INDONESIA DARURAT KEMANUSIAAN DAN EKOLOGI: ISTANA SIBUK SALING SIKUT KEPENTINGAN, RAKYAT DAN ALAM MENANGGUNG KORBAN

NasionalPos. Com, Jakarta- 

Menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini, yang kurang mendapatkan perhatian percepatan penanganan dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kurun waktu dua tahun ini.

Maka Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (GERMAS PP PMKRI) Rikardus Redja, kepada wartawan, Rabu, 4 November 2026 di Jakarta, ia menegaskan bahwa perjuangan organisasi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral untuk membela nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

” Bagi PP PMKRI, Kemanusiaan dan ekologi merupakan dua persoalan fundamental yang saling berkaitan dan harus menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa, terutama negara sebagai pemegang mandat perlindungan rakyat dan pengelolaan lingkungan.” Ucap Richardus Redja.

Menurutnya, sejak awal tahun 2026 hingga November 2026, Indonesia dihadapkan pada ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah. Kondisi iklim, termasuk fenomena El Niño yang berpotensi memperpanjang musim kering dan meningkatkan risiko kekeringan, menjadi salah satu faktor yang memperbesar kerentanan terjadinya kebakaran.

Namun, imbuhnya, kondisi alam tidak boleh dijadikan alasan untuk menormalisasi bencana yang berulang. Karhutla bukan semata-mata persoalan cuaca, melainkan juga berkaitan dengan tata kelola lingkungan, pengawasan kawasan hutan, pencegahan, penegakan hukum, serta kesigapan negara dalam melindungi masyarakat.

” Berdasarkan pemantauan melalui Dashboard Penanganan Karhutla BNPB dan Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi Kementerian Kehutanan, kejadian kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung hingga November 2026. ” Ungkap Ricky panggilan akrabnya.

Situasi ini, lanjut Ricky, memperlihatkan bahwa penanganan karhutla masih menghadapi tantangan serius. Luas wilayah terdampak, ancaman kabut asap, risiko kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, hingga ancaman terhadap permukiman menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai kejadian rutin tahunan.

” Negara tidak boleh sekadar hadir ketika api telah membesar. Negara harus hadir sebelum kebakaran terjadi, ketika masyarakat terancam, dan setelah bencana meninggalkan kerusakan.” Tukas Richardus Redja .

Karena itu, sambung Ricky, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan langkah pencegahan, pemadaman, pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat, serta pemulihan lingkungan berjalan secara terpadu dan terukur.

Ia juga menambahkan bahwa di tengah situasi tersebut, desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional atau status kedaruratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semakin mengemuka.

Penetapan status tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan skala bencana, kapasitas penanganan, dampak terhadap masyarakat, serta kebutuhan mobilisasi sumber daya.

” Karena itu PMKRI memandang bahwa keputusan mengenai status bencana harus didasarkan pada penilaian objektif dan mengutamakan keselamatan rakyat, bukan semata-mata pertimbangan citra atau kepentingan politik.” Tegas Ricky

Tidak hanya itu, Ricky juga mengungkapkan bahwa dampak karhutla juga tidak berhenti pada batas administratif wilayah Indonesia. Kabut asap berpotensi melintasi batas negara dan menjadi persoalan lingkungan regional. Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki kepentingan terhadap penanganan pencemaran asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu, ia berharap agar diplomasi lingkungan dan kerja sama regional perlu diperkuat. Namun, kerja sama internasional tidak boleh dipahami sebagai pengganti tanggung jawab negara.

“Pemerintah Indonesia tetap harus menjadi pihak utama yang memastikan perlindungan masyarakat dan pemulihan lingkungan di dalam negeri.” Ucap nya.

Di kesempatan ini, Ricky juga mengungkapkan bahwa di tengah situasi penanganan karhutla, pernyataan Menteri Lingkungan Hidup pada November 2026 mengenai adanya informasi intelijen tentang dugaan pembakaran secara sengaja untuk melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo menambah dimensi baru dalam polemik ini.

” Untuk itu, PMKRI memandang bahwa setiap dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan harus diusut secara serius, transparan, dan berdasarkan bukti yang dapat di pertanggung jawabkan.” Kata Ricky

Namun, tambah nya, bahwa dugaan tersebut tidak boleh berhenti menjadi pernyataan di ruang publik. Aparat penegak hukum harus memastikan siapa pun yang terbukti terlibat, baik individu maupun korporasi, diproses sesuai hukum.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa PMKRI mengingatkan agar narasi mengenai dugaan motif politik tidak menggeser perhatian dari persoalan mendasar: masyarakat membutuhkan udara bersih, lingkungan yang aman, pelayanan kesehatan, perlindungan tempat tinggal, dan kepastian bahwa negara hadir dalam menghadapi bencana.

Ricky juga menjelaskan bahwa Fokus penanganan harus tetap diarahkan pada keselamatan rakyat dan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan, maka Pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, PMKRI bersama elemen gerakan pemuda menyuarakan keprihatinan terhadap penanganan karhutla melalui diskusi refleksi Sumpah Pemuda.

“Gerakan tersebut membawa pesan bahwa semangat persatuan pemuda tidak boleh berhenti pada seremoni sejarah, tetapi harus diwujudkan melalui keberanian menyuarakan persoalan rakyat.” Jelas Ricky

Ia juga menambahkan bahwa Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah semestinya perlunya pemerintah mempertimbangkan peningkatan status penanganan karhutla menjadi bencana nasional atau status kedaruratan yang relevan.

Di sisi lain, menurut nya, pemerintah pusat menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki kapasitas untuk menangani karhutla tanpa harus meminta bantuan asing. Pernyataan tersebut tentu menjadi bagian dari sikap pemerintah dalam melihat kapasitas nasional.

Namun, PMKRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan terletak pada kemampuan negara untuk menyatakan sanggup bekerja sendiri, melainkan pada sejauh mana masyarakat terlindungi, kebakaran dapat dikendalikan, korban dapat dicegah, dan kerusakan lingkungan dapat dipulihkan.

“Kedaulatan negara tidak boleh dimaknai sebagai penolakan terhadap kerja sama, terutama ketika keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan menjadi taruhan.” Tegas Ricky.

Ia juga mencermati bahwa Di tengah persoalan kemanusiaan dan ekologi tersebut, pada realitas nya saat ini, ruang publik kembali dipenuhi polemik politik di tingkat elite, mulai dari perkembangan putusan Mahkamah Agung terkait perkara ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga penetapan para Jenderal berbintang di tubuh POLRI dan pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam perkara dugaan akses atau penyadapan ilegal terhadap Presiden, tokoh publik, tokoh aktivis, ormas, LSM, dan lain-lain.

” Justru itu PMKRI melihat bahwa dinamika politik elite tidak boleh menyita seluruh perhatian publik hingga persoalan yang menyangkut keselamatan dan kehidupan masyarakat justru kehilangan ruang pembahasan. ” Kata Ricky

Oleh karena itu, ia mengemukakan pendapatnya bahwa ketika rakyat berhadapan dengan ancaman asap, gangguan kesehatan, kehilangan mata pencaharian, kerusakan hutan, dan ketidakpastian hidup, maka agenda perlindungan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama.

Ia juga mengingatkan agar Jangan sampai kegaduhan politik di pusat kekuasaan membuat semua pihak lupa bahwa di berbagai wilayah Indonesia, masyarakat masih berhadapan dengan ancaman kebakaran, asap, dan kerusakan lingkungan.

Perdebatan elite boleh berlangsung, ungkap nya, namun proses hukum harus tetap berjalan, tetapi tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyat tidak boleh ditunda.

“Atas dasar itu, PMKRI mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa, organisasi kepemudaan, masyarakat sipil, akademisi, komunitas lingkungan, serta seluruh elemen bangsa untuk menjaga konsistensi pengawalan terhadap isu kemanusiaan dan ekologi.” Ujar Ricky

Sekali lagi, ia menegaskan bahwa Gerakan mahasiswa tidak boleh mudah terseret oleh setiap dinamika politik yang berkembang, apalagi kehilangan arah perjuangan hanya karena perhatian publik berpindah dari satu polemik ke polemik lainnya.

Selain itu, ucapnya, PMKRI menegaskan bahwa perjuangan terhadap karhutla bukanlah gerakan sesaat yang hanya muncul ketika api membesar atau ketika isu tersebut menjadi perhatian media.

Ia juga menyampaikan bahwa Perjuangan ini harus menjadi gerakan berkelanjutan untuk mengawal kebijakan pemerintah, mendorong penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, mengawasi tanggung jawab korporasi, memperkuat perlindungan masyarakat terdampak, serta memastikan pemulihan ekosistem dilakukan secara serius.

Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab sejarah untuk berdiri bersama masyarakat yang terdampak, menyuarakan mereka yang tidak memiliki ruang untuk didengar, dan mengingatkan negara ketika tanggung jawab perlindungan rakyat belum terpenuhi.

” Atas dasar itulah maka PMKRI menyerukan: KEMANUSIAAN JANGAN DIKALAHKAN OLEH KEGADUHAN ELIT, EKOLOGI JANGAN DIKORBANKAN DEMI KEPENTINGAN POLITIK DAN EKONOMI.” Tandas Ricky

Di akhir perbincangan nya dengan pers, ia menandaskan bahwa Api boleh dipadamkan, tetapi perjuangan tidak boleh berhenti. Kabut asap boleh menghilang, tetapi tanggung jawab negara dan gerakan masyarakat sipil untuk menjaga kehidupan harus terus menyala.

“PMKRI: SATU BARISAN DALAM PERJUANGAN KEMANUSIAAN DAN EKOLOGI.” Pungkas Ricky