Home » Top News » SIKAP POLITIK NEGARA : ANTI KAPITALISME-NEO LIBERALISME.

SIKAP POLITIK NEGARA : ANTI KAPITALISME-NEO LIBERALISME.

dito 13 Jul 2026 69

Di tulis dan di sampaikan Oleh : Kristiya Kartika *)

 

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato resmi di acara Hari Koperasi Nasional ke 79 di Gelora Bung Karno, 12 Juli 2026, harus diinterpretasikan sebagai Pernyataan Politik Resmi Negara.

 

Kalimat-kalimat Presiden yang substansinya menyatakan bahwa kita harus menyadari Kapitalisme/Neo Liberalisme yang selama ini sudah dipraktekkan dalam pembangunan ekonomi kita adalah sesuatu yang salah.

Jiwa Rakyat yang menyelimuti suasana saat ini juga tersimpul dari Pidato tersebut, yang bermakna bahwa masyarakat terutama Genz harus mewarisi dan melaksanakan ajaran Perintis Kemerdekaan dan Pendahulu , bahwa Koperasi adalah alat perjuangan bangsa ini untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

 

Secara implisit Presiden pun mengatakan, bahwa Koperasi dekat dengan batinnya/keluarganya, bahkan juga ke rakyat yang di pimpinnya, sehingga muncullah suatu harapan bahwa ini semua mesti berimplikasi, kedepannya harus segera dilaksanakan perubahan resmi policy nasional yang sampai kini masih berorientasi dan mempraktekkan Kapitalisme dan Neo Liberal, berubah kembali menjadi Pancasilais sesuai dengan Preambulle UUD 1945 dan Pasal 33 batang tubuhnya.

 

LANGKAH-LANGKAH KONGKRIT.

 

Pernyataan Presiden itu adalah pernyataan politik yg intinya semua warga negara Indonesia harus kembali kepada Ideologi NKRI Pancasila dengan segala implikasinya.

 

Sekaligus sebuah Historical Statement yang berisi pengakuan bahwa selama ini telah melupakan dan meninggalkan sekaligus tidak melaksanakan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumen Ideologi Bangsa.

 

Namun secara sadar menggunakan nilai- nilai ideologi asing Kapitalisme-neo liberal sebagai penuntun dalam hidup, mengelola Bangsa dan Negara ini.

 

Maka tidak berlebihan jika pidato Presiden tersebut, adalah sebuah langkah yang sangat tepat dan diperlukan saat rakyat semua merasakan gemuruhnya suasana menuju kehancuran.

Baca Juga :  Haidar Alwi Menilai Tuduhan Kapolri Persekusi Calon Kapolri Pilihan Presiden Hanya Upaya Adu Domba

 

Oleh karena itu diperlukan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, dengan merubah dan memperbaharui berbagai kebijakan nasional yang mendukung sikap politik dan langkah Presiden.

 

Adapun Perubahan tersebut harus diikuti kebijakan teknis pelaksanaannya.

 

Dengan demikian DPR RI harus serius bersama lembaga eksekutif dan Yudikatif menegakkan secara konsisten dan konsekuen pemberantasan korupsi.
Terkait dengan hal tersebut, DPR RI harus mencabut “political decision” yg menolak pengesahan RUU Perampasan Harta Hasil Korupsi.
Rancangan Undang2 tersebut harus di bahas lagi dan disahkan.
Tidak hanya itu Presiden juga harus mengganti Para Menteri dan Pejabat Negara lainnya, yang selama ini terbukti dari kebijakan resminya hingga perilaku pribadinya mencerminkan seorang Kapitalis dan Neolib.
Langkah ini sangat strategis segera dilakukan agar bangsa ini segera terbebas dari tindakan negatif  menghancurkan rakyat, negara dan bangsa.
PROGRAM-2 KERAKYATAN PILIHAN. 
Konsekuensi ideologis dari Pidato Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional, tentunya mewajibkan bangsa ini untuk melanjutkan program Negara yg memiliki sikap keberpihakan terutama kepada rakyat.
Bukan berarti sama sekali tidak ada penghargaan pada kepentingan Individual. Namun harus tegas, bukan mengutamakan kepentingan individu yang berdasarkan ideologi kapitalisme, neo-liberal, melainkan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 asli bukan hasil amandemen 2002.
Program program Pemerintah juga perlu adanya aksentuasi mengutamakan kepentingan peningkatan pendapatan rakyat, keinginan/usulan rakyat, lapangan kerja, pendidikan, makan sehat, dan lainnya yang tentunya mencerminkan kebersamaan secara substansial.
Jangan sampai terulang atas kejadian kejadian yang telah berlangsung selama ini, misalnya, anak didik mendapatkan kesulitan saat akan masuk SMAN/SMPN, akibat persyaratan yang diberikan tidak ‘make- sense’, karena dibayangi/dipengaruhi langkah-langkah birokratis yg beraroma koruptif.
Dengan belajar dari realitas yang ada, dimana kultur koruptif sudah hampir menjadi ‘everyday lifes’ masyarakat di semua lapis sosial, dan di banyak bidang, maka Keputusan Presiden atas pergantian Menteri dan Pejabat Pemerintahan lainnya sangat diharapkan rakyat, untuk segera di lakukan, di karenakan jika tidak segera di lakukan, maka bisa menjadi penghambat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
Sedangkan Program ideologis lain yang mencerminkan implementasi ideologi negara, khususnya sektor ekonomi, adalah mengembangkan koperasi disertai mengembalikan kembali roh koperasi ke jiwa Preambule UUD 1945 serta pasal 33 batang tubuhnya.
Bukan koperasi yg. diatur, dikendalikan oleh birokrasi koruptif dan oligarkhi.
KMP (Koperasi Merah Putih) yg telah didirikan di berbagai pelosok Nusantara, harus dibebaskan dari tangan2 birokrasi yg koruptif dan perpanjangan tangan Oligarkhi.
Negara harus tegas melibatkan tokoh atau pelaku dan pemikir Koperasi yang telah terbukti selama ini konsisten sekaligus berhasil mengelola koperasi ber kerakyatan. Juga yang konsisten memerankan peran strategis koperasi dalam melayani kebutuhan rakyat dan mengembalikan rakyat sebagai pelaku penting dalam perekonomian.
Khususnya menikmati keuntungan yang diperoleh koperasi, kerena kepemilikan koperasi adalah kepemilikan kolektif yang tentunya harus berada ditangan rakyat, bukan kepemilikan individual atau kelompok tertentu yang bisa menjadikan koperasi sebagai ladang korupsi seperti yang terjadi di masa lalu!!
————–‐—————–
*). Dr. Kristiya Kartika, Mantan Ketua Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan Mantan Ketua Umum DPN Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia). Mantan Sekjen LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) Kementerian Pekerjaan Umum ; dan Vice President TCDPAP (Technical Consultancy Development Program for Asia and the Pacific). Mantan Tim Kerja Menteri PAN-RB. Lulus Program Doktoral Management Bisnis, San Beda University, Manila. *
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sempat Kejar-kejaran di Kebun Sawit, Tim Tabur Kejari Pessel Akhirnya Berhasil Amankan DPO Terpidana Kasus Kehutan

Primadoni,SH

28 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Operasi penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana kasus tindak pidana kehutanan di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (28/8/2026), berlangsung menegangkan. Tim Tabur Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan harus melakukan pengejaran hingga ke area kebun sawit setelah terpidana Marsedes Pgl. Sedes melakukan perlawanan saat hendak dieksekusi. Seperti diketahui, …

Pisah Sambut Kepala SMAN 12 Padang, Gusnaldi Serahkan Kepemimpinan kepada Evide

Zulwandi

26 Agu 2026

Padang, Nasionalpos.com — SMAN 12 Padang menggelar acara pisah sambut kepala sekolah, Senin (24/8/2026), sebagai momentum serah terima kepemimpinan dari Pelaksana Tugas (PLT) Kepala SMAN 12 Padang, Gusnaldi, M.Pd., kepada kepala sekolah definitif, Evidel, S.Pd. Acara tersebut dihadiri Kasi SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Alit Anugrah Maria, M.Pd., yang mewakili Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) …

Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Dua Bulan untuk 13.044 SPPG: Mana Roadmap BGN?

dito

23 Agu 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Pius Luistrilanang mantan anggota BPK RI dan mantan kader Partai Gerindra    Pemerintah menyampaikan bahwa penyelesaian sekitar 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih berada dalam tahap persiapan membutuhkan waktu hingga dua bulan. Berdasarkan data BGN, jumlah tepatnya mencapai 13.044 SPPG Proses Persiapan. Selain itu, terdapat 27.469 …

MAPPI & Dosen Usakti Desak KPK Tangkap Ainun Naim atas Dugaan Keterlibatan Kasus Google Cloud

dito

19 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sebanyak ratusan orang dari Masyarakat Aliansi Peduli Pendidikan (MAPPI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 19/8/2026   Mengusung tuntutan agar Mendesak KPK agar segera memanggil Ainun Na’im Sekjen Kemendikbudristek 2019-2021, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadim Makarim     ” Ya, …

x
x