Home » Headline » Sugiono Ungkap Tujuan Dibentuknya Panja Keamanan Laut

Sugiono Ungkap Tujuan Dibentuknya Panja Keamanan Laut

dito 18 Sep 2023 122

NasionalPos.com, Jakarta- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sugiono mengungkapkan bahwa tujuan Komisi I DPR membentuk Panja Keamanan Laut adalah untuk menjalankan beberapa fungsi utamanya. Salah satunya mengkaji hambatan kelembagaan atau institusional, dan legal formal.

Termasuk di dalamnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar institusi yang dapat menghalangi optimalisasi pelaksanaan pengamanan laut Indonesia.

“Selain itu juga untuk mengkaji strategi kebijakan keamanan laut nasional yang berdasarkan, pada analisis dinamika regional, dan global, dan potensi ancaman yang ada,” tambahnya dalam Rapat Dengar pendapat Umum Panja Keamanan Laut Komisi I DPR RI dengan IOJI (Indonesia Ocean Justice Initiative, Director of Paramadina Graduate School of Diplomacy dan Pemerhati Kemaritiman, di ruang rapat Komisi I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 18/9/2023.

Baca Juga :  ORARI Jalin Kerjasama dengan PPM-LVRI untuk Pembinaan SDM, Dukungan Komunikasi dan Penguatan Bela Negara

Tidak hanya itu, Panja Keamanan Laut juga bertujuan untuk mengkaji alokasi dan kebutuhan anggaran ideal untuk tata kelola sistem keamanan laut. Serta mengkaji kebutuhan personil Armada serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan, guna mendukung operasional keamanan laut Indonesia.

Baca Juga :  KETUM LSM MAUNG : Pentingnya Menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pemilihan Umum 2024

“Oleh karena itulah Panja keamanan laut Komisi I pada hari ini melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar, dan akademisi dengan tema penguatan tata kelola keamanan laut nasional,” pungkasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x