Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap diam yang diambil.

Dalam opininya bertajuk “Pemakzulan Gibran dan Tanggung Jawab Ketua Umum Partai”, 14 Oktober 2026, CHS menegaskan bahwa masyarakat sipil perlu mengubah strategi perjuangan dengan mendatangi langsung pimpinan partai untuk menuntut sikap dan keputusan yang jelas.

Menurut CHS, penerimaan delegasi masyarakat, penyerahan dokumen, dan janji menampung aspirasi oleh fraksi DPR tidak cukup apabila tidak disertai tindak lanjut konkret.

“Para ketua umum partai harus menjelaskan sikapnya secara terbuka. Jika mendukung pemeriksaan, tunjukkan langkah konkretnya. Jika menolak, sampaikan alasan hukum dan politiknya kepada masyarakat,” demikian substansi pandangan CHS.

Ia menegaskan, secara konstitusional, proses pemakzulan tetap harus melalui DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Ketua umum partai tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberhentikan wakil presiden, tetapi pengaruh politik mereka terhadap sikap fraksi harus disertai pertanggungjawaban kepada publik.

CHS juga menekankan bahwa tuntutan pemakzulan harus didasarkan pada bukti dan argumentasi konstitusional yang dapat diuji, bukan semata-mata ketidaksukaan politik terhadap seseorang.

TB. Massa Djafar: Partai Dikuasai Oligarki

Merespons pandangan CHS tersebut, Assoc. Prof. TB. Massa Djafar, Ph.D., pengamat politik sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional, menilai persoalan Gibran berkaitan erat dengan perubahan mendasar dalam sistem kepartaian Indonesia.

TB. Massa melihat adanya pergeseran serius dalam tata kelola partai politik, ketika keputusan strategis tidak lagi bertumpu pada kedaulatan anggota, melainkan terkonsentrasi pada ketua umum dan elite partai.

Menurutnya, partai politik saat ini semakin menyerupai korporasi yang dikendalikan oleh para oligarki. Elite yang membangun dan mengembangkan partai dengan modal politik maupun finansial cenderung menempatkan kepentingan kekuasaan sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan.

“Partai layaknya sebuah korporasi. Dikelola dan dimiliki oleh para oligarki partai. Kalkulasi politik lebih didasarkan pada untung-rugi kepentingan. Politik transaksional menjadi kultur baru di lingkungan partai,” demikian pandangan TB. Massa, Kamis (15/10/2026).

Ia menilai, dalam model kepartaian seperti ini, keputusan politik berisiko semakin jauh dari pertimbangan ideologis dan aspirasi rakyat yang seharusnya diperjuangkan partai.

TB. Massa juga mengkritik sikap elite politik yang dinilainya terlalu percaya diri dalam mengejar ambisi kekuasaan, bahkan ketika ambisi tersebut berhadapan dengan akal sehat, moral, dan etika politik.

“Para elite politik terlalu percaya diri. Untuk meraih ambisi kekuasaannya, mereka melawan akal sehat, mengabaikan moral dan etika politik, serta melawan asas kepatutan dan norma-norma hukum, konstitusi maupun perundang-undangan. Pelanggaran politik yang dilakukan tetap akan menjadi soal di kemudian hari, ketika turun takhta,” tegas TB. Massa.

Menurutnya, pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak memberikan kekebalan politik maupun moral kepada siapa pun. Keputusan yang diambil demi kepentingan sesaat dapat meninggalkan persoalan panjang yang harus dipertanggungjawabkan ketika kekuasaan berakhir.

Dominasi elite tersebut juga dinilai menghambat tumbuhnya oposisi yang kuat sebagai mekanisme check and balances. Padahal, oposisi diperlukan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan menjaga agar demokrasi berjalan secara sehat.

Gibran dan Blunder Politik Elite Partai

TB. Massa menilai lolosnya Gibran menjadi wakil presiden, yang kini terus dipersoalkan, merupakan cermin buruknya kultur politik kepartaian di Indonesia.

Ia memandang, persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai kontroversi seorang individu, tetapi harus ditempatkan dalam konteks keputusan dan kalkulasi politik para elite partai yang berperan dalam proses pencalonannya.

Dalam pandangannya, keputusan yang lahir dari kompromi elite dan kepentingan pragmatis dapat berubah menjadi blunder politik berkepanjangan. Ketika ambisi kekuasaan mengalahkan pertimbangan etika, kepatutan, dan prinsip konstitusional, konsekuensinya tidak berhenti pada individu yang menduduki jabatan publik, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap partai dan sistem demokrasi.

Karena itu, TB. Massa sependapat dengan substansi pandangan CHS bahwa tanggung jawab politik harus ditagih kepada para ketua umum partai.

Jika pimpinan partai memiliki kendali besar terhadap arah keputusan politik, mereka juga harus bersedia mempertanggungjawabkan keputusan tersebut kepada publik. Persoalan tidak semestinya dibebankan hanya kepada anggota DPR atau fraksi, sementara elite yang menentukan arah politik berada di luar sorotan.

Pembenahan Partai Menjadi Agenda Mendesak

Lebih jauh, TB. Massa menilai persoalan ini menunjukkan pentingnya pembenahan demokrasi internal partai. Kedaulatan anggota harus diperkuat agar partai tidak menjadi instrumen kepentingan segelintir elite.

Sementara itu, desakan terhadap ketua umum terkait polemik Gibran harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum dan konstitusi. Proses pemakzulan merupakan kewenangan lembaga negara sesuai mekanisme UUD 1945, bukan keputusan sepihak pimpinan partai.

Pandangan CHS dan respons TB. Massa pada akhirnya bertemu pada satu kesimpulan: persoalan Gibran bukan semata-mata persoalan individu, melainkan juga ujian terhadap tanggung jawab elite dan kualitas demokrasi internal partai politik Indonesia.

Bagi para elite politik, kekuasaan mungkin dapat diraih melalui kompromi dan kalkulasi politik. Namun, kekuasaan tidak menghapus pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil. Ketika jabatan berakhir, keputusan yang dahulu dianggap menguntungkan bisa berubah menjadi beban politik dan sejarah. (X)