MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Oleh: Ridwan Umar

(Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) 

NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik mulai melihat wajah lain dari kekuasaan:
wajah rakus yang lama bersembunyi di balik slogan pengabdian.

Di negeri ini, korupsi memang jarang datang sendirian.
Ia hampir selalu datang bersama keluarga, kroni, dan lingkar kekuasaan.

Maka ketika nama-nama yang dekat dengan elite mulai muncul di sekitar proyek strategis negara, rakyat tidak sedang berprasangka buruk. Rakyat hanya sedang membaca pola lama yang terus berulang:
kekuasaan berubah menjadi meja makan keluarga.

Dan di situlah MBG terancam berubah dari program sosial menjadi pesta babi politik — pesta para elite yang berebut jatah di tengah rakyat yang dipaksa percaya bahwa semua ini dilakukan demi kepentingan publik.

Ironisnya, kerakusan itu sering tampil dengan wajah paling patriotik. Mereka berbicara tentang nasionalisme sambil membangun dinasti bisnis. Mereka menjual narasi pengabdian sambil mengatur jalur keuntungan. Mereka berdiri di podium atas nama rakyat, tetapi yang sebenarnya dijaga adalah lingkar keluarga dan kepentingan sendiri.

Inilah penyakit kronis kekuasaan di Indonesia:
jabatan publik terlalu sering diperlakukan seperti hak milik pribadi.

Negara akhirnya tidak lagi terlihat sebagai institusi pelayanan, melainkan sebagai ladang distribusi pengaruh. Proyek pemerintah menjadi ruang transaksi. Relasi keluarga berubah menjadi jalur percepatan akses ekonomi. Dan hukum sering kali mendadak lumpuh ketika berhadapan dengan nama besar di lingkar kekuasaan.

Karena itu, dugaan keterlibatan keluarga pejabat dalam proyek MBG tidak boleh diselesaikan dengan klarifikasi normatif atau pencitraan media. Ini harus dibuka terang-benderang.

Usut seluruh relasi bisnisnya.
Telusuri konflik kepentingannya.
Periksa aliran proyek dan keuntungan ekonominya.

Sebab demokrasi yang sehat tidak dibangun oleh slogan moral, tetapi oleh keberanian membersihkan kekuasaan dari praktik nepotisme.

Jika ada pejabat yang menggunakan pengaruh jabatannya untuk membuka jalan bisnis bagi keluarga atau kelompoknya, maka secara moral ia sudah kehilangan legitimasi untuk berbicara tentang pengabdian kepada rakyat.
TIdak ada alasan bagi mereka untuk tetap duduk di kursi kekuasaan. Mereka harus mundur!

Saat yang sama, harus diusut tuntas kasus pidana korupsinya.

Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, melainkan kehormatan negara itu sendiri.

Dan sejarah selalu menunjukkan:
rezim tidak mulai busuk ketika oposisi menyerang terlalu keras, tetapi ketika para elitnya mulai merasa negara adalah ternak pribadi yang bisa dibagi-bagi di meja keluarga. (X)