Home » Top News » Diduga Alih Fungsi Lahan Sawah Tanpa Izin di Desa F Tugumulyo, Warga Minta Pemerintah Bertindak

Diduga Alih Fungsi Lahan Sawah Tanpa Izin di Desa F Tugumulyo, Warga Minta Pemerintah Bertindak

Admin Redaksi 07 Jul 2026 54

Nasionalpos.com/Musi– Dugaan alih fungsi lahan sawah menjadi lokasi usaha warung KAP di Desa F, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, menuai keluhan dari sejumlah petani setempat. Warga menilai keberadaan bangunan usaha tersebut telah mengurangi luas lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh tim media di lapangan, seorang petani yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak setuju jika lahan sawah digunakan untuk kepentingan usaha pribadi.

> “Kami tidak setuju sawah digunakan untuk usaha sendiri. Penghasilan kami sebagai petani semakin berkurang. Bahkan warung itu diduga tidak memiliki izin usaha. Kenapa membangun warung KAP di lahan sawah yang menjadi tempat kami mencari nafkah? Kami berharap warung itu secepatnya ditertibkan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).

Tim media juga berupaya melakukan konfirmasi kepada pemilik usaha warung KAP yang diketahui berinisial W.

Baca Juga :  KEGAGALAN PENGELOLAAN NEGARA. Bukan Hanya Tanggungjawab Pemerintah Saat Ini.

Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan disebut telah dua kali tidak dapat ditemui untuk memberikan keterangan maupun klarifikasi.

Persoalan alih fungsi lahan sawah menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, disebutkan bahwa sekitar 87 persen lahan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari Lahan Baku Sawah (LBS) yang harus dilindungi dan tidak boleh dikonversi tanpa ketentuan yang berlaku.

Regulasi tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan lahan pertanian produktif agar tidak terus berkurang akibat pembangunan sektor nonpertanian. Namun dalam praktiknya, sejumlah daerah menghadapi persoalan karena terdapat lahan yang telah terlanjur dimanfaatkan untuk kegiatan usaha maupun pembangunan lainnya.

Sejumlah pihak menilai bahwa pengaturan mengenai perlindungan lahan sawah perlu diselaraskan dengan kondisi di daerah.

Baca Juga :  Breakingnews, Satu Buah Rumah di Nagari Duku Hangus Terbakar 

Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat melakukan pendataan, evaluasi, serta penegakan aturan terhadap dugaan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Masyarakat berharap instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan dinas yang berwenang, segera melakukan pengecekan lapangan guna memastikan status lahan, legalitas bangunan usaha, serta perizinan yang dimiliki.

Jika ditemukan pelanggaran, warga meminta agar penindakan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait mengenai dugaan alih fungsi lahan sawah tersebut.

Tim media akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. Pungkas nya (Agus)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Dua Bulan untuk 13.044 SPPG: Mana Roadmap BGN?

dito

23 Agu 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Pius Luistrilanang mantan anggota BPK RI dan mantan kader Partai Gerindra    Pemerintah menyampaikan bahwa penyelesaian sekitar 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih berada dalam tahap persiapan membutuhkan waktu hingga dua bulan. Berdasarkan data BGN, jumlah tepatnya mencapai 13.044 SPPG Proses Persiapan. Selain itu, terdapat 27.469 …

MAPPI & Dosen Usakti Desak KPK Tangkap Ainun Naim atas Dugaan Keterlibatan Kasus Google Cloud

dito

19 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sebanyak ratusan orang dari Masyarakat Aliansi Peduli Pendidikan (MAPPI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 19/8/2026   Mengusung tuntutan agar Mendesak KPK agar segera memanggil Ainun Na’im Sekjen Kemendikbudristek 2019-2021, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadim Makarim     ” Ya, …

Wawako Rustam Effendi Hadiri Apel Tahunan Pondok Pesantren Al Madani

Andi Ledi Lubuk Linggau

18 Agu 2026

Nasional.COM-Lubuk Linggau— Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, menghadiri Apel Tahunan Pondok Pesantren Al Madani Kota Lubuk Linggau, Selasa (18/8/2026). Kegiatan berlangsung di lapangan kompleks Pondok Pesantren Al Madani. Dalam sambutannya, H Rustam Effendi menyampaikan bahwa pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat …

Sekda Pimpin Rapat Pematangan Penyaluran Bantuan UMKM Dana CSR

Andi Ledi Lubuk Linggau

18 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa memimpin rapat pembahasan pelaksanaan dan penetapan calon penerima manfaat bantuan UMKM Juara melalui pembiayaan dana CSR Kota Lubuk Linggau, rapat tersebut berlangsung di Ruang Kerja Sekda Kota Lubuk Linggau, Selasa (18/8/2026). Dalam rapat, H Trisko Defriyansa menyampaikan …

x
x