Fraksi NasDem Tekankan APBD Perubahan 2026 Harus Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat Pessel

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan bahwa peningkatan anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Fraksi NasDem dalam Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 14 September 2026.

Melalui juru bicaranya, Teguh Dehalsa, SH., M.Kn., Fraksi NasDem menyatakan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan penting yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan, penggunaan belanja daerah, pembiayaan, transparansi serta manfaat anggaran bagi masyarakat.

Fraksi NasDem menilai pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 telah dilakukan melalui tahapan dengan perhatian, keterbukaan dan semangat kebersamaan antara DPRD dan pemerintah daerah.

Bagi DPRD, pembahasan anggaran bukan hanya menyangkut perubahan angka dalam dokumen APBD, tetapi juga berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah memastikan setiap peningkatan anggaran memiliki sasaran yang jelas dan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dalam Pendapat Akhirnya, Fraksi NasDem mencatat pendapatan daerah mengalami peningkatan dari Rp1.713.650.951.731 menjadi Rp1.803.611.121.477. Kenaikan tersebut mencapai Rp89.960.169.746.

Fraksi NasDem memandang peningkatan pendapatan tersebut sebagai perkembangan positif. Namun, pemerintah daerah diminta tidak berhenti pada pencapaian angka pendapatan semata.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus dilakukan dengan target yang realistis serta diikuti peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban daerah.

Fraksi NasDem juga mendorong pemerintah daerah memperkuat basis data pendapatan sehingga potensi penerimaan dapat dipetakan secara lebih baik.

Digitalisasi pemungutan pendapatan juga menjadi salah satu langkah yang didorong Fraksi NasDem untuk memperkuat sistem penerimaan daerah.

Selain itu, potensi dan aset daerah diminta dapat dioptimalkan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Dari sisi belanja, Fraksi NasDem mencatat adanya peningkatan dari Rp1.719.050.609.302 menjadi Rp1.899.338.428.680. Artinya, belanja daerah bertambah sebesar Rp180.287.819.378.

Kenaikan belanja tersebut menjadi perhatian DPRD karena semakin besar anggaran yang tersedia, semakin penting pula memastikan penggunaannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi NasDem secara tegas menekankan agar tambahan belanja diarahkan kepada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Bidang pendidikan dan kesehatan menjadi bagian yang disebut secara khusus oleh Fraksi NasDem sebagai sektor yang harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan program pembangunan.

Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai penting dalam menunjang aktivitas dan kebutuhan masyarakat.

Fraksi NasDem juga meminta perhatian terhadap sektor ekonomi masyarakat, termasuk pertanian, perkebunan dan perikanan yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.

Menurut Fraksi NasDem, dukungan terhadap sektor-sektor tersebut harus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penanggulangan bencana juga menjadi perhatian karena pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan dalam menghadapi berbagai risiko bencana yang dapat berdampak terhadap masyarakat dan infrastruktur.

Pelayanan publik hingga tingkat nagari turut menjadi sorotan Fraksi NasDem. DPRD menginginkan manfaat anggaran tidak hanya dirasakan di pusat pemerintahan, tetapi dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat nagari.

Pada sisi pembiayaan, Fraksi NasDem mencatat penerimaan pembiayaan meningkat sebesar Rp93.327.649.632, dari Rp5.399.657.571 menjadi Rp98.727.307.203.

Fraksi NasDem menyatakan menyetujui pemanfaatan SILPA dan sumber pembiayaan lainnya dengan penekanan bahwa penggunaannya harus tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3 miliar terdiri dari penyertaan modal kepada Bank Nagari sebesar Rp1 miliar dan PDAM Tirta Langkisau sebesar Rp2 miliar.

Fraksi NasDem menyatakan persetujuan terhadap pengeluaran pembiayaan tersebut sepanjang memberikan manfaat yang terukur bagi daerah dan masyarakat.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa DPRD melalui Fraksi NasDem tidak hanya melihat persetujuan anggaran dari sisi administratif, tetapi juga menekankan aspek manfaat dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

Setelah mempertimbangkan hasil pembahasan dan penyempurnaan substansi Ranperda serta urgensi pengaturannya bagi masyarakat, Fraksi NasDem akhirnya menyatakan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Fraksi NasDem berharap kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam pembahasan APBD Perubahan tidak berhenti pada pengesahan regulasi, tetapi berlanjut dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan.

DPRD juga menekankan pentingnya komitmen bersama agar anggaran daerah benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Pesisir Selatan yang lebih maju, tumbuh dan berkelanjutan.***