Home » Ekonomi » Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Tetapkan APBD DKI Tahun 2023 Rp 83,781 Triliun

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Tetapkan APBD DKI Tahun 2023 Rp 83,781 Triliun

dito 29 Nov 2022 145

NasionalPos.com, Jakarta- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda APBD tahun 2023 sebesar Rp 83,781 triliun. Sebagian alokasi APBD DKI Jakarta tahun 2023 diprioritaskan untuk penanganan banjir, kemacetan dan ketahanan pangan.

Pada rapat paripurna ini telah menetapkan pagu APBD 2023 sebesar Rp 83,781 triliun, Prioritas alokasi anggaran untuk penanganan banjir, kemacetan, ketahanan pangan 2023. Bila terjadi resesi banyak kolaborasi antara Gubernur dengan DPRD sangat baik, demikian disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 29/11/2022

“Mudah-mudahan untuk dua tahun ini kita bisa menjalankan tugas yang lebih baik,” Tukas Prasetio Edi Marsudi yang juga politisi PDI-Perjuangan ini.

Baca Juga :  Kompetisi Multicabang Piala Wapres RI Bakal Digelar KONI

Sementara  Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kecermatan, ketelitian dan kesungguhan dalam mencermati dan menelaah seluruh subtansi materi Raperda APBD 2023.

“Eksekutif akan menindaklanjuti berbagai saran, komentar dan rekomendasi dewan yang disampaikan selama proses pembahasan, penyelesaian dan persetujuan peraturan daerah APBD tahun 2023,” paparnya.

Heru menjelaskan, penanganan banjir yang telah berjalan rutin di antaranya, gerebek lumpur yang tersebar di lima wilayah kota.

“Serta pembuatan sodetan seperti yang akan dikerjakan di salah satu lokasi yang berada di Jakarta Timur,” jelasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, tiga program prioritas dalam rancangan APBD DKI Jakarta yang telah ditetapkan mendapat alokasi anggaran sebesar 41,27 persen.

Baca Juga :  Kementerian PPPA Dampingi Korban Jaringan Internasional Pornografi Anak

“Alokasi anggaran pengendalian banjir sekitar Rp 10 triliun lebih, penanganan kemacetan sekitar Rp 14 triliun dan peningkatan ekonomi Rp 10 triliun,” ungkapnya.

Ditambahkan Michael, Pemprov DKI Jakarta memiliki program  penyaluran pangan murah bersubsidi yang dibiayai melalui anggaran ketahanan pangan.

“Pemprov DKI Jakarta juga akan melanjutkan program lainnya di antaranya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Lansia Jakarta dan disabilitas, serta bantuan operasional sekolah. Bantuan dana pendidikan untuk mendorong sektor pendidikan lebih baik lagi di Jakarta,” pungkasnya. (*dit)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

x
x