Home » Headline » Ketika Parlemen Kehilangan Suara Rakyat

Ketika Parlemen Kehilangan Suara Rakyat

Dhio Justice Law 24 Mei 2026 149

Oleh: Ridwan Umar

(Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) 

 

NasionalPos.Com, Jakarta – Sejatinya, parlemen adalah wakil rakyat.
Tetapi realitas politik hari ini, parlemen sudah tidak mewakili rakyat, bahkan lebih dekat dengan kekuasaan?

Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran tampak berjalan. Namun daya kritis parlemen semakin melemah. Ketika hampir semua kekuatan politik berada dalam lingkar kekuasaan, fungsi kontrol ikut kehilangan tajinya.

Parlemen akhirnya terlihat lebih menjaga stabilitas kekuasaan dibanding mengoreksinya.

Masalahnya tidak hanya soal politik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia di dalam parlemen itu sendiri. Tidak sedikit anggota dewan yang minim kapasitas akademik, miskin pengalaman kebijakan publik, dan lemah dalam pemahaman tata negara maupun ekonomi.

Baca Juga :  Penyidik Ungkap Sosok S Terkait Pengembalian Uang Rp 27 Miliar Kasus BTS

Akibatnya, parlemen kerap gagal melahirkan perdebatan yang berbobot. Banyak pembahasan kebijakan berjalan dangkal, normatif, bahkan sekadar mengikuti arahan elit partai atau kepentingan kelompok tertentu.

Dalam sistem yang sehat, parlemen seharusnya diisi oleh figur dengan kapasitas berpikir, pengalaman sosial, dan keberanian intelektual. Sebab mereka bukan hanya pembaca naskah politik, tetapi penentu arah negara.

Namun yang sering terjadi justru sebaliknya:
popularitas lebih berharga daripada kapasitas, kedekatan politik lebih penting daripada kualitas.

Baca Juga :  Pesan Menteri LHK pada Pembukaan Gelaran G20-EDM CSWG

Ketika pendidikan politik rendah dan pengalaman minim bertemu dengan sistem oligarki partai, parlemen perlahan kehilangan daya kritisnya. Ia tidak lagi tampil sebagai pusat gagasan negara, melainkan sekadar arena kompromi kekuasaan dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Yang berbahaya bukan hanya parlemen yang melemah, tetapi saat rakyat mulai terbiasa dengan parlemen yang lemah.

Sebab saat lembaga perwakilan kehilangan kualitas dan keberanian, demokrasi akhirnya hanya menyisakan prosedur—tanpa benar-benar menghadirkan suara rakyat di dalamnya. (X)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

x
x