Home » Headline » Satgas Pengawasan Pengaturan Skor dan Keuangan Bakal Dibentuk Ketum PSSI

Satgas Pengawasan Pengaturan Skor dan Keuangan Bakal Dibentuk Ketum PSSI

dito 28 Apr 2023 227

NasionalPos.com, Jakarta- Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyebut Presiden Joko Widodo mendukung penuh pembentukan satuan tugas (satgas) mafia pengaturan skor dan tim audit independen manajemen keuangan PSSI.

Sejumlah nama sedang digodok untuk masuk dalam dua tim yang dibentuk dalam rangka pembenahan sepak bola nasional. Dukungan itu dipastikan setelah ia bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat 28/4/2023. Pertemuan itu untuk memberikan info kondisi terkini terkait sepakbola Indonesia, usai bertemu Presiden Jokowi, Erick langsung menggelar rapat di kantor PSSI.

“Pak Presiden mendukung penuh satgas ini. Sehingga saya bertahap akan mencari figur independen untuk mengawal satgas ini. Saya sudah rapat dengan Exco PSSI, mereka juga mendukung penuh.” kata Erick kepada Pers di Kantor PSSI, GBK Arena, Jakarta, Jum’at 28/4/2023.

Baca Juga :  Dihari Pahlawan, Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani Gelar Upacara & Pawai Budaya

Satgas Pengawasan Pengaturan Skor memiliki tugas utama mengevaluasi kinerja setiap wasit di musim kompetisi mendatang. Sedangkan, Satgas Pengawasan Keuangan akan mengawal proses audit keuangan PSSI yang proses penjajakannya tengah dilakukan oleh firma audit Ernst & Young.

“Kedua satgas itu akan terdiri dari beberapa Komite Eksekutif (Exco) PSSI dan figur-figur independen akan mengumpulkan data dan melakukan kajian, baik dalam hal pengaturan skor yang mungkin melibatkan wasit dan juga kelengkapan laporan keuangan PSSI,” kata Erick.

Erick juga menjelaskan,keberadaan Satgas itu bukan untuk mencari siapa yang salah dan tidak punya tujuan untuk saling menjatuhkan.

Baca Juga :  Gala Dinner Uda-Uni Duta Wisata Pesisir Selatan 2025 Penuhi Malam dengan Kehangatan dan Semangat Cinta Daerah

“Namun untuk mencari akar masalah yang membuat selama ini citra PSSI selalu jelek, bobrok, suap, atau ada main, dan hal-hal yang negatif. Karena itu, saya juga melibatkan profesional di satgas ini, salah satunya, Pak Ardan Adiperdana, mantan ketua BPKP di Satgas Pengawasan Keuangan PSSI,” tegas Erick.

Erick mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta PSSI untuk berkoordinasi dengan Polri dan Jaksa Agung terkait pembentukan satgas ini.

“Kita mau berkolaborasi antara stakeholder sepak bola dengan pemerintah. Ini bukan intervensi. Ini kerja sama dengan pemerintah dalam rangka perbaikan sepak bola nasional.”tandas Erick

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap pihak pihak yang Fitnah Kapolri Baru

dito

06 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Presidium Pemuda Indonesia (PPI) saat di hubungi wartawan, Selasa, 6/10/2026 di Jakarta, ia mengatakan pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merupakan langkah yang mengejutkan semua pihak yang di lakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebab di laksanakan dalam waktu singkat …

Poros Rawamangun siap Mengawal Tugas Amanah Kapolri Baru, Polri Bersama Rakyat

dito

05 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Keberlanjutan kepemimpinan di Korps Bhayangkara resmi bergulir usai Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026) lalu, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak 2021. Momen pergantian pucuk pimpinan ini disambut oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk …

UU Pengaturan Reforma Agraria: Dibuat Instan, Lahir Sumir, Rentan di Uji Materiil ke MK

dito

05 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta- Di sela-sela aktivitasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, advokat Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H. dari Kantor Hukum DRR Associate menyampaikan catatan kritis atas Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang baru saja di sahkan DPR RI tanggal 24/9/2026.   Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan dukungannya terhadap reforma agraria, akan tetapi ia menilai …

Jelang Akhir Anggaran Tahun 2026 DKI Jakarta, Poros Rawamangun Desak Aparat Hukum Usut Tuntas 5 Kasus Dugaan Korupsi di Jakarta

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Tahun anggaran 2026 belum berakhir, tapi catatan hitam dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah menggunung, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap 5 kasus dugaan korupsi dengan total nilai fantastis mencapai lebih dari setengah triliun rupiah, demikian di sampaikan Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Minggu, 4/10/2026 di Jakarta. …

Permasalahan Dokter dan Dokter Gigi Asing Berpraktik Di Indonesia

dito

04 Okt 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Presiden Prabowo pada pidato di Rapat Paripurna DPR dalam rangka HUT Kemerdekaan ke 81, mengemukakan mengenai kemungkinan mengundang dokter dari negara lain untuk praktik di Indonesia untuk waktu yang terbatas.   Hal ini untuk mengatasi kekurangan yang menurutnya, Indonesia kini membutuhkan setidaknya 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis. …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

x
x