Home » Headline » Raker dengan Menko Polhukam, Dave Fikarno Minta Tingkatkan Keamanan PDNS

Raker dengan Menko Polhukam, Dave Fikarno Minta Tingkatkan Keamanan PDNS

dito 23 Sep 2024 106

NasionalPos.com, Jakarta-  Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyoroti sejumlah isu penting terkait keamanan data. Ia menyampaikan keprihatinannya terkait kejadian kebocoran data yang terus berulang, termasuk insiden yang melibatkan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) beberapa bulan belakangan. Menurut Dave, meskipun pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan keamanan, kebocoran data masih sering terjadi.

“Kita masih membahas hal yang sama. Waktu PDNS jebol, itu sudah cukup memalukan bagi kita. Seharusnya ini menjadi program mercusuar Presiden Jokowi. Namun sayangnya, kebocoran data masih terus terjadi,” ujar Dave dalam Rapat Kerja Komisi I, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024)

Komisi I DPR RI pada Senin (23/9/2024) menggelar rapat kerja bersama Menko Polhukam, perwakilan menteri terkait, jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Rapat itu dilaksanakan guna membahas langkah-langkah pencegahan serangan siber di masa depan, khususnya terkait PDNS.

Baca Juga :  TNI AL Berhasil Evakuasi ABK Kapal Tenggelam di Selat Durian

Lebih lanjut, Dave juga menyinggung masalah anggaran yang sudah disiapkan pemerintah untuk pengaman data. Meski terdapat penurunan anggaran untuk 2024, anggaran untuk Kominfo dan BSSN sejak tahun 2019 hingga 2024 yang meningkat secara signifikan dengan total mencapai lebih dari Rp100 triliun. Namun, fluktuasi anggaran yang dialami BSSN dan belum rampungnya sejumlah regulasi seperti pembentukan komisi untuk Perlindungan data Pribadi (PDP) turut menjadi perhatian.

Lebih lanjut, Dave menekankan pentingnya tindak lanjut teknis yang konkret dalam menghadapi kebocoran data, termasuk upaya pemerintah dalam mencetak ahli keamanan siber dan memperkuat firewall. Ia menyoroti kurangnya kepastian dari pemerintah terkait siapa saja yang terlibat dalam langkah-langkah tersebut serta program yang dijalankan untuk memperbaiki sistem pengaman data.

Baca Juga :  Prabowo Pahamilah Filosofi Siri’ Na Pacce

“Kita harus bicara dengan masyarakat melalui media, menyatakan bahwa kita telah melakukan langkah-langkah ABCDEF. Jangan hanya mengatakan sudah ada tindakan dan pengamanan, namun kenyataannya minggu depan ada lagi kebocoran data,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Rapat tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih tegas dan strategis dalam melindungi data publik, khususnya menjelang transisi pemerintahan mendatang. Komisi I DPR RI menginginkan agar anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk keamanan data dan memastikan digitalisasi Indonesia berjalan sesuai rencana.

Rapat kerja menjadi momentum penting untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber di Indonesia, yang semakin dibutuhkan dalam era digitalisasi.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap pihak pihak yang Fitnah Kapolri Baru

dito

06 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Presidium Pemuda Indonesia (PPI) saat di hubungi wartawan, Selasa, 6/10/2026 di Jakarta, ia mengatakan pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merupakan langkah yang mengejutkan semua pihak yang di lakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebab di laksanakan dalam waktu singkat …

Poros Rawamangun siap Mengawal Tugas Amanah Kapolri Baru, Polri Bersama Rakyat

dito

05 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Keberlanjutan kepemimpinan di Korps Bhayangkara resmi bergulir usai Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026) lalu, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak 2021. Momen pergantian pucuk pimpinan ini disambut oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk …

UU Pengaturan Reforma Agraria: Dibuat Instan, Lahir Sumir, Rentan di Uji Materiil ke MK

dito

05 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta- Di sela-sela aktivitasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associate menyampaikan catatan kritis atas Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang baru saja di sahkan DPR RI tanggal 24/9/2026.   Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan dukungannya terhadap reforma agraria, akan tetapi ia menilai …

Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Tahun anggaran 2026 belum berakhir, tapi catatan hitam dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah menggunung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 5 kasus dugaan korupsi dengan total nilai fantastis mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, demikian di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Minggu, 4/10/2026 di Jakarta. …

Permasalahan Dokter dan Dokter Gigi Asing Berpraktik Di Indonesia

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Presiden Prabowo pada pidato di Rapat Paripurna DPR dalam rangka HUT Kemerdekaan ke 81, mengemukakan mengenai kemungkinan mengundang dokter dari negara lain untuk praktik di Indonesia untuk waktu yang terbatas.   Hal ini untuk mengatasi kekurangan yang menurutnya, Indonesia kini membutuhkan setidaknya 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis. …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

x
x