Home » Headline » Raker dengan Menko Polhukam, Dave Fikarno Minta Tingkatkan Keamanan PDNS

Raker dengan Menko Polhukam, Dave Fikarno Minta Tingkatkan Keamanan PDNS

dito 23 Sep 2024 88

NasionalPos.com, Jakarta-  Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyoroti sejumlah isu penting terkait keamanan data. Ia menyampaikan keprihatinannya terkait kejadian kebocoran data yang terus berulang, termasuk insiden yang melibatkan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) beberapa bulan belakangan. Menurut Dave, meskipun pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan keamanan, kebocoran data masih sering terjadi.

“Kita masih membahas hal yang sama. Waktu PDNS jebol, itu sudah cukup memalukan bagi kita. Seharusnya ini menjadi program mercusuar Presiden Jokowi. Namun sayangnya, kebocoran data masih terus terjadi,” ujar Dave dalam Rapat Kerja Komisi I, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024)

Komisi I DPR RI pada Senin (23/9/2024) menggelar rapat kerja bersama Menko Polhukam, perwakilan menteri terkait, jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Rapat itu dilaksanakan guna membahas langkah-langkah pencegahan serangan siber di masa depan, khususnya terkait PDNS.

Baca Juga :  Pj Gubernur Heru Sidak Ke Sekolah, Imbau Siswa Tingkatkan Budaya Literasi dan Tangkal Hoaks

Lebih lanjut, Dave juga menyinggung masalah anggaran yang sudah disiapkan pemerintah untuk pengaman data. Meski terdapat penurunan anggaran untuk 2024, anggaran untuk Kominfo dan BSSN sejak tahun 2019 hingga 2024 yang meningkat secara signifikan dengan total mencapai lebih dari Rp100 triliun. Namun, fluktuasi anggaran yang dialami BSSN dan belum rampungnya sejumlah regulasi seperti pembentukan komisi untuk Perlindungan data Pribadi (PDP) turut menjadi perhatian.

Lebih lanjut, Dave menekankan pentingnya tindak lanjut teknis yang konkret dalam menghadapi kebocoran data, termasuk upaya pemerintah dalam mencetak ahli keamanan siber dan memperkuat firewall. Ia menyoroti kurangnya kepastian dari pemerintah terkait siapa saja yang terlibat dalam langkah-langkah tersebut serta program yang dijalankan untuk memperbaiki sistem pengaman data.

Baca Juga :  KPK Tegaskan Predikat WTP Bukan Berarti Bersih Korupsi

“Kita harus bicara dengan masyarakat melalui media, menyatakan bahwa kita telah melakukan langkah-langkah ABCDEF. Jangan hanya mengatakan sudah ada tindakan dan pengamanan, namun kenyataannya minggu depan ada lagi kebocoran data,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Rapat tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih tegas dan strategis dalam melindungi data publik, khususnya menjelang transisi pemerintahan mendatang. Komisi I DPR RI menginginkan agar anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk keamanan data dan memastikan digitalisasi Indonesia berjalan sesuai rencana.

Rapat kerja menjadi momentum penting untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber di Indonesia, yang semakin dibutuhkan dalam era digitalisasi.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

Viviannne Vernetta Wangsa Memukau Panggung Awarding Banyuwangi Ethno Carnival, Suara Emas Generasi Muda Gaungkan Pesona Budaya Blambangan

- Banyuwangi

03 Agu 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM  – Penampilan penyanyi muda berbakat Viviannne Vernetta Wangsa menjadi salah satu sajian paling memikat dalam malam Awarding Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2026. Dengan membawakan lagu legendaris Banyuwangi “Grajagan Banyuwangi”, Viviannne sukses mencuri perhatian para tamu undangan, pegiat seni, pelaku budaya, serta masyarakat yang memadati lokasi acara. Di bawah sorotan lampu panggung, Viviannne tampil …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

x
x