Home » Headline » DPR Kutuk Israel Atas Pembunuhan Pemimpin Palestina Ismail Haniyeh

DPR Kutuk Israel Atas Pembunuhan Pemimpin Palestina Ismail Haniyeh

dito 01 Agu 2024 124

NasionalPos.com, Jakarta-  Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengutuk tindakan Israel atas pembunuhan Kepala Politik Hamas Palestina Ismail Haniyeh yang sedang menjalankan tugas resmi untuk menghadiri pelantikan Presiden Iran.

“Itu satu aksi yang justru menghambat upaya pembicaraan, diplomasi, dialog damai antara pihak-pihak yang sedang berperang. Kami sejalan dengan Kementerian Luar Negeri RI yang mengecam pembunuhan itu. Kita sangat berduka dan berbelasungkawa atas syahidnya seorang pekerja besar, pejuang,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024
Dia mengaku pada 1 Juli lalu sempat bertemu dengan Ismail dalam konteks pembahasan terkait upaya-upaya parlemen untuk menciptakan perdamaian, serta mencari solusi terhadap sulitnya bantuan-bantuan untuk bisa masuk ke Palestina.
“Karena Indonesia kan banyak sebenarnya mengirim, mempunyai dan mengirim, tapi sekarang itu terkendala karena pihak Israel menutup semua jalur,” kata dia.
Menurutnya, pihak Palestina saat itu pun menyarankan agar Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lainnya untuk bisa menyalurkan bantuan terhadap masyarakat dan korban konflik tersebut.
Sebelumnya (31/7), Kantor Berita Rusia, Sputnik, mewartakan bahwa gerakan perlawanan Palestina Hamas menyatakan Ismail Haniyeh, petinggi politik gerakan tersebut, meninggal dunia akibat serangan Israel pada tempat tinggalnya di Teheran, Iran.
“Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengucapkan belasungkawa atas wafatnya seorang anak dari Bangsa Palestina yang besar. Ismail Haniyeh,” kata pernyataan Hamas melalui media sosial Telegramnya, Rabu, 31 Juli 2024
“Pemimpin gerakan meninggal dunia akibat serangan Zionis laknat pada tempat tinggalnya di Teheran setelah mengikuti upacara pelantikan Presiden Iran yang baru,” ucap Hamas.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

Di Momentum Hari Udara Bersih International, Biru Voice Desak Pemerintah Menjaga Udara Bersih Yang Sudah Semakin Polutif

dito

07 Sep 2026

National pos.com. Jakarta- Mengingat sifat polusi udara yang lintas batas, semua pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk melindungi atmosfer bumi dan memastikan udara yang sehat bagi semua orang.     Bekerja bersama, melintasi batas dan batas, antar sektor dan melampaui silo, akan membantu mengurangi polusi udara, meningkatkan keuangan dan investasi untuk langkah-langkah dan solusi kualitas …

x
x