta sangat mudah di hitung berapa jumlah sampah yang ada dan kemampuan utk mengelola sampah nya sejauh mana, memadai tidak, dan juga di perhatikan faktor sejauh mana kesadaran warga Jakarta dalam hal memilah sampah.

“Jangan sesekali ambil kebijakan untuk stop pengiriman sampah ke bantargebang padahal sesungguhnya belum siap segalanya sehingga justru bisa menimbulkan masalah baru yang lebih gawat, yakni darurat sampah ” tegas Rudy Darmawanto SH.

Lebih lanjut Rudy juga mengingatkan bahwa sebaiknya Pemda dalam hal ini LH dan DPRD DKI Jakarta harus lebih fokus dan serius atasi sampah dengan konsep yang bisa diterima dan masuk akal, jangan pula mengajak masyarakat untuk pilah sampah tetapi sarana nya belum dipenuhi dan belum memadai,

Bahkan, imbuh Rudy, sejak pencanangan pilah sampah oleh gubernur, ternyata di wilayah RT dan RW sarana nya tidak di tunjang atau di penuhi, akibatnya jadi nga maksimal, harusnya motivasi setiap RT atau RW untuk membuat Pengelolaan sampah mandiri dengan mendirikan Bank sampah, buat incinirator ramah lingkungan atau membuat rumah kompos dll.

” Edukasi lah warga dengan mengajak mereka secara aktif dan berikan program reward tahunan bagi RT dan RW terbaik pengelolaan sampah nya, tanpa itu semua, kemudian kebijakan stop kirim sampah ke Bantargebang di paksakan untuk di lakukan, maka tentu nya bakal berdampak  Jakarta tandas Rudy Darmawanto SH.