Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta Tetapkan APBD DKI Tahun 2023 Rp 83,781 Triliun

- Editor

Selasa, 29 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda APBD tahun 2023 sebesar Rp 83,781 triliun. Sebagian alokasi APBD DKI Jakarta tahun 2023 diprioritaskan untuk penanganan banjir, kemacetan dan ketahanan pangan.

Pada rapat paripurna ini telah menetapkan pagu APBD 2023 sebesar Rp 83,781 triliun, Prioritas alokasi anggaran untuk penanganan banjir, kemacetan, ketahanan pangan 2023. Bila terjadi resesi banyak kolaborasi antara Gubernur dengan DPRD sangat baik, demikian disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 29/11/2022

“Mudah-mudahan untuk dua tahun ini kita bisa menjalankan tugas yang lebih baik,” Tukas Prasetio Edi Marsudi yang juga politisi PDI-Perjuangan ini.

Baca Juga :   Tawuran Marak, Polres Metro Bekasi Bentuk Tim Khusus

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara  Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kecermatan, ketelitian dan kesungguhan dalam mencermati dan menelaah seluruh subtansi materi Raperda APBD 2023.

“Eksekutif akan menindaklanjuti berbagai saran, komentar dan rekomendasi dewan yang disampaikan selama proses pembahasan, penyelesaian dan persetujuan peraturan daerah APBD tahun 2023,” paparnya.

Heru menjelaskan, penanganan banjir yang telah berjalan rutin di antaranya, gerebek lumpur yang tersebar di lima wilayah kota.

“Serta pembuatan sodetan seperti yang akan dikerjakan di salah satu lokasi yang berada di Jakarta Timur,” jelasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, tiga program prioritas dalam rancangan APBD DKI Jakarta yang telah ditetapkan mendapat alokasi anggaran sebesar 41,27 persen.

Baca Juga :   Loyalitas & Nasionalisme Bursok Diduga Ternodai, Layak Dipecat Sebagai PNS Kemenkeu

“Alokasi anggaran pengendalian banjir sekitar Rp 10 triliun lebih, penanganan kemacetan sekitar Rp 14 triliun dan peningkatan ekonomi Rp 10 triliun,” ungkapnya.

Ditambahkan Michael, Pemprov DKI Jakarta memiliki program  penyaluran pangan murah bersubsidi yang dibiayai melalui anggaran ketahanan pangan.

“Pemprov DKI Jakarta juga akan melanjutkan program lainnya di antaranya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Lansia Jakarta dan disabilitas, serta bantuan operasional sekolah. Bantuan dana pendidikan untuk mendorong sektor pendidikan lebih baik lagi di Jakarta,” pungkasnya. (*dit)

 

Loading

Berita Terkait

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal Senilai Rp 432,63 Juta di Gorontalo
Di Duga Pungli Sudinhub Miliaran Rupiah, Kadishub Kok Bisa GK Tau.
FORWAHAN Gelar Halal Bihalal, Teguhkan Semangat Persatuan
FPPJ Dorong Gubernur DKI Benahi BUMD untuk Gerakkan Ekonomi
Banyak ormas bermanfaat, tapi jangan sampai jadi pemeras
FPPJ Serukan Gubernur Evaluasi BUMD Kinerja Jeblok
Suara Perempuan Untuk Indonesia Maju & Berkeadilan, Webinar kolaborasi FSAB dan PPIR
STOP PROGRAM LAYANAN YANG MERUGIKAN MITRA PENGEMUDI DAN KURIR ONLINE

Berita Terkait

Rabu, 30 April 2025 - 13:34 WIB

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal Senilai Rp 432,63 Juta di Gorontalo

Senin, 28 April 2025 - 09:49 WIB

FORWAHAN Gelar Halal Bihalal, Teguhkan Semangat Persatuan

Sabtu, 26 April 2025 - 12:09 WIB

FPPJ Dorong Gubernur DKI Benahi BUMD untuk Gerakkan Ekonomi

Jumat, 25 April 2025 - 14:42 WIB

Banyak ormas bermanfaat, tapi jangan sampai jadi pemeras

Kamis, 24 April 2025 - 09:22 WIB

FPPJ Serukan Gubernur Evaluasi BUMD Kinerja Jeblok

Berita Terbaru