Home » Ekonomi » Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Tetapkan APBD DKI Tahun 2023 Rp 83,781 Triliun

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Tetapkan APBD DKI Tahun 2023 Rp 83,781 Triliun

dito 29 Nov 2022 120

NasionalPos.com, Jakarta- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda APBD tahun 2023 sebesar Rp 83,781 triliun. Sebagian alokasi APBD DKI Jakarta tahun 2023 diprioritaskan untuk penanganan banjir, kemacetan dan ketahanan pangan.

Pada rapat paripurna ini telah menetapkan pagu APBD 2023 sebesar Rp 83,781 triliun, Prioritas alokasi anggaran untuk penanganan banjir, kemacetan, ketahanan pangan 2023. Bila terjadi resesi banyak kolaborasi antara Gubernur dengan DPRD sangat baik, demikian disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 29/11/2022

“Mudah-mudahan untuk dua tahun ini kita bisa menjalankan tugas yang lebih baik,” Tukas Prasetio Edi Marsudi yang juga politisi PDI-Perjuangan ini.

Baca Juga :  Pop Mie dan EVOS Hadirkan Keseruan Esports bagi Mahasiswa dan Komunitas Gaming di Bogor lewat Pop Mie Campus Gaming Ground

Sementara  Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kecermatan, ketelitian dan kesungguhan dalam mencermati dan menelaah seluruh subtansi materi Raperda APBD 2023.

“Eksekutif akan menindaklanjuti berbagai saran, komentar dan rekomendasi dewan yang disampaikan selama proses pembahasan, penyelesaian dan persetujuan peraturan daerah APBD tahun 2023,” paparnya.

Heru menjelaskan, penanganan banjir yang telah berjalan rutin di antaranya, gerebek lumpur yang tersebar di lima wilayah kota.

“Serta pembuatan sodetan seperti yang akan dikerjakan di salah satu lokasi yang berada di Jakarta Timur,” jelasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, tiga program prioritas dalam rancangan APBD DKI Jakarta yang telah ditetapkan mendapat alokasi anggaran sebesar 41,27 persen.

Baca Juga :  Latihan Militer Cina Dianggap Taiwan Melanggar Kedaulatan

“Alokasi anggaran pengendalian banjir sekitar Rp 10 triliun lebih, penanganan kemacetan sekitar Rp 14 triliun dan peningkatan ekonomi Rp 10 triliun,” ungkapnya.

Ditambahkan Michael, Pemprov DKI Jakarta memiliki program  penyaluran pangan murah bersubsidi yang dibiayai melalui anggaran ketahanan pangan.

“Pemprov DKI Jakarta juga akan melanjutkan program lainnya di antaranya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Lansia Jakarta dan disabilitas, serta bantuan operasional sekolah. Bantuan dana pendidikan untuk mendorong sektor pendidikan lebih baik lagi di Jakarta,” pungkasnya. (*dit)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Di tengah di gelar nya Aksi 27 Agustus 2026, Botok Cs Berkesempatan Audiensi Dengan Pimpinan DPR RI Di Sidang Paripurna

dito

27 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari pantauan di lapangan di informasikan, massa aksi, sudah berdatangan ke depan gedung DPR RI sejak Pukul 08.30 WIB, massa yang datang nampak dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, serta dari kelompok masyarakat lainnya baik dari dalam Kota Jakarta maupun dari sekitar Bodetabek dan dari luar Bodetabek,   Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati …

Saat RUU Perampasan Aset Jadi Ancaman Ekosistem Kekuasaan

Dhio Justice Law

26 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Mengapa RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan? Jawaban yang paling sering terdengar adalah karena persoalan hukumnya rumit. DPR harus berhati-hati. Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan, perlindungan hak milik, pembuktian terbalik, hingga mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Terdengar semua alasan itu masuk akal. Tetapi …

Meneladani Akhlak Rosulullah SAW Sebagai Qudwah Berbangsa dan Bernegara

dito

25 Agu 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia memperingati kelahiran Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan penghormatan.     Momen ini dikenal sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya menjadi perayaan sejarah kelahiran manusia agung, tetapi juga momentum untuk merenungi nilai-nilai kehidupan yang beliau ajarkan, demikian di sampaikan oleh Dr KH Yusuf Aman …

Kabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

Dhio Justice Law

24 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya. Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar  pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi …

Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

x
x