Home » Headline » Mendagri Minta Pemerintah Daerah Anggarkan Biaya Penguatan Perbatasan

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Anggarkan Biaya Penguatan Perbatasan

dito 06 Jun 2024 67

NasionalPos.com, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran penguatan wilayah perbatasan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito karena dari 18 provinsi yang berada di wilayah perbatasan, tercatat hanya tujuh provinsi yang menganggarkan biaya untuk penguatan wilayah.

“Yang 11 (provinsi) mungkin belum mendapatkan informasi yang cukup sehingga pada waktu buat perencanaan ya ini (penguatan wilayah perbatasan) tidak masuk. Ya akhirnya mengandalkan dari program-program pusat,” kata Tito saat memberikan paparan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelola Pengendalian Batas Wilayah di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 6/6/2024

Menurut Tito, tidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tidak merata.

Baca Juga :  Sambut Tahun Baru 2026, Insan Pers Komitmen Jaga Harmoni dan Kondusivitas Daerah

Padahal, pengelolaan pemerintahan daerah sangat diperlukan sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat.

“Harusnya yang mengerjakan duluan adalah daerah. Daerah nggak kuat, enggak mampu, baru dikerjakan yang di atasnya, provinsi atau kabupaten,” katanya.

Tito yang juga bertindak sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan sejak tahun 2020, institusinya telah mendata ke-18 provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Dari hasil pendataan tersebut, tercatat ada 222 kecamatan yang berdekatan di lokasi perbatasan. Pemerintah pun langsung melakukan penelusuran untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan.

“Tahun 2020 hingga 2024 telah mengelola 222 kecamatan sesuai kebutuhan yang diminta masyarakat, seperti jalan, pasar, sarana pendidikan, ada yang minta bantuan dermaga dan lain-lain,” kata Tito.

Baca Juga :  Walikota dan Ketua DPRD Kota Bandung Hadiri Forum Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kewilayahan

Kebutuhan-kebutuhan inilah yang saat ini sedang dipenuhi oleh pemerintah pusat dengan memanfaatkan dana sebesar Rp 6 triliun yang dialirkan ke berbagai badan dan kementerian terkait.

Namun demikian, Tito berharap pemerintah daerah tidak pasif dan hanya menunggu program dari kementerian dan instansi dari pusat.

Melalui rapat koordinasi yang dihadiri para kepala daerah ini, Tito berharap BNPP dan pemerintahan daerah bisa saling bekerja sama dalam memperkuat wilayah perbatasan Indonesia.

“Kita tidak ingin seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Kita enggak peduli, negara sebelah lebih peduli, begitu sudah diambil, kita baru memperkuat, kalah duluan. Ini harapan kami,” tegas Tito.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
22 Tahun Penantian Berakhir: UU Perlindungan PRT Disahkan, Negara Hadir untuk Pekerja Domestik

dito

23 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi tonggak historis dalam reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Setelah lebih dari dua dekade diperjuangkan, regulasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan legislasi, tetapi juga menjadi bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan pekerja domestik dalam posisi rentan dan minim perlindungan. Secara empiris, urgensi kehadiran UU …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

Desa Kalibarumanis “Ketuk Pintu” DPRD, Kebun Plasma Lonsum Dipertanyakan: Hak Warga Mandek???

- Banyuwangi

22 Apr 2026

Banyuwangi,  Nasionalpos.com – Pemerintah Desa Kalibarumanis, Kecamatan Kalibaru, secara resmi mengajukan permohonan hearing kepada Ketua DPRD Banyuwangi terkait belum jelasnya realisasi kebun plasma oleh PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Alas Sukses Estate). Rabu (22/4/2026). Permohonan tersebut tertuang dalam surat tertanggal 20 april 2026 yang ditandatangani Kepala Desa Kalibarumanis, H. Andrian Bayu Donata, S.H. Desa …

Panitia Musda Ke-III Resmi Buka Pendaftaran Bacalon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesisir Bara

Admin Redaksi

21 Apr 2026

Pesisir Barat NASIONALPOS.com – Panitia Musyawarah Daerah (Musda) Ke- III DPD Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Ketua DPD Kabupaten Pesisir Barat untuk masa bakti 2026-20231 mendatang. Pengumuman ini disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat Lampung, pada Selasa 21 April 2026. Ketua …

Aspirasi Warga Banyuwangi Akan Disuarakan di Ibu Kota, Komunitas IWB Siapkan Massa

- Banyuwangi

20 Apr 2026

Banyuwangi ,Nasionalpos.com – Aspirasi warga Banyuwangi dipastikan akan bermuara ke ibu kota. Komunitas Info Warga Banyuwangi (IWB) menegaskan rencana aksi pada 26 April 2026 di Jakarta bukan sekadar wacana, melainkan langkah terukur yang telah melalui prosedur resmi. Pihak IWB menyebutkan, surat pemberitahuan aksi telah dilayangkan dan diterima oleh aparat, termasuk Polres Jakarta Selatan dan Polda …

Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

x
x