Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

NasionalPos.com, Jakarta-

Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.

Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan oleh Dr Himawan Bramantyo Ketua Badan Pengurus Yayasan Trisakti kepada wartawan, Rabu, 11 November 2026 di Jakarta.

” Kami menyikapi masalah perampasan Asset milik Yayasan Trisakti oleh pihak Ainun Na’im tentunya terlebih dahulu melalui penyampaian surat terbuka agar masyarakat umum maupun Civitas akademika, bisa memahami permasalahan tersebut,” ungkap Dr Himawan Bramantyo.

Menurut Dr Himawan Bramantyo, bahwa surat tersebut Merujuk pada fakta hukum, yaitu adanya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0281/U/1979 yang sudah diuji secara hukum, dan telah inkracht sejak 20 Juli 2011 di PN Jakarta Barat No. 395/Pdt.G/2004, jo. No. 20/PDT/2006, jo. No. 2581 K/PDT/2006, jo. No. 172 PK/PDT2011.

” Tentunya keputusan itu sudah inkracht sejak 19 Maret 2015 di PN Jakarta Timur No. 34/Pdt.G/2011, jo. No. 567/PDT/2011, jo. No. 2089 K/2013 menerangkan bahwa “Seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan semua harta benda bergerak maupun tak bergerak Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti.” terang Dr Himawan Bramantyo

Bukan hanya itu saja, sambungnya, bahwa Putusan No. 410/Pdt.G/2007, jo. No. 248/PDT/2008, jo. No. 821 K/PDT/2010, jo. No. 575 PK/PDT/2011 juga telah inkracht sejak 13 Juni 2012 dan sesuai Berita Acara Eksekusi Riil No. 05/2011, jo. 410/Pdt.G/2007 tanggal 31 Juli 2023, menerangkan bahwa “Penggugat (Yayasan Trisakti) adalah Pembina, Pengelola, Badan Penyelenggara dari Universitas Trisakti serta menjadi pemilik pembayaran mahasiswa kepada Universitas Trisakti termasuk yang belum dipertanggungjawabkan kepada Penggugat.

” Keputusan yang telah saya sampaikan tadi, tentunya di perkuat dengan adanya Putusan No.407/G/2022/PTUN.JKT, jo. No. 250/B/2023/PT.TUN.JKT, jo. No. 292 K/TUN/2024, jo. No. 227 PK/TUN/2025 yang telah inkracht sejak 17 Desember 2025 menerangkan bahwa “Menyatakan tidak sah keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 330/P/2022 tentang susunan keanggotaan Pembina Yayasan Trisakti tertanggal 24 Agustus 2022, dan mewajibkan Tergugat mencabut keputusan tersebut termasuk segala keputusan turunannya.”

” Dari apa yang kami sampaikan tersebut jelas menyatakan bahwa Yayasan Trisakti yang sah sebagai pihak yang berwenang atas putusan-putusan tersebut adalah berdasarkan Akta No. 33/2023 Notaris H. Zainuddin, S.H. di bawah kepemimpinan Anton Lukmanto sebagai Ketua Pembina dan Dr. Himawan Brahmantyo, S.E., M.M. sebagai Ketua Pengurus.” Tandas Dr Himawan Bramantyo

Dr Himawan Bramantyo juga menjelaskan bahwa merujuk pada fakta hukum yang Berketetapan Hukum tetap tetap tersebut, tentunya pihak Ainun Na’im dkk tidak berhak dan tidak sah melakukan klaim memiliki Asset milik Yayasan Trisakti, sebab Yayasan Trisakti yang di buat oleh Ainun Na’im dkk tidak sah alias ilegal.

Namun nampak nya ada dugaan upaya perampasan aset milik masyarakat atas nama Yayasan Trisakti oleh saudara Prof. Dr. Ainun Naim, dkk yang tidak memiliki legalitas dengan dalih PTN-BH.

” Dampak dari upaya dugaan perampasan Asset oleh pihak Ainun Na’im, jelas sangat menggangu operasionalisasi Yayasan Trisakti, oleh karena itu, kami bakal melawan tindakan perampasan Asset milik Yayasan Trisakti tersebut, ya, untuk itu kami mohon dukungan dan doa dari masyarakat maupun Civitas akademika agar Allah SWT memberikan Ridhoi Nya atas perjuangan kami menegakkan keadilan demi Yayasan Trisakti. Amin” Pungkas Dr Himawan Bramantyo.