BPBD Pesisir Selatan Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Gempa dan Tsunami

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com  — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, merupakan salah satu wilayah dengan potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Letaknya yang membentang dari utara ke selatan serta berhadapan langsung dengan Kepulauan Mentawai menjadikan daerah ini berada di kawasan rawan, terutama bila terjadi gempa besar di zona megathrust Mentawai yang menyimpan energi seismik besar.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar warga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bertindak cepat dan tepat jika bencana terjadi.

Penjabat (Pj) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pessel, Mulyandri, ST, MM, Datuak Rajo Intan, mengatakan pihaknya fokus pada tiga pilar utama mitigasi, yakni pembangunan infrastruktur penunjang, edukasi publik, serta kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya menekan dampak bencana.

“Pesisir Selatan berada di jalur megathrust Mentawai yang menyimpan energi gempa besar. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi prioritas utama kami,” ujar Mulyandri saat ditemui di Painan, Rabu (5/11).

Dari 182 nagari yang ada di Pesisir Selatan, sekitar 62 nagari berada di garis pantai dan masuk dalam zona merah tsunami. Berdasarkan data BPBD, dari total penduduk 539.036 jiwa, sekitar 45 persen tinggal di wilayah pesisir yang memiliki risiko tinggi terhadap tsunami jika terjadi gempa besar di lepas pantai.

Hingga tahun 2025, BPBD Pessel telah memasang 398 unit rambu jalur evakuasi tsunami di berbagai nagari. Sebanyak 150 unit dipasang pada tahun 2023 dan 248 unit tambahan dipasang tahun ini di 15 nagari prioritas. Selain itu, masyarakat bersama pemerintah nagari juga aktif membuka jalur evakuasi mandiri menuju Titik Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang umumnya berada di perbukitan.

Saat ini, BPBD mencatat terdapat 18 unit TES yang sudah berfungsi, namun jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal. “Kami berharap di 62 nagari pesisir tersedia minimal satu shelter permanen,” ujar Mulyandri, menegaskan pentingnya ketersediaan tempat evakuasi yang aman dan memadai.

Dengan keterbatasan anggaran daerah, BPBD Pessel menggandeng lembaga swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), serta pemerintah pusat untuk memperkuat pendanaan program mitigasi. Selain itu, Dana Desa (DD) juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan kebencanaan, dan pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di setiap nagari sebagai garda terdepan dalam penanganan awal bencana.

“Kami dorong agar setiap nagari memiliki relawan KSB yang siap bergerak saat bencana terjadi. Mereka adalah ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat lokal,” tambahnya. BPBD juga secara rutin menggelar edukasi dan simulasi bencana di sekolah-sekolah serta kawasan padat penduduk agar masyarakat memahami jalur evakuasi dan prosedur penyelamatan diri.

Mulyandri menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam memahami risiko serta pentingnya tindakan cepat saat gempa terjadi. Menurutnya, perubahan perilaku dan kesiapan psikologis merupakan bagian penting dari budaya tangguh bencana yang tengah dibangun.

“Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi bisa meminimalkan dampaknya dengan kesiapsiagaan yang baik,” katanya. Ia berharap langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dapat membentuk masyarakat Pesisir Selatan yang tangguh dan siap menghadapi ancaman gempa dan tsunami di masa mendatang.***