Advokat Andi Darwin Desak Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden dan Pejabat Negara.

NasionalPos. com, Jakarta- 

Kepada wartawan naspos.com yang menghubunginya, Rabu, 4 November 2026 , Advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associates, ia  menilai bahwa penyadapan di luar produser undang-undang tidak dapat dibenarkan dan tidak meminta motif maupun pemberi perintah dibuka.

Bahkan ia menegaskan bahwa dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap komunikasi Presiden dan sejumlah pejabat negara, agar aparat penegak hukum segera menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan berdasarkan hukum.

Pernyataan tersebut, disampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SE SH di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelum persidangan perkara nomor 715/Pdt.G/PN Jakarta Utara.

Andi Darwin juga menambahkan, bahwa penyadapan oleh aparat negara hanya sah apabila didasarkan pada undang-undang dan dijalankan sesuai prosedur.

“Hal itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang menegaskan bahwa penyadapan merupakan pembatasan hak atas privasi sehingga harus diatur dengan undang-undang. ” Ungkap Andi Darwin R Rangreng SE SH

Karena itu, sambungnya, penyadapan yang dilakukan tanpa dasar undang-undang, tanpa izin yang dipersyaratkan, atau di luar batas waktu dan tujuan yang ditentukan merupakan perbuatan melawan hukum.  Adapun, Status jabatan pelakunya, kata Andi, tidak menghapus kewajiban untuk tunduk pada hukum.

Peristiwa yang disorot

“Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan atau akses ilegal tersebut. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang menurut sejumlah pemberitaan kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. ” Tukas Andi Darwin R Rangreng SE SH

Dugaan aktivitas tersebut, lanjut Andi, disebut telah berlangsung sejak 2025 lalu. Seluruh fakta ini masih berupa dugaan dan belum diuji di pengadilan.

Sedangkan Pasal yang berpotensi dilanggar, Andi Darwin menyebut sejumlah ketentuan yang berpotensi dilanggar apabila dugaan tersebut terbukti.

“Di antaranya Pasal 40 jo. Pasal 56 Undang-Undang Telekomunikasi (UU 36/1999), Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 65 jo. Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022). “Tandas Andi Darwin R Rangreng SE SH

Di kesempatan ini, Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan diri pribadi dan hak berkomunikasi dijamin pada Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

“Namun demikian, Pasal yang akhirnya dikenakan, bergantung pada berkas penyidikan dan surat dakwaan.”ujar Andi Darwin R Rangreng SE SH.

Motif dan pemberi perintah harus dibuka

Hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menyebut hasil penyadapan tersebut dimanfaatkan pihak lain, oleh karena itu Andi Darwin menilai mesti ada desakan desakan dari Komisi III DPR dan berbagai pihak agar motif serta aktor di balik perkara diungkap merupakan kepentingan yang sah.

Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan perkara penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan informasi yang menyangkut keamanan negara maupun privasi warga, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Pembenahan regulasi.

Tidak hanya itu, Andi Darwin juga mendorong pembenahan tata kelola penyadapan. Ia menyarankan agar undang-undang penyadapan yang ada sekarang ini lebih komprehensif dan tidak tersebar, serta tentunya mendapatkan izin dari pengadilan yang independen dengan batas waktu dan kewajiban pelaporan, pengawasan eksternal yang memiliki akses audit dan kewenangan memberi sanksi, serta sanksi tegas bagi siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan tanpa memandang pangkat.

Ia juga menyinggung pentingnya evaluasi dan kepatuhan pada prosedur sebagaimana disampaikan Yusril Ihza Mahendra.

“Untuk itu lah bahwa kepada seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini belum diadili dan berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan resmi. ” Pungkas Andi Darwin R Rangreng SE SH.

Dari hasil konfirmasi, Bareskrim Polri dan Divisi Humas Polri, mengenai kasus penyadapan ini, tetap bersikap seperti kemarin, menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.