10 ℅ Hasil Migas Teluk Jakarta, diduga buat Bancakan, Gubernur DKI harus evaluasi Direksi Jakpro

NasionalPos.com, Jakarta-

Realisasi pengelolaan Participating Interest (PI) Wilayah Kerja (WK) Migas Offshore South East Sumatera (OSES) yang menjadi bagian dari Daerah Provinsi Jakarta sebesar 5%, yang dananya ditampung melalui PT Jakarta Oses Energi (JOE),

Di duga telah mengingkari semangat Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah menjadi Permen ESDM No. 1 Tahun 2025 Tentang Ketentuan PI 10% bagi daerah penghasil migas,

Adapun PT Jakarta Oses Energi (JOE) adalah anak usaha dari PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro), demikian yang di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketum Poros Rawamangun kepada wartawan, 14 September 2025 di Jakarta.

” Kami mencermati bahwa sesungguhnya semangat dari regulasi PI 10% adalah untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah melaui pendapatan asli daerah (PAD) bagi hasil migas” ungkap Rudy Darmawanto SH

Hingga, lanjut Rudy bisa menjadikan fiskal APBD semakin lebih besar pemanfaatannya untuk program pembangunan Provinsi Jakarta, khususnya pembangunan di Kab. Kepulauan Seribu sebagai wilayah yang sangat terdampak langsung dari keberadaan sumber migas.

Sedangkan semangat regulasi PI itu lahir untuk memenuhi asas keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah penghasil migas. Karena itu dirinya mempertanyakan seberapa besar dari penerimaan bagi hasil OSES melalui PT JOE masuk ke APBD melalui PAD, kalau tidak ada ya, hal tersebut patut di curigai untuk siapa saja dan untuk apa saja dana itu di pergunakan.

” Kami menduga adanya indikasi yang tidak beres soal pengelolaan dana PI tersebut, di karenakan pengelolaannya tidak transparan dan tidak didasarkan pada prinsip Good Corporate Governance atau GCG,” tukas Rudy Darmawanto SH.

Rudy juga menduga, bahwa penerimaan bagi hasil migas dari Blok OSES yang seharusnya masuk ke APBD melalui PAD, di sinyalir mengalami distorsi pada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai induk usaha yang memegang 99% saham PT JOE,

Sementara itu, dari informasi yang di peroleh nya, menyebutkan bahwa setidaknya dalam tiga tahun terakhir tidak ada laporan keuangan, baik Jakpro maupun JOE yang dipublikasi pada Website mereka, jadi secara pengelolaan tidak GCG.

“Kami mensinyalir, bagi hasil migas malah dipakai untuk menggendong operasional Jakpro. Sehingga substansi dari bagi migas untuk APBD, tidak tercapai. Jelas ini adalah bentuk penyimpangan dari semangat regulasi PI. Bagi hasil migas terindikasi jadi bancakan,” tukasnya lagi.

Oleh karena itu, sambungnya dirinya meminta Gubernur Jakarta, Pramono Anung segera melakukan evaluasi terhadap Manajemen Jakpro dan JOE, bahkan melakukan audit investigatif internal secara mendalam, yang kemudian melakukan perombakan total terhadap manajemen maupun direksi PT Jakpro maupun PT JOE

Tidak hanya itu, dirinya juga berencana melaporkan indikasi penyimpangan ini kepada penegak hukum.

“Saya juga berencana membawa persoalan ini kepada penegak hukum. Kasihan warga Jakarta sumber daya alamnya dieksploitasi, tapi hasilnya (diduga kuat) dibancak, tidak jelas kontribusinya kepada APBD, Sesungguhnya Dana PI 10 persen hak milik warga Jakarta, bukan hak milik BUMD PT Jakpro, sehingga tidak patut dan tidak pantas menjadi bancaan pihak pihak tertentu ” pungkas Rudy.

Sementara itu, hingga berita di tayangkan belum diperoleh penjelasan resmi dari PT JOE maupun dari PT Jakpro terkait persoalan PI 10% ini.