Home » Headline » Terkait Korupsi DJKA, Sekjen PDI Perjuangan Bakal Datangi KPK

Terkait Korupsi DJKA, Sekjen PDI Perjuangan Bakal Datangi KPK

dito 15 Agu 2024 194

NasionalPos.com, Jakarta- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada hari ini.

Hasto dijadwalkan hadir di KPK pada hari Jumat (16/8). Akan tetapi, dia memilih untuk datang lebih awal karena agenda lain yang sudah terjadwal.

“Saya besok menerima panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, karena besok ada diskusi yang sangat penting, yang sudah direncanakan 2 minggu yang lalu, saya mengusulkan kepada KPK untuk datang pada hari ini,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.

Sebagai warga negara yang baik, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum.

Oleh karena itu, ketika pria asal Yogyakarta itu dipanggil sebagai saksi oleh KPK, dia akan memenuhi panggilan tersebut.

Baca Juga :  Di Hari Sumpah Pemuda ke 95, Mari Dukung Pemuda Berintegritas Bermental Baja, untuk Bersama Majukan Bangsa

Sekjen PDI Perjuangan ini akan memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Tengah.

Selain itu, dia juga mengomentari pemeriksaan KPK terhadap Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Yoseph Adhi Dharma beberapa pekan lalu.

“Nah, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Adhi Darma yang saat itu menjadi Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Presiden Tim Kampanye Jokowi-Kiai Haji Maruf Amin, saat itu kami memang membuat suatu rumah aspirasi,” ujarnya.

Ia melanjutkan, “Salah satu yang bergotong royong untuk rumah aspirasi itu di belakang hari ternyata menjadi tersangka.”

Kendati demikian, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait ihwal itu. Namun, dia berjanji akan memberikan keterangan lengkap saat berada di KPK nanti.

Hasto mengaku tidak membawa dokumen apa pun saat mendatangi KPK.

“Ya saya enggak menyiapkan dokumen apa-apa. Dokumen keyakinan pada kebenaran dalam hukum. Itu yang saya bawa,” pungkas Hasto.

Baca Juga :  Bakamla RI Zona Maritim Timur Kerahkan RIB-606 Cari Korban Jatuh Dari Kapal

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, dan bagian timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang Putu Sumarjaya.

Perkara itu lantas terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x