Wabup Risnaldi Resmikan Tanam Serentak MTOT, Dorong Swasembada Pangan di Pesisir Selatan

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim meresmikan kegiatan Tanam Serentak Sawah Pokok Murah (SPM) dengan Metode Mulsa Tanpa Olah Tanah (MTOT) di Kantor BPP IV Jurai, Jumat (14/11/2025).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka mencapai swasembada pangan yang sejalan dengan target nasional Presiden Prabowo Subiyanto.

Acara peresmian turut dihadiri oleh Anggota DPRD Pesisir Selatan dari Dapil I, yakni Aprinal Tanjung, Baslianti Ilyas, Gusmen, dan Teguh Dehalsa.

Hadir pula perwakilan Kodim 0311 Pesisir Selatan, Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Kapolsek IV Jurai, perwakilan BUMN dan BUMD, Camat IV Jurai, para wali nagari, BPP, serta Brigade Pangan se-Kecamatan IV Jurai.

Dalam sambutannya, Wabup Risnaldi menegaskan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas sawah mencapai 22. 746 hektare yang menjadi potensi besar untuk mendukung program Nagari Kanyang.

Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2025, pemerintah pusat melakukan intervensi pada 10.863 hektare sawah atau sekitar 48 persen dari total luas lahan pertanian yang dimiliki daerah tersebut.

Intervensi tersebut diwujudkan melalui program optimasi lahan, pembangunan fasilitas irigasi, pembangunan embung mini, serta pemberian bantuan pengolahan lahan dan bibit kepada 440 kelompok tani.

Menurut Risnaldi, intervensi itu dapat direalisasikan berkat respons cepat Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap usulan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ia juga menegaskan bahwa penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat modernisasi sektor pertanian agar mampu bersaing dan menjawab tantangan ketahanan pangan nasional.

Dalam kesempatan itu, Risnaldi menyoroti peran strategis 55 unit brigade pangan yang seluruh anggotanya merupakan petani milenial.
Brigade pangan tersebut berfungsi mempercepat proses pengolahan lahan sekaligus mengenalkan teknologi pertanian modern kepada masyarakat tani.

Para petani milenial diketahui telah menyiapkan lahan percontohan seluas 2,5 hektare sebagai lokasi dilaksanakannya tanam serentak MTOT.

Wabup Risnaldi juga memberikan peringatan tegas kepada kios dan distributor pupuk subsidi agar mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk yang telah diturunkan 20 persen oleh pemerintah pusat.

“Jika ada yang menjual di atas HET, izin usaha akan dicabut dan dipidanakan,” tegasnya di hadapan peserta acara.
Setelah memberikan sambutan, Wabup Risnaldi langsung turun ke sawah dan ikut menanam padi bersama petani, OPD terkait, dan brigade pangan.

Tindakan tersebut menjadi simbol dimulainya tanam serentak MTOT di wilayah Kecamatan IV Jurai.

Sebelumnya, Pimpinan BPP IV Jurai Okta Novia menjelaskan bahwa kegiatan tanam serentak ini merupakan murni hasil swadaya BPP, Dinas Pertanian, brigade pangan, dan kelompok tani.

Ia menyebutkan bahwa metode MTOT telah terbukti mampu menghasilkan hingga 7 ton gabah kering per hektare.

“Ini adalah penemuan teknologi pertanian yang masih hangat dibicarakan di tingkat Sumatera Barat, dengan modal minim namun hasil panen meningkat,” ungkap Okta.

Menurutnya, metode ini mampu menekan biaya produksi karena tidak memerlukan proses olah tanah yang biasanya memakan waktu dan tenaga yang cukup besar.

Ia juga menyampaikan bahwa WKPP Salido memiliki luas sawah 150,46 hektare dalam satu hamparan yang sangat berpotensi dikembangkan menjadi kawasan wisata tani.

Potensi tersebut dinilai mirip dengan kawasan pertanian wisata Lembur Pakuan di Jawa Barat yang telah sukses menarik wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Okta berharap pemerintah daerah dapat melihat peluang besar tersebut sebagai investasi jangka panjang bagi sektor pertanian dan pariwisata.

“Kami berharap Bapak Wakil Bupati dapat mempertimbangkan pengembangan kawasan ini sebagai destinasi wisata tani berbasis pertanian modern,” ujarnya.

Dengan pelaksanaan tanam serentak MTOT ini, pemerintah daerah optimistis dapat mempercepat peningkatan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan mendukung visi besar swasembada pangan nasional.***