Kebijakan KTP Digital, Sebaiknya DiKaji ulang Agar Tidak Bebani Rakyat

NasionalPos.com, Jakarta- Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana akan menerapkan peralihan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke dalam bentuk format digital, yang dimulai sejak pertengahan tahun 2022 lalu. Diketahui pelaksanaan pemberlakuan KTP digital ini dilakukan secara bertahap.

Selanjutnya, dengan dilengkapi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), justru menimbulkan beberapa polemik di kalangan masyarakat umum.  Pasalnya, pembentukan KTP digital ini menyebabkan adanya pro dan kontra dari masyarakat.

Khususnya dari daerah-daerah pelosok, yang mana masyarakat di sana belum memiliki ponsel, bukan hanya itu, persoalan penerapan digitalisasi e-KTP juga akan mempersulit bagi kalangan lansia, yang tidak bisa mengoperasikan teknologi digital e-ktp tersebut, demikian disampaikan Polly Siahaya salah seorang Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada pers, Rabu, 21/6/2023 di Jakarta.

“Selain itu, sebagian masyarakat juga masih meragukan keamanan data dalam digitalisasi identitas. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat tersebut menganggap berkembangnya era digitalisasi dapat membuat pencurian data semakin rentan terjadi.”ungkap Polly Siahaya.

Menurutnya, bahwa keputusan pemerintah dalam pemberlakuan KTP digital ini tidak efektif, serta masih banyak warga Indonesia terutama lansia yang tidak mempunyai ponsel, Belum tepat untuk diterapkan saat ini, karena harus install aplikasi, sementara tidak semua orang memiliki ponsel yang memadai, terutama para lansia yang tidak mengerti teknologi, serta sistemnya sendiri dinilai banyak kelemahan. Misalnya, membedakan mana yang asli dan mana yang tidak, dikarenakan tidak tersedia alatnya.

“”Jadi orang tidak tahu mana yang asli mana yang bukan. Jadi NIK-nya itu berbeda, inikan menjadi kecurigaan yang sangat panjang,” tukas Polly.

Lebih lanjut Polly juga mengingatkan bahwa program e-KTP digital merupakan proyek besar yang berpotensi ciptakan ladang korupsi baru, jika kebijakan ini diterapkan di seluruh Indonesia akan berpotensi pada tindak pidana korupsi, Selain itu, penerapan e-KTP Digital menghadapi risiko saat masyarakat kehilangan smartphone tempat identitasnya tersimpan atau baterai ponsel habis, kondisi ini tentu sangat merepotkan.

Sebaiknya pemerintah menunda rencana kebijakan digitalisasi ktp ini, jangan beralasan biaya kertas blangko e ktp mahal, kemudian membebani rakyat untuk memiliki ponsel pintar atau smartphone, Rakyat tentunya memilih beli beras ketimbang smartphone yang harganya pasti tidak murah,

“Menunda kebijakan itu, karena sebelum diterapkan harus dipersiapkan agar sungguh-sungguh matang, agar kebijakan itu tidak membebani rakyat, kami tidak anti teknologi digital, tapi kami inginkan ada jaminan keamanan maupun kenyamanan dari pemerintah, sehingga teknologi tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.”pungkas Polly.