Mendagri Minta Pemerintah Daerah Anggarkan Biaya Penguatan Perbatasan

- Editor

Kamis, 6 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran penguatan wilayah perbatasan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito karena dari 18 provinsi yang berada di wilayah perbatasan, tercatat hanya tujuh provinsi yang menganggarkan biaya untuk penguatan wilayah.

“Yang 11 (provinsi) mungkin belum mendapatkan informasi yang cukup sehingga pada waktu buat perencanaan ya ini (penguatan wilayah perbatasan) tidak masuk. Ya akhirnya mengandalkan dari program-program pusat,” kata Tito saat memberikan paparan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelola Pengendalian Batas Wilayah di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 6/6/2024

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Tito, tidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tidak merata.

Baca Juga :   Untuk Pelayanan Pekerja Migran Indonesia, DPR RI Mendorong BPJS, BP2MI dan DJSN Buat Aturan Simpul

Padahal, pengelolaan pemerintahan daerah sangat diperlukan sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat.

“Harusnya yang mengerjakan duluan adalah daerah. Daerah nggak kuat, enggak mampu, baru dikerjakan yang di atasnya, provinsi atau kabupaten,” katanya.

Tito yang juga bertindak sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan sejak tahun 2020, institusinya telah mendata ke-18 provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Dari hasil pendataan tersebut, tercatat ada 222 kecamatan yang berdekatan di lokasi perbatasan. Pemerintah pun langsung melakukan penelusuran untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan.

“Tahun 2020 hingga 2024 telah mengelola 222 kecamatan sesuai kebutuhan yang diminta masyarakat, seperti jalan, pasar, sarana pendidikan, ada yang minta bantuan dermaga dan lain-lain,” kata Tito.

Baca Juga :   Tim Khusus Penanganan Bencana Bakal Juga Dibikin Kemendagri

Kebutuhan-kebutuhan inilah yang saat ini sedang dipenuhi oleh pemerintah pusat dengan memanfaatkan dana sebesar Rp 6 triliun yang dialirkan ke berbagai badan dan kementerian terkait.

Namun demikian, Tito berharap pemerintah daerah tidak pasif dan hanya menunggu program dari kementerian dan instansi dari pusat.

Melalui rapat koordinasi yang dihadiri para kepala daerah ini, Tito berharap BNPP dan pemerintahan daerah bisa saling bekerja sama dalam memperkuat wilayah perbatasan Indonesia.

“Kita tidak ingin seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Kita enggak peduli, negara sebelah lebih peduli, begitu sudah diambil, kita baru memperkuat, kalah duluan. Ini harapan kami,” tegas Tito.

Loading

Berita Terkait

Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri
KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK
Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar
Rp 5 triliun Hasil Judi “online” Dilarikan ke Thailand-Kamboja Ungkap PPATK
Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh
CdM percaya diri angkat besi capai target tertinggi pada Olimpiade
Produksi 314 ribu butir Ekstasi di Medan Di Gagalkan Polri
Wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 Ditolak Kader Senior PDIP

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 21:03 WIB

Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:41 WIB

KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:17 WIB

Dikuti lebih 200 Peserta, Indonesia Gymnaestrada Pertama Sukses Di gelar

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:04 WIB

Rp 5 triliun Hasil Judi “online” Dilarikan ke Thailand-Kamboja Ungkap PPATK

Sabtu, 15 Juni 2024 - 19:40 WIB

Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:08 WIB

Produksi 314 ribu butir Ekstasi di Medan Di Gagalkan Polri

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:59 WIB

Wacana duet Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 Ditolak Kader Senior PDIP

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:41 WIB

Distribusi Beras Sebaiknya Gandeng Warung Tradisional

Berita Terbaru

Headline

Satgas: Sudah Libatkan POM TNI dan Propam Polri

Sabtu, 15 Jun 2024 - 21:03 WIB

daerah

Pemprov DKI Gelar Pameran Jakarta Tangguh

Sabtu, 15 Jun 2024 - 19:40 WIB