Home » Nasional » daerah » Dalam Perencanaan Anggaran, Perlunya Sinergitas Masyarakat dan Pemerintah

Dalam Perencanaan Anggaran, Perlunya Sinergitas Masyarakat dan Pemerintah

dito 07 Agu 2025 397

NasionalPos.com, Jakarta 

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menekankan, pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan Inggard usai rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.

“Kita harus menghargai kerja keras jajaran eksekutif yang sudah menyentuh sampai ke tingkat kelurahan, dibantu oleh elemen masyarakat seperti RT, RW, Dasawisma, Jumantik, FKDM, Dewan Kota, hingga Dewan Kelurahan. Potensi ini sudah didukung melalui APBD, baik dari sisi honor maupun operasional,” ujar Inggard.

Baca Juga :  KPU: Debat Cawapres Bakal Digelar di JCC

”Kita ini jemput bola dari bawah (grassroot) lalu diolah menjadi kebijakan anggaran. Jadi, OPD dalam menyusun belanja daerah harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.

 

Selain itu, ia juga mendorong lembaga lain seperti LMK dan Dewan Kota agar lebih aktif mengawal proses Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan hingga pembahasan anggaran di tingkat provinsi.

Baca Juga :  Kodim 1715/Yahukimo Gelar Donor Darah Semarakkan HUT Persit Ke-79

 

Pada kesempatan yang sama, Inggard juga menyoroti pentingnya ketegasan dalam pembagian tugas antarperangkat daerah untuk menghindari duplikasi anggaran.

“Semua OPD harus fokus pada tugas pokok dan fungsinya. Jangan sampai tumpang tindih,” tandasnya.

 

 

Comments are not available at the moment.

Sorry, the comment form has been disabled on this page/article.
Related post
Muslim M Yatim Ajak Masyarakat Rawat Persatuan dalam Keberagaman

Primadoni,SH

20 Sep 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Lebih dari 150 peserta dari berbagai paguyuban etnis dan kelompok masyarakat di Kota Padang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI, H. Muslim Muhammad Yatim, L.C., M.M., bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan berlangsung di Aula HNI Cabang Padang, Jalan …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x