BP Yayasan Trisakti Sampai kan Alasan Tolak Rencana Pemerintah Jadikan Usakti Berstatus PTN – BH

NasionalPos.com, Jakarta-

Simpang siur masalah Yayasan Trisakti yang berlarut-larut serta adanya isu yang beredar tentang rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi RI untuk mengubah Status UNIVERSITAS TRISAKTI dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri, Badan Hukum (PTN-BH),

Menanggapi permasalahan tersebut, kepada wartawan yang menghubunginya, Ketua Badan Pengurus Yayasan Trisakti, Dr. Himawan Brahmantyo, mengatakan bahwa sesungguhnya kasus Trisakti, insyaallah dapat diselesaikan dengan baik, jika Pemerintah via Kemendikbudristek bersikap bijak, adil dan tidak ada konflik kepentingan. Pertemukan saja semua pihak-terkait. Biarkan para pihak berdiskusi dengan Kemendikbudristek sebagai mediator.

“Sayangnya langkah-langkah ini tidak dilakukan oleh Kemendikbudristek, bahkan memperkeruh masalah dengan diterbitkannya SK: 330/P/2022 oleh Menteri Nadiem Makarim” ungkap Dr Himawan Brahmantyo kepada wartawan, Kamis, 2 Juli 2026 di Jakarta.

Yang intinya, sambung Dr Himawan Brahmantyo, adalah mengubah seluruh Anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Trisakti diisi oleh pejabat-pejabat baik dari Dikti, Kementerian Hukum dan Departemen Keuangan, sehingga boleh disebut sebagai “merampok” Yayasan Trisakti.

Selain itu, di kesempatan ini Dr Himawan Brahmantyo juga mengungkapkan alasan Mengapa Yayasan Trisakti yang sah dengan pak HaryTjan Silalahi (Ketua Pembina), J. Kristiyadi, Djoko Soedyatmiko, Anak Agung Gde Agung (sebagai anggota Pembina berdasar Akte Notaris Soetjipto, no. 22/2005 dilanjutkan dengan Akte Notaris Zainuddin, SH no: 33/2023 tidak dapat menerima gagasan TRISAKTI menjadi PTN-BH.

Tentunya, sambung Dr Himawan Brahmantyo, alasan yang pertama adalah bahwa PTN BH bersifat otonom (seperti Universitas Indonesia, UGM, IPB, dll), tidak ada subsidi dari APBN, sehingga PTN BH harus mengupayakan anggaran operasional sendiri.

Adapun alasan berikut nya adalah bahwa Dosen dan Tenaga Kependidikan karena tidak disubsidi APBN, maka Status Dosen dan Tenaga Kependidikan menjadi Dosen dan Tenaga Kependidikan masing-masing PTN-BH. hal ini untuk diketahui mereka.

” Tidak hanya itu, bahwa dengan status PTN-BH maka aset-aset yang selama ini diperoleh Yayasan Trisakti beserta Satuan Unit Pendidikan harus diserah terimakan kepada Negara, oleh karena itu kami menolak rencana pemerintah men PTN-BH kan Universitas Trisakti, ” tandas Dr Himawan Brahmantyo.

Dr Himawan Brahmantyo juga menjelaskan bahwa dengan berstatus PTN BH maka akan ada hanya satu Institusi yaitu UNIVERSITAS TRISAKTI, jika itu terjadi, maka tentu nya muncul persoalan baru, yakni bagaimana dengan nasib keberadaan satuan pendidikan lainya yakni Institut Pariwisata, Institut Transportasi & Logistik, STIE Trisakti dll akan digabung menjadi Fakultas Khusus seperti Fakultas Pariwisata dipimpin oleh Dekan.

Tentunya hal tersebut akan berdampak hilangnya peran Yayasan Trisakti sebagai pengelola satuan pendidikan yang dilahirkan dan dibesarkan oleh Yayasan Trisakti, bukan oleh pemerintah, dengan demikian gagasan mengubah status Usakti dari Berstatus PTS menjadi PTN-BH, mesti di tolak di karenakan mengabaikan fakta sejarah berdirinya Usakti beserta satuan pendidikan lainya, yang sepeserpun tanpa bantuan dari pemerintah.

” Selain argumentasi yang kami kemukakan tersebut, jika status PTN-BH Universitas Trisakti di paksakan untuk di terapkan, maka hal tersebut tentunya di duga mengabaikan secara Yuridis, perkara-perkara Hukum yang selama ini telah dimenangkan oleh Yayasan Trisakti sejak 2011 sampai dengan saat ini, dan tentunya kami berhak menolak kebijakan yang di paksakan tersebut” pungkas Dr Himawan Brahmantyo.