Pemberhentian Kader Posyandu oleh Kepala Desa Kalimo’ok Dinilai Sewenang – Wenang

SUMENEP, NASIONALPOS.com – Kebijakan arogan Maryono, Kepala Desa (Kades) Kalimo’ok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur yang telah berhentikan kader Posyandu inisial (SH) dan Kader BKB inisial (IF) secara sepihak beberapa bulan yang lalu, menuai sorotan tajam jurnalis dan aktivis.

Kader Lanjut Usia (Lansia) (SH) dan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) (IF) diberhentikan Kades Maryono tanpa pemberitahuan dan kejelasan kesalahan, menyisakan hak intensifnya selama 3 bulan (Januari, Februari, Maret) 2025 dari Dana Desa (DD) tidak diterima.

Menurut SH dan IF saat dikonfirmasi, keduanya kompak mengaku terkejut saat mengetahui di group kader Posyandu. Nama mereka tidak tercantum dalam daftar penerima intensif selama 3 bulan di awal tahun 2025.

” Terus terang kekecewaan kami bukan masalah nominalnya tetapi sikap sewenang-wenangnya. Seandainya ada pemberitahuan sebelumnya, dan kesalahannya apa, maka mulai bulan Januari 2025 kami kan tidak mengikuti kegiatan,” ungkap mereka dengan nada kesal. Rabu (28/05/2025).

Relita itu dibenarkan oleh Ketua Kader Posyandu, Ibu Saini yang mengaku baru mengetahui juga setelah melihat SH dan IF tidak ada dalam daftar penerima intensif selama 3 bulan di tahun 2025, sesuai daftar nama yang dikirim oleh bendahara desa.

” Kades Maryono tidak pernah memberi tahu saya sebelumnya. Tahunya di group itu saat melihat nama keduanya tidak ada. Untuk menanyakan ke Kades, takut salah Pak. Jadi saya diam.” terang Ketua Kader kepada Detikposnews. Rabu (28/05/2025).

Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalimook, Suhandono terlihat kaget saat

dikonfirmasi Detikposnews. Ia mengaku sebelumnya tidak pernah diajak musyawarah dan diberi tahu oleh Kades Maryono berkenaan dengan pemberhentian sejumlah kader Posyandu.

” Nanti, akan saya tindak lanjuti ke Kades untuk memastikan kebenarannya. Kalau faktanya demikian, kebijakan Kades salah. Sebab berdasarkan Musdes penganggaran honor kader posyandu penuh. Kalau ada yang diberhentikan, dialihkan kemana anggaran yang tidak dibayarkan itu,” tegas Suhandono. Rabu (28/05/2025).

Keterangan Kades Maryono melalui Ketua BPD, Suhandono mengatakan bahwa diberhentikannya kader Lansia (SH) disebutkan karena sebelumnya, mengajukan pengunduran diri kepada Kades, sedang kader BKB (IF) karena sering ke Jakarta, sehingga tidak masuk beberapa bulan di tahun 2023.

“ Itu alasan Kades yang disampaikan ke saya, saat menindaklanjuti informasi media,” kata Suhandono.

Perlu diketahui, Kepala desa (Kades) memang berwenang untuk mengganti kader Posyandu, namun pergantian tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan pertimbangan sosial. Pemberhentian kader Posyandu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa alasan yang jelas.

Pemberhentian kader Posyandu oleh Kades harus dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan etika, pertimbangan sosial, dan komunikasi yang baik. Pemberhentian yang tidak bijaksana dan sewenang-wenang dapat memicu masalah sosial dan menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat.

Pemberhentian kader Posyandu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur ini bisa meliputi musyawarah dengan kader Posyandu, pemberian teguran atau peringatan terlebih dahulu, dan adanya alasan yang jelas terkait pemberhentian dan harus memiliki alasan yang jelas dan beralasan, seperti pelanggaran kode etik, kinerja yang buruk atau ketidakhadiran tanpa alasan yang sah.

Sudah bukan menjadi rahasia umum, Maryono sulit dihubungi baik via telepon, WA ataupun saat akan ditemui di kantor desa untuk dikonfirmasi. ( Bambang )