Home » Top News » SIKAP POLITIK NEGARA : ANTI KAPITALISME-NEO LIBERALISME.

SIKAP POLITIK NEGARA : ANTI KAPITALISME-NEO LIBERALISME.

dito 13 Jul 2026 1

Di tulis dan di sampaikan Oleh : Kristiya Kartika *)

 

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato resmi di acara Hari Koperasi Nasional ke 79 di Gelora Bung Karno, 12 Juli 2026, harus diinterpretasikan sebagai Pernyataan Politik Resmi Negara.

 

Kalimat-kalimat Presiden yang substansinya menyatakan bahwa kita harus menyadari Kapitalisme/Neo Liberalisme yang selama ini sudah dipraktekkan dalam pembangunan ekonomi kita adalah sesuatu yang salah.

Jiwa Rakyat yang menyelimuti suasana saat ini juga tersimpul dari Pidato tersebut, yang bermakna bahwa masyarakat terutama Genz harus mewarisi dan melaksanakan ajaran Perintis Kemerdekaan dan Pendahulu , bahwa Koperasi adalah alat perjuangan bangsa ini untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

 

Secara implisit Presiden pun mengatakan, bahwa Koperasi dekat dengan batinnya/keluarganya, bahkan juga ke rakyat yang di pimpinnya, sehingga muncullah suatu harapan bahwa ini semua mesti berimplikasi, kedepannya harus segera dilaksanakan perubahan resmi policy nasional yang sampai kini masih berorientasi dan mempraktekkan Kapitalisme dan Neo Liberal, berubah kembali menjadi Pancasilais sesuai dengan Preambulle UUD 1945 dan Pasal 33 batang tubuhnya.

 

LANGKAH-LANGKAH KONGKRIT.

 

Pernyataan Presiden itu adalah pernyataan politik yg intinya semua warga negara Indonesia harus kembali kepada Ideologi NKRI Pancasila dengan segala implikasinya.

 

Sekaligus sebuah Historical Statement yang berisi pengakuan bahwa selama ini telah melupakan dan meninggalkan sekaligus tidak melaksanakan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumen Ideologi Bangsa.

 

Namun secara sadar menggunakan nilai- nilai ideologi asing Kapitalisme-neo liberal sebagai penuntun dalam hidup, mengelola Bangsa dan Negara ini.

 

Maka tidak berlebihan jika pidato Presiden tersebut, adalah sebuah langkah yang sangat tepat dan diperlukan saat rakyat semua merasakan gemuruhnya suasana menuju kehancuran.

Baca Juga :  Dibalik Bencana Kebakaran Depo Plumpang, Antara Kepentingan Bisnis, Politik & Kemanusiaan?

 

Oleh karena itu diperlukan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, dengan merubah dan memperbaharui berbagai kebijakan nasional yang mendukung sikap politik dan langkah Presiden.

 

Adapun Perubahan tersebut harus diikuti kebijakan teknis pelaksanaannya.

 

Dengan demikian DPR RI harus serius bersama lembaga eksekutif dan Yudikatif menegakkan secara konsisten dan konsekuen pemberantasan korupsi.
Terkait dengan hal tersebut, DPR RI harus mencabut “political decision” yg menolak pengesahan RUU Perampasan Harta Hasil Korupsi.
Rancangan Undang2 tersebut harus di bahas lagi dan disahkan.
Tidak hanya itu Presiden juga harus mengganti Para Menteri dan Pejabat Negara lainnya, yang selama ini terbukti dari kebijakan resminya hingga perilaku pribadinya mencerminkan seorang Kapitalis dan Neolib.
Langkah ini sangat strategis segera dilakukan agar bangsa ini segera terbebas dari tindakan negatif  menghancurkan rakyat, negara dan bangsa.
PROGRAM-2 KERAKYATAN PILIHAN. 
Konsekuensi ideologis dari Pidato Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional, tentunya mewajibkan bangsa ini untuk melanjutkan program Negara yg memiliki sikap keberpihakan terutama kepada rakyat.
Bukan berarti sama sekali tidak ada penghargaan pada kepentingan Individual. Namun harus tegas, bukan mengutamakan kepentingan individu yang berdasarkan ideologi kapitalisme, neo-liberal, melainkan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 asli bukan hasil amandemen 2002.
Program program Pemerintah juga perlu adanya aksentuasi mengutamakan kepentingan peningkatan pendapatan rakyat, keinginan/usulan rakyat, lapangan kerja, pendidikan, makan sehat, dan lainnya yang tentunya mencerminkan kebersamaan secara substansial.
Jangan sampai terulang atas kejadian kejadian yang telah berlangsung selama ini, misalnya, anak didik mendapatkan kesulitan saat akan masuk SMAN/SMPN, akibat persyaratan yang diberikan tidak ‘make- sense’, karena dibayangi/dipengaruhi langkah-langkah birokratis yg beraroma koruptif.
Dengan belajar dari realitas yang ada, dimana kultur koruptif sudah hampir menjadi ‘everyday lifes’ masyarakat di semua lapis sosial, dan di banyak bidang, maka Keputusan Presiden atas pergantian Menteri dan Pejabat Pemerintahan lainnya sangat diharapkan rakyat, untuk segera di lakukan, di karenakan jika tidak segera di lakukan, maka bisa menjadi penghambat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
Sedangkan Program ideologis lain yang mencerminkan implementasi ideologi negara, khususnya sektor ekonomi, adalah mengembangkan koperasi disertai mengembalikan kembali roh koperasi ke jiwa Preambule UUD 1945 serta pasal 33 batang tubuhnya.
Bukan koperasi yg. diatur, dikendalikan oleh birokrasi koruptif dan oligarkhi.
KMP (Koperasi Merah Putih) yg telah didirikan di berbagai pelosok Nusantara, harus dibebaskan dari tangan2 birokrasi yg koruptif dan perpanjangan tangan Oligarkhi.
Negara harus tegas melibatkan tokoh atau pelaku dan pemikir Koperasi yang telah terbukti selama ini konsisten sekaligus berhasil mengelola koperasi ber kerakyatan. Juga yang konsisten memerankan peran strategis koperasi dalam melayani kebutuhan rakyat dan mengembalikan rakyat sebagai pelaku penting dalam perekonomian.
Khususnya menikmati keuntungan yang diperoleh koperasi, kerena kepemilikan koperasi adalah kepemilikan kolektif yang tentunya harus berada ditangan rakyat, bukan kepemilikan individual atau kelompok tertentu yang bisa menjadikan koperasi sebagai ladang korupsi seperti yang terjadi di masa lalu!!
————–‐—————–
*). Dr. Kristiya Kartika, Mantan Ketua Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan Mantan Ketua Umum DPN Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia). Mantan Sekjen LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) Kementerian Pekerjaan Umum ; dan Vice President TCDPAP (Technical Consultancy Development Program for Asia and the Pacific). Mantan Tim Kerja Menteri PAN-RB. Lulus Program Doktoral Management Bisnis, San Beda University, Manila. *
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Wawako Lubuk Linggau Pimpin Rakor Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal

Admin Redaksi

08 Jul 2026

Nasionalpos.com/LUBUK LINGGAU – Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, memimpin rapat koordinasi dan inventarisasi Objek Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kota Lubuk Linggau yang berlangsung di Op Room Lantai 3 Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Rabu (8/7/2026). Rapat tersebut digelar sebagai upaya Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam mengidentifikasi, mendata, dan melindungi berbagai potensi kekayaan intelektual …

PTUN Padang Tolak Gugatan Sengketa Pilwana Kambang Utara

Primadoni,SH

08 Jul 2026

Pessel, Nasionalpos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menolak gugatan sengketa Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Putusan itu diumumkan PTUN Padang dalam informasi putusan Nomor 7/G/2026/PTUN.PDG. pada Senin 6 Juli 2026. Dalam informasi putusan tersebut menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, …

Diduga Alih Fungsi Lahan Sawah Tanpa Izin di Desa F Tugumulyo, Warga Minta Pemerintah Bertindak

Admin Redaksi

07 Jul 2026

Nasionalpos.com/Musi– Dugaan alih fungsi lahan sawah menjadi lokasi usaha warung KAP di Desa F, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, menuai keluhan dari sejumlah petani setempat. Warga menilai keberadaan bangunan usaha tersebut telah mengurangi luas lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim media di lapangan, seorang petani yang …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan Kunker Ketua TP PKK Sumsel ke Lubuk Linggau

Admin Redaksi

07 Jul 2026

Nasionalpos.com/LUBUK LINGGAU– Wali Kota Lubuk Linggau melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa, memimpin rapat persiapan kunjungan kerja Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Selatan, di Op Room Dayang Torek, Lantai 3 Kantor Pemkot Lubuk Linggau, Selasa (7/7/2026). Rapat tersebut membahas berbagai persiapan menjelang kunjungan TP PKK Provinsi Sumatera Selatan di Kota …

Eksekutif Sampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Admin Redaksi

07 Jul 2026

Nasionalpos.com/Musi Rawas-Eksekutif diwakili oleh Wakil Bupati Musi Rawas, H Suprayitno, SH menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah …

Piala Presiden 2026 Digelar di Bandung dan Surabaya, Delapan Klub Siap Bersaing

Dame.T

06 Jul 2026

Jakarta,NasionalPos – Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 kembali digelar pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 dengan Bandung dan Surabaya ditetapkan sebagai tuan rumah. Memasuki penyelenggaraan edisi kedelapan, turnamen ini akan diikuti delapan klub yang terbagi ke dalam dua grup dan memainkan total 16 pertandingan. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers …

x
x