Home » Headline » Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito 14 Nov 2026 4

NasionalPos.com, Jakarta-

Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.

 

Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin terhadap apa yang di duga terjadi pada salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat yang di kelola oleh Kementerian Sosial.

 

Ini sangat mengejutkan bagi saya, sebab di dalam program Sekolah Rakyat ini di ikuti oleh para peserta didik dari kalangan masyarakat yang putra putrinya, tidak bisa menikmati sekolah formal karena kehidupan ekonomi mereka di landa kemiskinan akut, hal ini membuat Presiden Prabowo untuk menampung putra putri mereka agar bisa mengenyam pendidikan yang layak” tutur Rudy Darmawanto SH

Baca Juga :  PMKRI Jakpus Sikapi Kebijakan PP PMKRI sebatas , Lewat Konsolidasi tuntut garansi jangka panjang pemerintah untuk Sumatera

 

Namun setelah sekolah itu berdiri dan berlangsung hingga dapat menampung jutaan anak dari kalangan keluarga pra sejahtera lanjut Rudy, pihaknya mendapatkan informasi hasil temuan BPK tersebut, yang kemudian mempelajari dan mencermatinya, di duga adanya perbedaan mencolok antara harga barang di e-katalog (Inaproc) dengan harga pasar atau harga resmi untuk sejumlah pengadaan, di antaranya:

 

“• Drone DJI Mini 5 Pro: Rp25,06 juta vs Rp18,08 juta di pasaran.

• Drone DJI Air 3S: Rp31,72 juta vs Rp24,10 juta di pasaran.

• Bingkai foto Presiden/Wakil Presiden: Rp1,07 juta vs sekitar Rp200 ribu.

• Mesin cuci Polytron: Rp2,55 juta vs Rp1,83 juta.

• Sepatu Mills: Rp505,6 ribu vs Rp369 ribu.

• Jam dinding Seiko: Rp666 ribu vs Rp360 ribu.

 

Ya, yang jelas ada potensi modus penggelembungan harga (markup) serta di duga menafikan negosiasi harga melalui mekanisme e-purchasing, sehingga memicu tindakan yang merugikan uang negara, yang juga uang rakyat dari APBN tentunya” tandas Rudy
Menurut Rudy, tidak hanya itu,  dalam dugaan kasus mark up ini, juga di duga adanya kecenderungan penyedia atau vendor barang yang itu-itu saja (berulang) dalam proyek tersebut, sehingga bisa di katakan adanya monopoli ke pihak tertentu, serta terindikasi memperkaya pihak tertentu, dalam undang undang anti korupsi sangat bisa tindakan ini merupakan tindakan korupsi.
” Dari temuan kasus ini, kami bakal melaporkan ke KPK dan mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus ini, sehingga segera ada tersangka kasus ini, ya pokoknya Hukum harus di tegakkan bagi terduga Koruptor Pengadaan barang dan jasa Sekolah Rakyat di kementerian Sosial, tega banget uang rakyat untuk rakyat miskin di korup, nggak ada kompromi KPK harus usut tuntas” pungkas Rudy

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Diduga Kuat ada nya penyala Gunaan Dana sekola Di SD.N 1 Sumberharta kab.musirawas meminta pihak kejaksaan menindak lanjut dugaan

Andi Ledi Lubuk Linggau

13 Nov 2026

Nasionalpos.com-Musirawas-Kurangnya ketelitian dan dugaan kelalaian dari beberapa instansi terkait dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pengawasan, pengendalian, serta pembinaan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN.1 Sumberharta kabupaten Musirawas  kembali menjadi sorotan publik.   Diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini tentu menambah daftar panjang catatan buruk dalam …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Wawako Pimpin Apel Peringatan HKN ke-62 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

12 Nov 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi memimpin apel dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kota Lubuk Linggau di Alun-alun Merdeka, Kamis (12/11/2026). Apel juga diisi dengan pembagian penghargaan kepada para pemenang lomba memperingati HKN ke 2 tingkat Kota Lubuk Linggau. Peringatan HKN tahun ini mengusung tema Semangat Sehat untuk …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas Pemberian proyek dari 2 kementerian untuk PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad”

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di terima menyebutkan adanya dugaan pemberian proyek tanpa tender dari Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dengan senilai Rp 14. 696. 955. O55 kepada PT Rans Animasi Indonesia yang merupakan perusahaan milik Raffi Ahmad utusan khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, adapun proyek tersebut bertujuan …

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Buka Kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

Andi Ledi Lubuk Linggau

09 Nov 2026

Nasionalpos.com-LUBUK LINGGAU– Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi, membuka kegiatan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik bagi Pemilih Pemula Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, yang berlangsung di Cinema Hall Lantai 5 Kantor Wali Kota Lubuk Linggau, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Kesadaran Politik bagi Generasi Muda yang Berintegritas dalam Mewujudkan Demokrasi …

x
x