Home » Top News » SIKAP POLITIK NEGARA : ANTI KAPITALISME-NEO LIBERALISME.

SIKAP POLITIK NEGARA : ANTI KAPITALISME-NEO LIBERALISME.

dito 13 Jul 2026 106

Di tulis dan di sampaikan Oleh : Kristiya Kartika *)

 

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato resmi di acara Hari Koperasi Nasional ke 79 di Gelora Bung Karno, 12 Juli 2026, harus diinterpretasikan sebagai Pernyataan Politik Resmi Negara.

 

Kalimat-kalimat Presiden yang substansinya menyatakan bahwa kita harus menyadari Kapitalisme/Neo Liberalisme yang selama ini sudah dipraktekkan dalam pembangunan ekonomi kita adalah sesuatu yang salah.

Jiwa Rakyat yang menyelimuti suasana saat ini juga tersimpul dari Pidato tersebut, yang bermakna bahwa masyarakat terutama Genz harus mewarisi dan melaksanakan ajaran Perintis Kemerdekaan dan Pendahulu , bahwa Koperasi adalah alat perjuangan bangsa ini untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

 

Secara implisit Presiden pun mengatakan, bahwa Koperasi dekat dengan batinnya/keluarganya, bahkan juga ke rakyat yang di pimpinnya, sehingga muncullah suatu harapan bahwa ini semua mesti berimplikasi, kedepannya harus segera dilaksanakan perubahan resmi policy nasional yang sampai kini masih berorientasi dan mempraktekkan Kapitalisme dan Neo Liberal, berubah kembali menjadi Pancasilais sesuai dengan Preambulle UUD 1945 dan Pasal 33 batang tubuhnya.

 

LANGKAH-LANGKAH KONGKRIT.

 

Pernyataan Presiden itu adalah pernyataan politik yg intinya semua warga negara Indonesia harus kembali kepada Ideologi NKRI Pancasila dengan segala implikasinya.

 

Sekaligus sebuah Historical Statement yang berisi pengakuan bahwa selama ini telah melupakan dan meninggalkan sekaligus tidak melaksanakan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumen Ideologi Bangsa.

 

Namun secara sadar menggunakan nilai- nilai ideologi asing Kapitalisme-neo liberal sebagai penuntun dalam hidup, mengelola Bangsa dan Negara ini.

 

Maka tidak berlebihan jika pidato Presiden tersebut, adalah sebuah langkah yang sangat tepat dan diperlukan saat rakyat semua merasakan gemuruhnya suasana menuju kehancuran.

Baca Juga :  Persiapan Pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati Pessel Terpilih Hadir di Monas

 

Oleh karena itu diperlukan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, dengan merubah dan memperbaharui berbagai kebijakan nasional yang mendukung sikap politik dan langkah Presiden.

 

Adapun Perubahan tersebut harus diikuti kebijakan teknis pelaksanaannya.

 

Dengan demikian DPR RI harus serius bersama lembaga eksekutif dan Yudikatif menegakkan secara konsisten dan konsekuen pemberantasan korupsi.
Terkait dengan hal tersebut, DPR RI harus mencabut “political decision” yg menolak pengesahan RUU Perampasan Harta Hasil Korupsi.
Rancangan Undang2 tersebut harus di bahas lagi dan disahkan.
Tidak hanya itu Presiden juga harus mengganti Para Menteri dan Pejabat Negara lainnya, yang selama ini terbukti dari kebijakan resminya hingga perilaku pribadinya mencerminkan seorang Kapitalis dan Neolib.
Langkah ini sangat strategis segera dilakukan agar bangsa ini segera terbebas dari tindakan negatif  menghancurkan rakyat, negara dan bangsa.
PROGRAM-2 KERAKYATAN PILIHAN. 
Konsekuensi ideologis dari Pidato Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional, tentunya mewajibkan bangsa ini untuk melanjutkan program Negara yg memiliki sikap keberpihakan terutama kepada rakyat.
Bukan berarti sama sekali tidak ada penghargaan pada kepentingan Individual. Namun harus tegas, bukan mengutamakan kepentingan individu yang berdasarkan ideologi kapitalisme, neo-liberal, melainkan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 asli bukan hasil amandemen 2002.
Program program Pemerintah juga perlu adanya aksentuasi mengutamakan kepentingan peningkatan pendapatan rakyat, keinginan/usulan rakyat, lapangan kerja, pendidikan, makan sehat, dan lainnya yang tentunya mencerminkan kebersamaan secara substansial.
Jangan sampai terulang atas kejadian kejadian yang telah berlangsung selama ini, misalnya, anak didik mendapatkan kesulitan saat akan masuk SMAN/SMPN, akibat persyaratan yang diberikan tidak ‘make- sense’, karena dibayangi/dipengaruhi langkah-langkah birokratis yg beraroma koruptif.
Dengan belajar dari realitas yang ada, dimana kultur koruptif sudah hampir menjadi ‘everyday lifes’ masyarakat di semua lapis sosial, dan di banyak bidang, maka Keputusan Presiden atas pergantian Menteri dan Pejabat Pemerintahan lainnya sangat diharapkan rakyat, untuk segera di lakukan, di karenakan jika tidak segera di lakukan, maka bisa menjadi penghambat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
Sedangkan Program ideologis lain yang mencerminkan implementasi ideologi negara, khususnya sektor ekonomi, adalah mengembangkan koperasi disertai mengembalikan kembali roh koperasi ke jiwa Preambule UUD 1945 serta pasal 33 batang tubuhnya.
Bukan koperasi yg. diatur, dikendalikan oleh birokrasi koruptif dan oligarkhi.
KMP (Koperasi Merah Putih) yg telah didirikan di berbagai pelosok Nusantara, harus dibebaskan dari tangan2 birokrasi yg koruptif dan perpanjangan tangan Oligarkhi.
Negara harus tegas melibatkan tokoh atau pelaku dan pemikir Koperasi yang telah terbukti selama ini konsisten sekaligus berhasil mengelola koperasi ber kerakyatan. Juga yang konsisten memerankan peran strategis koperasi dalam melayani kebutuhan rakyat dan mengembalikan rakyat sebagai pelaku penting dalam perekonomian.
Khususnya menikmati keuntungan yang diperoleh koperasi, kerena kepemilikan koperasi adalah kepemilikan kolektif yang tentunya harus berada ditangan rakyat, bukan kepemilikan individual atau kelompok tertentu yang bisa menjadikan koperasi sebagai ladang korupsi seperti yang terjadi di masa lalu!!
————–‐—————–
*). Dr. Kristiya Kartika, Mantan Ketua Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan Mantan Ketua Umum DPN Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia). Mantan Sekjen LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) Kementerian Pekerjaan Umum ; dan Vice President TCDPAP (Technical Consultancy Development Program for Asia and the Pacific). Mantan Tim Kerja Menteri PAN-RB. Lulus Program Doktoral Management Bisnis, San Beda University, Manila. *
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kadispora Buka Event Tournamen Mobile Legend Bang Bang Silampari Wali Kota Cup

Andi Ledi Lubuk Linggau

16 Okt 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Lubuk Linggau, H Resta Irwan Putra membuka Event Tournamen Mobile Legend Bang Bang (MLBB) Silampari Wali Kota Cup I Tahun 2026 di Cinema Hall Lt.5 Pemkot Kota Lubuk Linggau Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Jum’at(16/10/2026). Kadispora, H Resta Irawan Putra dalam sambutannya …

Laporkan Dugaan Pelecehan di Kantor Lurah Pasie Nan Tigo, YM Minta Wali Kota Padang Turun Tangan

Zulwandi

15 Okt 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Seorang perempuan berinisial YM, yang berprofesi sebagai YouTuber, affiliate marketer, content creator, dan edupreneur di Sumatera Barat, mengaku mengalami dugaan pelecehan verbal dan penghinaan saat berada di Kantor Lurah Pasie Nan Tigo, Kota Padang, pada 28 Agustus 2026 sekitar pukul 09.45 WIB. YM meminta pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduannya secara objektif dan …

Plt Asisten I Lepas Paskibraka Lubuk Linggau Ikuti Wawasan Kebangsaan ke IPDN Sumbar

Andi Ledi Lubuk Linggau

12 Okt 2026

NASIONALPOS.COM/LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, diwakili Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Erwin Armeidi, melepas anggota Paskibraka Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 untuk mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan ke IPDN Kampus Sumatera Barat di Kompleks Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Senin (12/10/2026). Dalam sambutannya, Erwin Armeidi menyampaikan bahwa kunjungan wawasan kebangsaan ke IPDN …

Semakin humanis satpas sim tegal hadir layani masyarakat dengan ramah dan profesionalisme,membuat rakyat merasa terlayani dan di hargai

Indri Kalteng

11 Okt 2026

  Tegal- Nasionalpos.comPelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di jajaran Polres Tegal terus mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Petugas memberikan pelayanan dengan ramah, santun, serta membantu pemohon memahami setiap tahapan proses penerbitan SIM agar berjalan tertib, mudah, dan transparan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang datang untuk mengurus SIM mendapatkan arahan dari petugas mulai dari proses pendaftaran, …

Unbrah Jadi Tuan Rumah Rakernas APTFI 2026, Diikuti 880 Peserta dari Berbagai Perguruan Tinggi Farmasi

Zulwandi

10 Okt 2026

Padang, Nasionalpos. Com — Universitas Baiturrahmah (Unbrah) dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis hingga Sabtu (8–10 Oktober 2026) di ZHM Grendzuri Hotel Padang, Sumatera Barat (Sumbar) diikuti sekitar 880 peserta dari berbagai perguruan tinggi farmasi di Indonesia. …

Sekda Pimpin Rakor Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Andi Ledi Lubuk Linggau

08 Okt 2026

NASIONALPOS.COM//LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekda Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa memimpin rapat koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kota Lubuk Linggau di Ruang Rapat Moneng Sepati Lt.5 Pemkot Lubuk Linggau, Kamis(8/10/2026) Dalam arahannya, H Trisko Defriyansa menekankan pentingnya kolaborasi …

x
x